e-Paper DPR RI

Agresi militer Israel yang dibantu AS ke Iran memantik refleksi kritis bagi keterlibatan Indonesia di BoP. Desakan keluar BoP menguat saat tiga TNI gugur di Lebanon.

Oleh Tim Redaksi Kompas

Mengapa muncul seruan evaluasi keanggotaan Indonesia di BoP?

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) datang dari Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat, dan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Keputusan Indonesia bergabung bersama BoP dianggap sebagai salah satu ujian berat terhadap diplomasi dan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia.

Keinginan itu disampaikan guru besar dan sivitas akademika Universitas Padjadjaran dalam surat bertajuk ”Seruan Padjadjaran”. Isinya perhatian kritis terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP, ditandatanganinya agreement on reciprocal trade yang substansinya sangat merugikan Indonesia, dan agresi militer ke Iran yang dilakukan oleh Israel dengan bantuan Amerika Serikat.

Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM pun mendesak Indonesia keluar dari BoP. Agresi militer ini, menurut mereka, menjadi refleksi kritis bagi keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BoP. Sebab, dua anggota BoP, yakni AS dan Israel, menjadi agresor yang menjadi ancaman bagi Indonesia.

Apa risiko jika Indonesia bertahan di BoP?

Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) kian menguat. Kali ini, desakan itu muncul dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin.

Menurut dia, keputusan tetap berada di BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

Prinsip bebas aktif dan menjaga perdamaian dunia yang tertuang dalam konstitusi dinilai tidak akan terwujud apabila Indonesia menjadi bagian dari BoP. Pasalnya, BoP yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan di dalamnya ada Israel menjadi organisasi yang membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain. Agresi dimaksud, serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Apa pemicu menguatnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP?

Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kembali menguat setelah gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Keberadaan Israel di dalam BoP dinilai telah menciptakan kontradiksi nilai perdamaian sehingga pemerintah perlu mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Seorang prajurit TNI anggota Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL, Praka Farizal Romadhon, gugur pada Minggu (29/3/2026) akibat serangan proyektil artileri di Adchit al-Qusayr, Lebanon selatan. Dua prajurit lain, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan, gugur pada Senin (30/3/2026) setelah kendaraan konvoi logistik diserang di dekat Bani Hayyan di Lebanon selatan.

Menanggapi insiden itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong pemerintah untuk berpikir ulang mengenai keberadaan Indonesia di BoP. Sebab, serangan Israel yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian dunia di bawah Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) merupakan bentuk pembangkangan terhadap kata perdamaian yang menjadi nilai utama dalam BoP.

Menurut dia, tidak ada gunanya Indonesia duduk bersama di BoP dan berbicara tentang perdamaian ketika sebagian anggotanya terus melakukan kampanye kekerasan ke mana-mana. Terlebih, pelanggaran yang dilakukan Israel bukan yang pertama kali, melainkan sudah berulang kali terjadi.

Bagaimana mungkin bertahan di BoP saat penggagasnya memerintahkan serangan ke negara berdaulat?

Timur Tengah membara akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran dan pembalasan Iran. Serangan itu menambah sentimen negatif pada Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Gugatannya, antara lain, bagaimana mungkin Indonesia tetap bertahan di Dewan Perdamaian jika penggagasnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memerintahkan serangan ke negara berdaulat?

Apa sikap tegas Indonesia terkait keterlibatannya di BoP?

Mengacu insiden yang menyebabkan tiga prajurit TNI gugur di Lebanon, sejumlah elemen publik mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali keterlibatan dalam Dewan Perdamaian (BoP) dan pengiriman pasukan ke Gaza.

Bahkan, dengan melihat tindakan berulang Israel yang tidak mengindahkan desakan internasional untuk mengakhiri serangan, ada baiknya Indonesia undur diri dari BoP, yang di dalamnya Israel juga terlibat.

Indonesia perlu menegaskan sikap bahwa menghadirkan perdamaian perlu dimulai dengan tertib mematuhi hukum dan norma-norma internasional, bukan sebaliknya.