e-Paper DPR RI

Untuk mencegah penurunan keyakinan konsumen jatuh ke zona pesimistis (di bawah 100), dibutuhkan sinergitas kebijakan moneter dan fiskal.

Oleh MG Westri Kekalih Susilowati

Fed Fund Rate kembali mengguncang nilai tukar rupiah hingga melemah dan menyentuh angka psikologis Rp 18.000. Optimisme konsumen yang tinggi di awal tahun 2026 dengan Indeks Keyakinan Komsumen atau IKK 127, Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) 115,1, dan Indeks Ekspektasi Konsumen alias IEK 138,8 semakin terkikis.

Meskipun masih dengan angka optimis pada Mei 2026, masing-masing dengan IKK 120,9, IKE 112,2, dan IEK 129,7. Sebuah alarm yang harus segera direspons karena berdampak negatif terhadap sektor rumah tangga, bisnis, dan perdagangan luar negeri. Pada giliran berikutnya, ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan stagflasi.

Inflasi di Amerika Serikat (AS) tak kunjung turun. Pada Oktober 2022 The Fed telah mengetatkan moneternya dengan tapering off dan menaikkan suku bunga acuan The Fed (Federal Funds Rate/FFR) untuk menekan inflasi dari sisi permintaan. Biasanya, kebijakan tappering off memiliki policy lag berkisar 12-18 bulan untuk berdampak pada sektor riil.

Persoalannya, sebelum efek pengetatan tersebut bekerja sepenuhnya, AS sudah dihantam rentetan sentimen geopolitik baru pada akhir 2025 dan awal 2026. Perangnya dengan Iran pada bulan Maret telah menyebabkan gangguan rantai pasok energi. Sebagai akibatnya, harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak menjadi salah satu sumber inflasi terbesar. Selain itu, kebijakan Donald Trump terkait tarif impor serta melebarnya defisit fiskal pemerintah juga menyumbang pada tingginya inflasi AS.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, The Fed di bawah kepemimpinan Kevin Warsh merevisi target inflasi 2026 menjadi 3,6 persen dan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama (higher for longer). Padahal, The Fed adalah penggerak utama penguatan dolar AS secara global.

Bagi Indonesia dan beberapa negara berkembang (emerging markets) lainnya, tingginya Fed Fund Rate (FFR) berdampak pada menyempitnya selisih (spread) suku bunga dalam negeri dengan investasi di AS sehingga dapat memicu aksi jual dan pelarian modal asing (capital outflow) secara masif dari pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) keluar. Sebagai akibatnya, mata uang negara berkembang (emerging markets), termasuk rupiah, mengalami pelemahan, terdepresiasi hingga menembus level psikologis Rp 18.000.

Alarm survei konsumen

Survei Konsumen Bank Indonesia Januari 2026 mengawali tahun dengan optimisme yang tinggi dengan Indeks Keyakinan Komsumen (IKK) 127, Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) 115,1, dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) 138,8. Angka ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan masyarakat yang memulai tahun dengan keyakinan tinggi atas ketersediaan lapangan kerja, kenaikan penghasilan/kesejahteraan, ataupun harga-harga yang terjangkau.

Optimisme ini menjadi modal awal sangat kuat bagi perekonomian untuk tumbuh semakin cepat karena dorongan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menarik sektor bisnis untuk ekspansi. Namun, opimisme terkikis oleh gejolak eksternal yang melemahkan nilai tukar dan berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta menurunnya pendapatan riil masyarakat.

Meskipun masih pada tingkat optimistis, Survei Konsumen Mei 2026 mengalami penurunan indeks ke angka 120,9. Penurunan terbesar terjadi pada komponen Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI). Penghasilan konsumen yang tidak berubah berhadapan dengan harga barang kebutuhan pokok merangkak naik. Inflasi tahunan naik karena dorongan biaya (cost push inflation), yaitu naiknya biaya pakan ternak, pupuk, dan barang modal impor.

Sektor industri juga mengalami tekanan yang tecermin pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) menurun. Penurunan pesanan baru akibat melemahnya permintaan memaksa produsen mengurangi kapasitas produksi sehingga memicu perusahaan melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Penurunan yang cukup signifikan ini mencerminkan koreksi ekspektasi konsumen.

Menurunnya optimisme adalah alarm adanya masalah dalam perekonomian. Ketika masyarakat melihat rupiah nilainya terus menurun, akan muncul kecemasan psikologis bahwa ekonomi sedang ”tidak baik-baik” saja. Tekanan ini menggerus rasa aman terutama kelas menengah dan memaksa mereka menahan belanja untuk barang tahan lama (durable goods). Pada dunia usaha, ini adalah ketidakpastian yang mendorong mereka untuk wait and see, berarti akan menahan untuk investasi baru ataupun ekspansi.

