e-Paper DPR RI

Penerapan kebijakan WFH bagi ASN dan sektor swasta sehari dalam sepekan bertujuan untuk menghemat penggunaan BBM. Akankah hal ini efektif meringankan beban fiskal?

Oleh Antonius Purwanto

Penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta sehari dalam sepekan bertujuan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian pasokan energi global. Akankah penghematan tersebut meringankan tekanan fiskal?

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran telah memicu guncangan energi setelah Teheran menutup Selat Hormuz untuk semua pelayaran, kecuali untuk kapal yang disetujui. Padahal, jalur strategis ini merupakan salah satu titik pengiriman minyak tersibuk di dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia dan sejumlah komoditas lainnya melewati jalur air sepanjang 100 mil tersebut, sebagian besar menuju Asia.

Penutupan Selat Hormuz kemudian mendorong harga minyak mentah global di atas ambang batas psikologis hingga mencapai level 100 dolar AS, bahkan sempat mencapai 117 dolar AS per barel. Harga turun sebentar menjadi sekitar 87 dolar AS hingga 93 dolar AS per barel sebelum kemudian naik lagi seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pada Kamis (26/3/2026), harga minyak bumi jenis Brent berada di kisaran 106 dolar AS per barel.

Sebagai importir minyak, lonjakan harga minyak tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi fiskal dan keuangan yang semakin genting. Sebab, situasi ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam posisi tertekan akibat ancaman pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Bahkan, tidak sekadar menjadi beban fiskal, lonjakan harga emas hitam tersebut bisa merambat ke stabilitas makroekonomi dengan memicu ancaman inflasi impor. Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak (ICP) ditetapkan 70 dolar AS per barel.

Berdasarkan APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel akan meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,5 triliun. Namun, pada saat yang sama, hal itu akan meningkatkan pengeluaran negara sekitar Rp 10,3 triliun. Dengan demikian, kenaikan harga minyak seperti saat ini membuat defisit keuangan negara tergerus relatif sangat dalam.

Gunawan/Infografik riset Cadangan, Produksi, dan Konsumsi Minyak Indonesia.

Mencermati gejolak harga minyak tersebut, pemerintah kini sedang mempertimbangkan beragam langkah strategis untuk mengantisipasi terbatasnya pasokan minyak dan kenaikan harga yang telah memasuki minggu keempat. Salah satunya, pemerintah mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Lebaran 2026 untuk mengurangi penggunaan bahan bakar.

Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi seretnya pasokan energi hingga melonjaknya harga minyak dunia yang akan memengaruhi beban subsidi negara dan berimbas pada peningkatan inflasi serta tertekannya nilai rupiah. Dengan kata lain, skema ”empat hari di kantor, satu hari di rumah” berfungsi sebagai rem darurat yang bertujuan menekan defisit anggaran negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (21/3/2026) menyampaikan, WFH untuk ASN akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan. Meski begitu, ia juga mendorong perusahaan swasta untuk menerapkan hal yang sama bagi pekerjanya.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, kebijakan tersebut dapat berfungsi sebagai langkah mitigasi terhadap kekurangan bahan bakar dan kenaikan harga. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perkiraan awal menunjukkan kebijakan itu dapat menghemat sekitar 20 persen pembelian bahan bakar. Ia juga mencatat bahwa pembatasan hanya satu hari dalam seminggu adalah langkah untuk menjaga efisiensi kerja.

Selain kepada pekerja, langkah penghematan konsumsi energi juga bakal menyasar pelajar. Pemerintah berencana memberlakukan penyesuaian sistem pembelajaran di sekolah dengan mengombinasikan metode daring dan tatap muka. Namun, rencana ini kemudian dibatalkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, pembelajaran siswa diutamakan tetap berjalan secara daring atau luring di tengah krisis global yang terjadi.

Menjadi pertanyaan: akankah penghematan di satu bidang tersebut benar-benar meringankan tekanan fiskal, atau justru akan menggerogoti ekonomi riil dan menimbulkan tantangan bagi perekonomian nasional? Bagaimana kebijakan pengendalian konsumsi BBM di negara lain?

Gunawan/Infografik Sejumlah Krisis dan Dampak Terhadap Harga Minyak Global

 

Dampak penerapan WFH

Bagi pemerintah, upaya penghematan konsumsi BBM dilakukan karena Indonesia selama ini cukup bergantung pada impor. Pasalnya, produksi minyak domestik berada di kisaran 600.000 barel per hari, sedangkan jumlah kebutuhan mencapai 1,5 juta barel per hari.

Dengan penerapan WFH, konsumsi BBM diharapkan dapat ditekan sehingga ketergantungan energi ikut berkurang. Terlebih lagi, sekitar sepertiga konsumsi energi nasional berasal dari sektor transportasi sehingga penurunan mobilitas akan berdampak langsung pada turunnya penggunaan energi.

Selain itu, dalam jangka panjang, kebijakan WFH berpotensi meningkatkan kualitas udara di kota-kota besar serta mendorong percepatan digitalisasi menuju sistem kerja yang lebih efisien dan fleksibel.

Meskipun demikian, rencana efisiensi tersebut hingga kini masih menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan strategi penghematan pemerintah tersebut hanya memberikan dampak kecil dan terbatas dalam menurunkan konsumsi BBM. Pasalnya, secara nasional, konsumsi BBM lebih banyak didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas nonkerja.

