e-Paper DPR RI

Sejumlah warga menuding, kapal berhenti beroperasi lantaran anggaran subsidi dikurangi demi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Oleh Frans Pati Herin

KUPANG, KOMPAS — Pelayaran perintis yang disubsidi Kementerian Perhubungan untuk melayani semua jalur perintis di Nusa Tenggara Timur dihentikan lantaran negara kehabisan anggaran. Pergerakan manusia dan barang pun terhenti. Masyarakat di daerah terpencil kian terpukul.

Sebagaimana informasi yang dihimpun Kompas pada Minggu (19/7/2026), penghentian itu tertulis dalam surat yang dikeluarkan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kupang Kementerian Perhubungan Robert Tail pada 30 Juni 2026. Pemberhentian itu berlaku mulai Juli 2026.

”Menghentikan sementara pengoperasian seluruh layanan angkutan penyeberangan perintis yang pembiayaannya bersumber dari subsidi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terhitung mulai 1 Juli 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut,” tulis Robert.

Alasannya, alokasi anggaran untuk subsidi angkutan perintis itu hingga saat ini belum tersedia. Selama tahun berjalan, anggaran yang tersedia hanya sampai semester pertama. Jika ada anggaran, pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kupang akan menyampaikannya kepada operator.

Robert yang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan penghentian tersebut lantaran tidak ada anggaran untuk subsidi pelayaran pada semester kedua tahun berjalan. ”Untuk sementara berhenti dulu, dan kami masih terus upayakan untuk dioperasikan lagi,” katanya.

Ia menyadari, penghentian tersebut berdampak terhadap mobilisasi angkutan penumpang dan barang di daerah terpencil yang selama ini dilayani. Pasalnya, di daerah itu hampir tidak ada alternatif angkutan. ”Kami memahami kondisi demikian,” ucapnya.

Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan NTT Frederik Koenunu menjabarkan sejumlah rute pelayaran perintis yang dihentikan. Rute itu ialah Labuan Bajo-Waingapu dan Labuan Bajo-Pulau Rinca, Labuan Bajo-Sape, Kalabahi-Bakalang-Baranusa-Adonara, Lewoleba-Solor-Larantuka, dan Sabu-Raijua-Waingapu.

Selain itu, Kalabahi-Pulau Pura-Teluk Gurita-Maritaing-Kewapante-Palue-Marpokot, Kewapante-Pamana, dan Kewapante-Pulau Besar. Penghentian itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang selama ini memberikan subsidi angkutan. Subsidi dibayarkan kepada pihak operator, yakni Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).

”Sebagai konsekuensi belum tersedianya alokasi APBN untuk pelaksanaan pelayanan angkutan penyeberangan perintis pada semester dua tahun anggaran 2026,” tulis Frederik dalam suratnya perihal penyampaian pemberhentian layanan penyeberangan.

Warga di sejumlah daerah mengaku kian terpukul dengan terhentinya penyeberangan itu. ”Praktis tidak ada lagi kapal yang melayani Sabu-Raijua-Sumba. Lumpuh total, dan kami semakin terisolasi,” kata Rendi, warga Pulau Sabu, lewat sambungan telepon.

Pulau Sabu dan Raijua berada di Kabupaten Sabu Raijua. Daerah itu merupakan kebupaten terpencil di NTT, berada di antara Samudra Hindia di selatan dan Laut Sawu di bagian utara. Koneksi antarpulau mengandalkan kapal laut.

Ansel Ama, warga Kabupaten Flores Timur, mengatakan, pelayaran penghentian pelayaran itu memutuskan akses di tiga kabupaten, yakni Flores Timur, Lembata, dan Alor. Selama ini, warga melewati jalur tersebut untuk berdagang antarpulau. Arus ekonomi pun mati.

Sejumlah warga pun menuding, anggaran negara yang seharusnya untuk subsidi angkutan perintis digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Warga di daerah terpencil yang tidak menikmati dua program itu kini terisolasi lantaran kapal berhenti beroperasi.

Djoko Setijowarno, akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegjapranata, yang juga anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan, ketika anggaran negara mulai diketatkan, wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar kerap menjadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.

”Tidak hanya mengisolasi wilayah, krisis konektivitas ini bahkan mulai mengancam keberhasilan program strategis nasional yang sedang digalakkan pemerintah,” katanya. Program dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Djoko, kapal penyeberangan perintis adalah urat nadi mobilitas tunggal bagi masyarakat di pulau-pulau kecil. Ketika operasinya dihentikan, wilayah-wilayah ini langsung terisolasi secara geografis. Akses warga menuju pusat ekonomi, layanan kesehatan rujukan, ataupun fasilitas pendidikan tinggi pun seketika lumpuh.

”Penghentian layanan ini otomatis memperlebar jurang pemisah antara wilayah maju dan wilayah pinggiran. Tanpa adanya intervensi mobilitas, masyarakat di daerah terdampak akan semakin terpinggirkan dan rentan terperosok ke dalam kemiskinan yang lebih dalam,” ucapnya.