Imported inflation karena melemahnya rupiah menekan sektor industri manufaktur domestik yang memiliki katergantungan bahan baku dan barang modal impor melalui dampaknya terhadap biaya produksi. Tekanan biaya (cost-push inflation) ini berakhir pada kepada konsumen akhir dalam bentuk kenaikan harga. Secara bersama-sama, kedua hal tersebut akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan bahkan berpotensi stagflasi.

Menjaga optimisme

Dalam ilmu ekonomi, ekspektasi menentukan tindakan, ekspektasi adalah realitas. Ketika konsumen mengekspektasikan masa depan lebih baik, ketika konsumen optimis, perekonomian saat ini akan bergairah karena konsumen berani berbelanja.

Sebaliknya, jika ekspektasi runtuh, ketika konsumen pesimis, mereka tidak berani untuk membeli barang tahan lama, seperti mengambil cicilan rumah (KPR), furnitur, telepon genggam, atau kendaraan bermotor. Mereka mengekspektasikan memiliki untuk berjaga-jaga (misalnya dari risiko PHK) dan menahan uangnya. Sebagai akibatnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi akan menjadi kenyataan yang tak terhindarkan.

Ketika ekspektasi pada akhirnya dimakanai sebagai realitas, ketika menurunnya keyakinan pesimisme terbingkai sebagai kegagalan, hal tersebut dapat mendorong perekonomian dalam sebuah jebakan yang disebut self-fullfilling phrophecy. Pesimisme konsumen yang mencerminkan persepsi negatif dapat memengaruhi mesin penggerak ekonomi utama, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi melalui dampaknya pada kekhawatiran akan masa depan.

Bank Indonesia (BI) memegang peran krusial melalui kebijakan ”Triple Intervention” di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar SBN. BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sampai dengan 5,75 persen pada Juli 2026 untuk mengimbangi The Fed dan menahan aliran modal asing keluar, sekaligus menjaga agar volatilitas rupiah tidak menjatuhkan psikologis pasar lebih dalam. Sebagai bentuk sinergi, penting bagi pemerintah memperkuat penopang sosial dan memastikan distribusi serta pasokan pangan domestik memadai guna meredam laju inflasi dari dalam negeri.

Menjaga kestabilan harga barang penentu (administered prices dan volatile foods) adalah kunci utama agar keyakinan 120 juta lebih konsumen Indonesia tidak terjun bebas ke zona pesimistis, sekaligus memastikan motor utama PDB kita tidak mati di tengah jalan. Ada baiknya, segera mengevaluasi dan jika memungkinkan sesegera mungkin melakukan koreksi harga Pertamax untuk mencegah migrasi konsumsi dari Pertamax ke BBM subsidi (Pertalite) yang berpotensi menekan APBN dan memicu inflasi lanjutan. Angka IKK 120,9 yang ”tampak hijau” di atas kertas jangan jadi sekadar ”fatamorgana” ekonomi yang rapuh. Sebab, di balik angka itu ada biaya mobilitas masyarakat yang membengkak drastis.

Solusi strategis

Untuk mencegah penurunan keyakinan konsumen jatuh ke zona pesimistis (di bawah 100), dibutuhkan sinergitas kebijakan moneter dan fiskal. BI adalah ”perisai” untuk menahan guncangan eksternal. Melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, BI sebaiknya tidak terlalu agresif menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) karena berisiko menekan sektor riil. Sebagai gantinya, intervensi di pasar DNDF dapat dioptimalkan atau diintensifkan untuk meredam spekulasi kurs. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat kelas menengah bawah yang terdampak seperti saat pandemi Covid-19.

Pengendalian harga pangan domestik (volatile foods) melalui operasi pasar dan optimalisasi rantai pasok lokal harus diprioritaskan untuk meredam dampak imported inflation. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengembangkan industri substitusi bahan baku impor untuk menurunkan ketergantungan industri manufaktur domestik terhadap bahan baku impor.

Kebijakan pengembangan industri substitusi bahan bakun impor dapat dilakukan dengan memberikan insentif pajak dan kemudahan kredit bagi industri dalam negeri yang mampu melakukan substitusi bahan baku impor dengan komponen lokal.

MG Westri Kekalih Susilowati, Dosen Universitas Katolik Soegijapranata