e-Paper DPR RI

Gubernur Bank Indonesia membutuhkan figur yang tak hanya paham cara membaca angka-angka statistik, tapi juga berani berdiri tegak menjaga kedaulatan moneter bangsa.

Oleh Rahma Gafmi

Tongkat estafet kepemimpinan di Bank Indonesia memasuki babak transisi yang krusial. Di tengah dinamika perekonomian global yang masih didera ketidakpastian tinggi mulai dari arah kebijakan suku bunga bank sentral global, fragmentasi geopolitik, hingga tekanan volatilitas nilai tukar keberadaan bank sentral sebagai jangkar stabilitas makroekonomi dituntut bekerja ekstrakeras.

Ketika posisi puncak otoritas moneter kini berada dalam masa transisi di bawah kepemimpinan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pejabat sementara, pertanyaan besar yang menggelayuti benak para pelaku pasar, akademisi, dan pengamat ekonomi adalah siapa sosok definitif yang paling tepat untuk mengisi kursi panas tersebut?

Publik tentu mengingat bagaimana Perry Warjiyo memegang kendali Bank Indonesia melalui berbagai badai krisis berlapis, mulai dari gejolak taper tantrum, hantaman pandemi Covid-19, lonjakan inflasi global pasca-pandemi, hingga gelombang ketidakpastian akibat eskalasi geopolitik Timur Tengah.

Di bawah kepemimpinannya, Bank Indonesia tidak hanya bersandar pada instrumen suku bunga konvensional, tetapi juga agresif merumuskan bauran kebijakan (policy mix) yang inovatif, mulai dari instrumen pro-market seperti SRBI dan SVBI hingga efektivitas Operasi Pasar Terbuka (OPT) valas demi menjaga keseimbangan pasokan dolar di dalam negeri. Perry berhasil mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter di tengah tuntutan untuk tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kala fiskal menghadapi tekanan berat.

Oleh karena itu, standar yang diletakkan di pundak penggantinya berada di titik nadir yang tinggi. Pasar tidak sedang mencari figur administratif birokratis, tetapi menanti sosok monetaris sejati yang memiliki kredibilitas setara. Sosok tersebut harus memiliki kombinasi langka, yaitu ketajaman teoretis dalam membaca siklus likuiditas global dan domestik, keberanian mengambil keputusan di tengah tekanan pasar yang volatil, serta komitmen mutlak terhadap independensi bank sentral.

Tantangan ke depan tidaklah ringan. Nakhoda baru Bank Indonesia harus mampu memecahkan berbagai paradoks ekonomi mutakhir mulai dari menjaga daya tarik imbal hasil di tengah ketatnya likuiditas perbankan, memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan efektif hingga ke sektor riil, hingga meredam transmisi guncangan eksternal terhadap nilai tukar rupiah tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan. Kesalahan merumuskan arah kebijakan sekecil apa pun akan langsung direspons oleh pasar finansial global.

Menemukan figur yang memiliki kapasitas kepemimpinan, jam terbang internasional, sekaligus ketenangan strategis seperti pendahulunya bukan perkara mudah. Penunjukan Gubernur BI definitif ke depan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan pertaruhan kredibilitas jangka panjang ketahanan makroekonomi Indonesia di kancah global.

Penjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar

Pasar keuangan bekerja berdasarkan ekspektasi dan kepercayaan. Di sinilah faktor kepemimpinan menjadi mutlak. Sosok di kursi puncak bank sentral harus memiliki kredibilitas di mata investor global, ketegasan dalam menjaga independensi institusi dari intervensi jangka pendek, serta kemampuan komunikasi yang menenangkan pasar (market confidence) di tengah situasi krisis.

Tantangan terbesar yang menanti nakhoda baru Bank Indonesia bukanlah perkara mudah. Ke depan, bank sentral dihadapkan pada pekerjaan rumah struktural yang kian pelik, yaitu bagaimana meramu ulang bauran kebijakan (policy mix) agar tetap efektif di tengah ketatnya likuiditas perbankan domestik dan tingginya biaya dana (cost of funds).

