e-Paper DPR RI

Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Evaluasi Berkala Sekolah Rakyat
Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : FAQIH MUBAROK
Parlemen

facebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonemail sharing buttonsharethis sharing button
Senin, 14 Juli 2025 21:06 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahdalena. Foto: Istimewa
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahdalena. Foto: Istimewa
A+ A-
RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akhirnya resmi bergulir per Senin (14/7/2025). Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahdalena meminta Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Ini untuk memastikan semua peserta didik Sekolah Rakyat mendapatkan materi pembelajaran sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan hari pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat. Antusiasme siswa dan orangtua untuk bersekolah di Sekolah Rakyat sangat tinggi. Antusiasme ini harus tetap dijaga dengan memastikan bahwa semua ketentuan akan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Saya minta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” ungkap Mahdalena di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Dia mengatakan, evaluasi berkala ini dimaksudnya untuk memastikan bahwa sekolah dengan sistem boarding school ini masih berjalan dengan baik.

Baca juga : Menko Muhaimin Minta Siswa Sekolah Rakyat Tak Sia-Siakan Kesempatan

Evaluasi juga dimaksud untuk memperbaiki atau melakukan penanganan segera apabila ada perbaikan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

"Presiden Prabowo mempunyai ekspetasi tinggi agar sekolah rakyat benar-benar menjadi milestone bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan layak, maka sudah selayaknya jika evaluasi dilakukan secara seksama," ujarnya.

Evaluasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, kata Mahdalena juga harus dilakukan untuk melakukan identifikasi masalah dan hambatan apa saja yang dialami.

Baca juga : Komisi VII DPR Soroti 30 Persen Ruang Terbuka Hijau Di Subang

Beberapa permasalahan yang rentan muncul terkait sarana dan prasana, pelaksanaan sistem belajar hingga kondisi siswi dan tenaga pengajar.

"Sekolah Rakyat itu kan sekolah berasrama. Jadi banyak hal yang harus dipastikan agar semua baik-baik saja. Misalnya melakukan pengecekan terkait kebersihan asrama, asupan makanan yang diberikan seimbang atau tidak. Serta memastikan bahwa fasilitas belajarnya juga sesuai dengan yang ditentukan," ungkap Mahdalena lagi.

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga mengatakan meminta agar pemerintah memastikan pelajaran yang diberikan kepada siswa di Sekolah Rakyat sesuai dengan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Perkuat SDM Desa, Benahi Perda Menghambat

"Kami juga berharap ada peningkatan kualitas pendidikan sehingga targetnya pendidikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud. Tentu saja ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia," pungkasnya.

https://rm.id/baca-berita/parlemen/272961/komisi-viii-dpr-minta-pemerintah-evaluasi-berkala-sekolah-rakyat