Mereka berpandangan, meskipun pemerintah menerapkan WFH, sebagian dari mereka dipastikan tetap melakukan perjalanan untuk aktivitas lain. Artinya, konsumsi energi justru bergeser pada kelompok rumah tangga.

Menurut pandangan sejumlah pelaku bisnis, penerapan WFH dapat memicu pelambatan ekonomi yang lebih luas karena kurangnya mobilitas. Sebab, penurunan lalu lintas komuter kemungkinan akan berdampak pada transportasi umum, layanan transportasi daring, dan industri terkait mobilitas lainnya, yang sangat bergantung pada aktivitas perkantoran.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang makanan dan minuman yang beroperasi di dalam dan sekitar area perkantoran, juga diperkirakan akan menghadapi penurunan pendapatan karena semakin sedikit pekerja yang melakukan aktivitas secara penuh di kantor dalam sepekan. Kantin kantor dan pedagang kaki lima dapat mengalami penurunan jumlah pengunjung sehingga turut memperburuk dampak pada sektor informal.

Potensi efek domino dari berkurangnya mobilitas menyebabkan melemahnya konsumsi serta berisiko bagi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di angka 5 persen pada 2026. Pasalnya, konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari setengah PDB Indonesia, sangat bergantung pada kecepatan perputaran uang. Dengan menggeser aktivitas kerja ke rumah, sirkulasi ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan akan turut melambat.

Kebijakan di negara lain

Tak hanya Indonesia yang mengalami krisis BBM, beberapa negara di Asia juga telah mengalami krisis energi akibat perang AS-Israel melawan Iran tersebut. Akibatnya, negara-negara di Asia melakukan berbagai langkah antisipasi guna menyelamatkan diri dari krisis energi akibat perang yang berlangsung sejak 28 Februari 2026.

Pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Lee Jae Myung, misalnya, mengambil langkah proaktif untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan energi. Sebab, negara ini sangat bergantung pada impor minyak dan gas untuk industri dan kebutuhan domestik.

Dikutip dari The Straits Times (25/3/2026), Korea Selatan beralih ke mode krisis pada Rabu (25/3/2026), dengan membentuk gugus tugas ekonomi darurat untuk segera mempersiapkan diri menghadapi skenario yang merugikan.

Selain itu, Korea Selatan juga memberlakukan batas harga bahan bakar untuk pertama kali dalam sekitar 30 tahun. Kemudian meluncurkan program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won serta merencanakan pengesahan anggaran tambahan 25 triliun won, yang dijadwalkan dibahas pada 31 Maret 2026.

Filipina juga menyatakan keadaan darurat nasional, dengan alasan ”bahaya yang akan segera terjadi berupa pasokan energi yang sangat rendah”. Sebagai bagian dari respons darurat, Pemerintah Filipina membentuk sebuah komite khusus untuk mengatur pergerakan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar.

Filipina saat ini tercatat masih memiliki sekitar 45 hari stok bahan bakar, dan pemerintah sedang berusaha menambah 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk memperkuat cadangan.

Dikutip Al Jazeera (25/3/2026), untuk meringankan beban warga, Pemerintah Filipina mulai memberikan subsidi 5.000 peso kepada pengemudi ojek motor dan pekerja transportasi publik, serta akses bus gratis bagi pelajar dan pekerja di beberapa kota.

Selanjutnya, Jepang sedang meninjau seluruh rantai pasok produk minyak bumi karena adanya kemungkinan kekurangan suplai sehingga memberikan efek domino di seluruh perekonomian. Bahkan, Jepang akan melepaskan cadangan minyak strategis terbesar dalam sejarah negara itu mulai minggu ini, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kekurangan bahan bakar akibat perang AS-Israel terhadap Iran.

Dikutip dari The Guardian (24/3/2026), cadangan negara yang akan dilepas mencakup sekitar 80 juta barel, setara dengan 45 hari kebutuhan domestik. Selain itu, pemerintah memperkenalkan subsidi bahan bakar untuk membatasi harga bensin sekitar 170 yen per liter setelah harga ritel mencapai rekor 190,8 yen per liter. Subsidi ini akan ditinjau setiap minggu sesuai dengan pergerakan harga minyak.

Dikutip dari Indian Express (26/3/2026), India saat ini menghadapi kekhawatiran publik terkait dengan ketersediaan bahan bakar otomotif, seperti petrol dan diesel, menyusul perang di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global.

Menghadapi kekhawatiran tersebut, India yang bergantung pada pasokan Timur Tengah sebanyak 55 persen telah membeli sekitar 5 juta barel minyak mentah Iran, menyusul pelonggaran selama 30 hari yang diberikan AS untuk memungkinkan impor minyak Iran yang sudah dalam perjalanan. Dalam beberapa pekan terakhir, kilang-kilang India juga membeli minyak dari Rusia, dengan lebih dari 40 juta barel, setelah pelonggaran sanksi tersebut.

Di Pakistan, penggemar kriket bahkan diminta tinggal di rumah dan menonton pertandingan di televisi untuk menghemat bahan bakar. Negara ini juga berencana memberlakukan kuota bahan bakar untuk kendaraan. (LITBANG KOMPAS)