Di satu sisi, instrumen pro-market seperti SRBI dan SVBI terbukti sukses menarik arus modal masuk dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, di sisi lain, penyerapan likuiditas yang masif melalui instrumen-instrumen tersebut kerap menyisakan dilema bagi ruang gerak kredit perbankan ke sektor riil.

Belum lagi jika kita memperhitungkan kebutuhan valuta asing korporasi strategis dalam negeri seperti Pertamina yang sangat bergantung pada efektivitas Operasi Pasar Terbuka (OPT) valas agar tidak menjadi tekanan tambahan di pasar spot. Di sinilah letak kerumitannya bahwa kebijakan moneter tidak boleh lagi berjalan di atas menara gading teoretis. Ia menuntut kepekaan empiris yang tinggi untuk menyeimbangkan antara stabilization policy dan growth.

Merespons kompleksitas tersebut, kriteria figur yang menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia definitif harus melampaui standar birokrat konvensional. Pasar, investor, dan akademisi setidaknya menuntut tiga kriteria utama dari sosok pengganti Perry Warjiyo.

Pertama, penguasaan mendalam atas teori dan praktik moneter modern. Sosok ideal bukanlah sekadar pengambil kebijakan administratif, melainkan seorang pemikir ekonomi (economist-statesman) yang memahami transmisi kebijakan moneter secara holistik. Ia harus fasih membaca siklus likuiditas global, memiliki keahlian merancang instrumen inovatif yang pro-market, sekaligus lihai menjaga ketahanan cadangan devisa nasional tanpa harus mengorbankan stabilitas pertumbuhan domestik.

Kedua, ketegasan menjaga independensi bank sentral. Di tengah tekanan fiskal yang kerap membutuhkan sinergi erat dengan pemerintah, integritas dan ketegasan moral menjadi harga mati. Nakhoda baru BI harus mampu menjaga batas demarkasi yang jelas antara fungsi moneter dan fiskal, memastikan bahwa kredibilitas institusi bank sentral tidak tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek.

Ketiga, komunikasi pasar yang prespektif dan menenangkan (market confidence). Dalam dunia keuangan modern, narasi dan sinyal kebijakan sama kuatnya dengan instrumen itu sendiri. Pengganti Perry Warjiyo harus memiliki reputasi dan jam terbang internasional yang diakui sehingga setiap pernyataan dan arah kebijakan mampu menjadi jangkar ekspektasi yang menenangkan pasar di tengah gelombang volatilitas global.

Sebab, di atas kertas, instrumen moneter secanggih apa pun akan kehilangan taringnya jika pasar kehilangan kepercayaan terhadap nakhoda yang mengendalikannya. Kepercayaan bukan sekadar aset intangible, melainkan fondasi utama yang menentukan apakah aliran modal akan tetap bertahan di dalam negeri atau berbondong-bondong keluar saat badai menghantam.

Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia bukanlah akhir dari sebuah siklus, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat fondasi makroekonomi nasional. Menanti sosok monetaris yang setara dengan kepemimpinan sebelumnya bukanlah pekerjaan mencari figur yang sempurna tanpa cela, melainkan ikhtiar menemukan nakhoda yang memiliki ketangguhan mental, ketajaman intelektual, dan integritas tanpa kompromi.

Di persimpangan jalan ekonomi global yang penuh ketidakpastian ini, kursi panas Gubernur Bank Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya paham cara membaca angka-angka statistik, tetapi juga berani berdiri tegak menjaga kedaulatan moneter bangsa. Pasar sedang menanti dan masa depan stabilitas ekonomi negeri ini dipertaruhkan pada pilihan tersebut.

Rahma Gafmi, Guru Besar Ekonomi Moneter, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga