e-Paper DPR RI

Bank Indonesia mendorong implementasi ”local currency transaction”  untuk  mengurangi tekanan rupiah di tengah terjadinya ”capital outflow” dari Indonesia.

Oleh Leo Chris Evan Sinulingga

Sejak diserang AS, akhir Februari lalu, Iranmmenutup jalur distribusi laut penting dunia, yakni Selat Hormuz. Keberadaan jalur ini sangat vital, ratusan kapal melintas setiap hari membawa minyak. Alhasil, penutupan jalur itu mengancam ketersediaan energi dunia. Meski pada Rabu (8/4/2026) Iran dan AS menyepakati Selat Hormuz dibuka selama dua pekan gencatan senjata, dunia tetap merasakan dampaknya.

Beberapa negara kemudian mengambil langkah yang tidak biasa. Jepang memutuskan untuk menggunakan cadangan minyak mereka. Selain itu, kebijakan work from home (WFH) dalam rangka menghemat penggunaan energi juga dilakukan oleh negara-negara seperti Pakistan, Thailand, termasuk Indonesia. Langkah lainnya yang diambill oleh pemerintah adalah melakukan diversifikasi impor minyak ke negara lain yang tidak berkonflik.

Sejumlah bank sentral mulai merespons konflik yang terjadi dengan mengambil berbagai langkah strategis. Bank sentral Amerika Serikat (The Fed), Kanada (BoC), Jepang (BoJ), Inggris (BoE), dan Eropa (ECB) memilih untuk menahan suku bunga. Selanjutnya, ECB juga mengambil langkah lain yang cukup berbeda, yaitu melakukan revisi proyeksi inflasi dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi. Respons yang cukup kontradiktif ditunjukkan oleh bank sentral Selandia Baru (RBNZ) dan Australia (RBA). RBNZ cukup menoleransi kondisi inflasi yang mungkin akan terjadi sebagai dampak dari perang.

Di sisi lain, RBA cenderung lebih siap untuk menekan angka inflasi. Perbedaan respons yang diberikan pada dasarnya merupakan hal yang memang lumrah terjadi. RBA memilih untuk menahan inflasi dengan mempertimbangkan angka inflasi yang sudah cukup tinggi. Hal sebaliknya yang terjadi di RBZ. Oleh karena itu, kondisi moneter eksisting suatu negara cukup memengaruhi bagaimana bank sentral bertindak dalam menghadapi krisis perang yang terjadi.

Inflasi dan peran bank sentral

Lalu, bagaimana dengan Bank Indonesia?

Secara historis, bank sentral memiliki 1 (satu) tujuan tunggal, yaitu menjaga stabilitas harga. Schelling dalam bukunya, The Strategy of Conflict, juga mempertegas bahwa kewenangan dan independensi yang dimiliki oleh bank sentral adalah untuk ”menertibkan” kebijakan di sektor moneter dan keuangan. Begitu juga dengan Bank Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur bahwa salah satu tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah tersebut akan tergambar dari kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah.

Tingkat inflasi merupakan cara mengukur kestabilan harga barang dan jasa. Indikator utama terjadinya inflasi adalah keterbatasan barang dan/atau jasa yang berdampak langsung kepada kenaikan harga. Keterbatasan ini dapat disebabkan baik oleh faktor dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh faktor yang datang dari dalam negeri adalah inflasi musiman yang terjadi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, keterbatasan pasokan yang disebabkan, antara lain, terganggunya rantai distribusi nasional juga dapat memicu terjadinya inflasi.

Faktor yang berasal dari luar negeri merupakan faktor yang cenderung sulit untuk dikendalikan. Tidak peduli efek yang dirasakan langsung ataupun tidak langsung. Namun, faktor ini selalu menjadi perhatian khusus bagi para pengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas harga. Contoh yang sekarang sedang terjadi adalah perang antara AS dan Iran. Meskipun pihak yang terlibat perang secara langsung adalah kedua negara tersebut beserta sekutunya, dampaknya ternyata meluas dirasakan global, termasuk Indonesia.

Menjaga stabilitas rupiah

Kondisi global saat ini menjadi tantangan bagi Bank Indonesia untuk menjaga angka inflasi tetap stabil. Tertahannya pasokan minyak Indonesia di Selat Hormuz, cepat atau lambat, akan menyebabkan kelangkaan energi di dalam negeri. Efek dominonya sudah pasti akan ditransmisikan kepada harga komoditas di dalam negeri. Apalagi Indonesia masih cukup bergantung kepada minyak. Selain itu, rupiah juga dikhawatirkan semakin terkoreksi. Tertekannya rupiah sebenarnya sudah terjadi sejak awal perang tersebut meletus. Melemahnya rupiah dapat semakin memperburuk inflasi sebagai dampak dari imported inflation.

Sebagai otoritas yang berwenang dalam menetapkan kebijakan moneter, peran Bank Indonesia menjadi sangat krusial. Sama seperti bank sentral lainnya, Bank Indonesia juga mulai mengambil tindakan antisipatif, seperti penguatan intervensi di pasar valas melalui non-deliverable forward (NDF) luar negeri dan domestik. Selain itu, seperti yang dilakukan oleh ECB, Bank Indonesia pun melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak inflasi global. Lebih lanjut, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap memantau eskalasi perang dan memaksimalkan seluruh instrumen kebijakan moneter yang ada untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Secara umum, apabila diperhatikan lebih lanjut, langkah yang diambil oleh Bank Indonesia memang cukup defensif dan hati-hati. Menurut saya pribadi, hal ini masih tergolong cukup wajar mengingat masih terdapat opsi lainnya di luar kebijakan moneter yang dapat diambil. Misalnya di sektor sistem pembayaran. Bank Indonesia terus mendorong implementasi local currency transaction (LCT) dengan harapan dapat mengurangi tekanan rupiah di tengah terjadinya capital outflow dari Indonesia.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka komunikasi kebijakan yang aktif seperti yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi langkah yang penting dalam rangka mengelola ekspektasi ekonomi serta menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini. Selain itu, penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah juga sama krusialnya agar pengambilan kebijakan tetap selaras dan saling mendukung.

Pandangan Borio mengenai keterkaitan erat antara kebijakan moneter dan kebijakan lainnya, termasuk fiskal, masih relevan dalam konteks saat ini. Burden sharing Bank Indonesia pada saat Covid-19 terjadi menjadi contoh bagaimana sinergi kebijakan mampu menopang stabilitas di masa krisis. Meskipun hal tersebut dalam konteks kondisi krisis, menurut saya pribadi, mengelola koordinasi yang baik antar-kebijakan relevan untuk dilakukan dalam berbagai kondisi.

Oleh karena itu, dalam menentukan langkah selanjutnya, konsistensi koordinasi dan komunikasi yang kredibel seharusnya tidak lagi hanya sebagai pelengkap kebijakan saja, tetapi akan juga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar secara berkelanjutan.

Leo Chris Evan Sinulingga, Analis Bank Indonesia