| Judul | Pasar Keuangan RI Kembali Diterpa Badai Kepercayaan |
| Tanggal | 09 Juli 2026 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | 1 |
| Kata Kunci | Pasar keuangan |
| AKD |
- Komisi XI |
| Isi Artikel | Pasar kembali bergejolak. IHSG amblas 1,89 persen diikuti dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang menembus batas psikologis Rp 18.000 per dolar AS. Oleh Agustinus Yoga Primantoro JAKARTA, KOMPAS — Pasar keuangan Indonesia kembali bergejolak. Kondisi ini tecermin dari pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar saham yang sama-sama terjerembab. Salah satu penyebab utamanya ialah tergerusnya kepercayaan pasar terhadap transparansi dan tata kelola kebijakan. Masyarakat lagi-lagi harus menanggung akibatnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (8/7/2026) ditutup di level 5.873,37 atau melemah 1,89 persen dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Bahkan, secara tahun kalender, IHSG tercatat amblas 32,08 persen, menjadikannya indeks dengan kinerja terburuk di dunia. Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy berpendapat, IHSG masih akan dibayangi oleh sentimen kehati-hatian. Selama ketidakpastian mengenai status Indonesia di indeks global belum mereda, investor asing cenderung menahan diri. ”Kepercayaan dibangun melalui konsistensi implementasi, bukan hanya perubahan aturan,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta. Ismawadi
Infografik Tren IHSG dan Peristiwa Periode April-Juni 2026 Sejak awal tahun, sejumlah lembaga penyedia indeks global menyoroti aspek transparansi dan tata kelola kebijakan. Terbaru, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) menempatkan pasar saham Indonesia sebagai salah satu negara yang berpotensi turun kasta ke kategori pasar perbatasan (frontier market). Sebelumnya, MSCI juga menyoroti isu kepemilikan saham yang terkonsentrasi, rendahnya kepemilikan saham publik (free float), dan kualitas data investor. Peringatan ini pun berlanjut dengan penundaan peninjauan ulang sekaligus reklasifikasi status pasar saham Indonesia hingga November 2026. Menurut Budi, peringatan dari S&P DJI menunjukkan bahwa investor global masih menunggu implementasi dan hasil nyata reformasi pasar modal Indonesia. Persoalannya bukan hanya regulasi, melainkan juga transparansi kepemilikan saham, kualitas pembentukan harga, dan integritas pasar. ”Tekanan lebih banyak berasal dari faktor persepsi dan kepercayaan pasar. Apabila reformasi berjalan konsisten dan transparansi meningkat, sentimen pasar juga berpotensi membaik,” katanya. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpampang pada papan elektronik yang terpasang di dinding Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026). IHSG turun 177,6 poin atau 3,05 persen ke 5.643,19 pada penutupan perdagangan saham kemarin. Lebih lanjut, kondisi itu mengindikasikan volatilitas pasar saham kemungkinan masih akan tetap tinggi. Bahkan, apabila klasifikasi pasar keuangan Indonesia diturunkan (downgrade), aliran modal asing akan semakin deras keluar sehingga menekan saham-saham berkapitalisasi besar. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing telah mencatatkan jual neto di pasar saham sebesar Rp 689,33 miliar dalam satu hari perdagangan pada 8 Juni 2026. Secara kumulatif, keluarnya aliran modal asing dari pasar saham Indonesia tercatat sebesar Rp 75,47 triliun selama awal Januari hingga 8 Juni 2026. Selain IHSG, nilai tukar rupiah juga ikut terjerembab. Perdagangan rupiah terhadap dolar AS dalam Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) pada Rabu (8/7/2026) ditutup di level Rp 18.005, melemah 7,65 persen secara tahun kalender. Angka ini kembali melewati ambang batas Rp 18.000 per dolar AS yang sebelumnya telah terlampaui pada pekan pertama Juni 2026. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas dari PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan, pelemahan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, kurs rupiah melemah seiring dengan menguatnya indeks dolar AS terhadap mata uang utama (DXY). KOMPAS/RIZA FATHONI
Pegawai konter valuta asing menghitung mata uang rupiah di pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026). Pada Rabu, DXY bergerak ke level 101,14 atau menguat 0,11 persen dibandingkan hari sebelumnya. Penguatan itu terutama dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian atas penyelesaian konflik di Timur Tengah serta kenaikan tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah AS. Dari sisi internal, pasar juga turut mencermati perkembangan fiskal Indonesia. Dalam Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2026 dan Prognosis Semester II-2026, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, melebar dibandingkan target yang sebesar 2,68 persen. ”Pelemahan nilai tukar justru lebih cepat mendorong kenaikan belanja dibandingkan dengan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya mempersempit ruang fiskal pemerintah,” ujar Ibrahim. Defisit kepercayaan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, kondisi pasar terkini menunjukkan bahwa kepercayaan pasar masih menjadi persoalan utama yang berkutat pada tiga aspek, yaitu disiplin fiskal, tata kelola kebijakan, dan iklim investasi. dicky
infografik ”Outlook” Postur APBN 2026 Dalam hal ini, pasar memang tidak melihat Indonesia mengalami krisis gagal bayar lantaran credit default swap (CDS) 5 tahun masih berkisar 89-90 basis poin (bps) dan memiliki peringkat stabil BBB. Sebaliknya, pasar tengah menuntut premi risiko yang lebih tinggi. Ini tecermin dari depresiasi rupiah, koreksi IHSG, serta imbal hasil SBN 10 tahun yang bertahan tinggi di level 7,18 persen. ”Sinyal ini menunjukkan bahwa investor belum sepenuhnya percaya pada kekuatan bauran kebijakan untuk menjaga kurs, mengendalikan defisit, menata subsidi energi, dan memperkuat ekspor bersih,” ujarnya. Dengan kata lain, persoalan utama saat ini bukan sekadar tekanan global, melainkan defisit kepercayaan terhadap kemampuan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga disiplin fiskal, kepastian aturan, kualitas belanja, dan koordinasi kebijakan. Menurut dia, gejolak yang dialami oleh pasar keuangan tersebut pun berisiko merambat ke masyarakat melalui jalur ekonomi berbiaya tinggi. Saat pasar meragukan kredibilitas kebijakan, negara harus membayarnya dengan bunga lebih mahal, imbal hasil yang lebih tinggi, kurs lebih lemah, dan premi risiko lebih besar. KOMPAS/RIZA FATHONI
Pengunjung mencari produk busana yang didiskon saat bazar busana muslim di mal Senayan City, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026). Dalam hal ini, imbal hasil SBN yang tinggi akan menjadi acuan biaya dana perbankan dan korporasi. Selanjutnya, bank akan cenderung menaikkan bunga kredit, memperketat standar pinjaman, dan memperpendek tenor pembiayaan. ”Rumah tangga merasakan dampaknya melalui cicilan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, kartu kredit, dan pinjaman konsumsi yang lebih mahal. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun merasakan dampaknya melalui modal kerja yang makin mahal, permintaan yang melambat, dan risiko penurunan omzet,” tutur Syafruddin. Selain itu, perusahaan berbahan baku impor turut menghadapi tekanan tambahan akibat depresiasi rupiah yang menaikkan biaya produksi. Akibatnya, sebagian biaya tambahan tersebut akan mendorong adanya penyesuaian terhadap harga jual atau harga di tingkat konsumen. |
| Kembali ke sebelumnya |