e-Paper DPR RI

Melalui sistem dokumentasi yang andal, negara dapat memastikan intervensi publik tepat sasaran pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang benar-benar potensial.

Oleh Shinta Widjaja Kamdani

Adalah realita yang tak terbantahkan bahwa sebagian besar pelaku usaha Indonesia beroperasi secara informal. Per Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 60 persen atau 92 juta pekerja masih terserap di sektor ini, menjadikan informalitas sebagai ciri utama lanskap ketenagakerjaan domestik kita.

Meskipun menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja, kapasitas organisasi sebagian besar UMKM masih terbatas. Kondisi ini menghambat akselerasi bisnis sehingga kenaikan produktivitas yang memadai sulit tercapai. Hal ini terutama dalam menyediakan lapangan kerja stabil dengan upah layak bagi para pekerjanya.

Perlu kita sadari bahwa tantangan mendasar bagi Indonesia bukanlah sekadar memperbanyak jumlah UMKM. Pekerjaan rumah yang ada di depan mata adalah bagaimana menciptakan daya ungkit kinerja usaha serta kualitas pekerjaan yang diciptakannya.

Indonesia sejatinya tidak kekurangan wirausaha. Di berbagai pelosok, masyarakat menjalankan beragam aktivitas ekonomi. Sebut saja dari mulai dari toko kelontong hingga industri rumahan. Sayangnya, sebagian besar dari mereka belum berpikir lebih jauh dari sekadar mengejar keuntungan harian. Tujuan utama umumnya adalah untuk bertahan hidup. Terlalu sedikit bisnis yang tidak hanya memiliki produktivitas tinggi, tetapi juga menyimpan ambisi besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk tentunya untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Persoalan UMKM memang kerap diatribusikan pada terbatasnya akses pembiayaan, rendahnya penetrasi teknologi, atau sempitnya pasar. Argumen tersebut tentu tidak keliru. Namun, terdapat faktor krusial lain yang sering luput dari perhatian, yakni kapabilitas dokumentasi. Ini adalah kemampuan sebuah usaha untuk mencatat, menyimpan, memperbarui, serta memanfaatkan informasi operasional mereka.

Cakupan aspek ini meliputi pencatatan penjualan, biaya operasional, manajemen inventori, penggajian, perpajakan, kontrak kerja, hingga kepesertaan jaminan sosial. Melalui kapabilitas dokumentasi, aktivitas bisnis bertransformasi menjadi informasi kredibel yang tidak hanya diandalkan oleh pemilik usaha, tetapi juga menjadi instrumen strategis para pemangku kepentingan untuk mendorong lompatan kelas UMKM.

Sayangnya, pengelolaan usaha di negeri ini masih banyak yang mengandalkan ingatan semata. Pemilik usaha mungkin memahami perkiraan pemasukan dan pengeluaran harian, tetapi sering kali gagal menyajikan data presisi untuk periode bulanan maupun tahunan. Hal yang jamak pula ditemui adalah percampuran antara keuangan rumah tangga dan usaha, sementara transaksi serta pembayaran upah gagal didokumentasikan dengan baik.

Praktik semacam ini menjelma menjadi hambatan struktural yang mengekang pertumbuhan usaha. Tanpa bukti empiris terkait  omzet, struktur biaya, arus kas, maupun hubungan industrial, sebuah bisnis akan kesulitan meyakinkan pihak luar mengenai kinerja dan prospek pertumbuhannya.

Dokumentasi yang tersusun sistematis berfungsi ganda. Bukan hanya sebagai instrumen peredam risiko, tetapi juga menjadi kompas pengambilan keputusan. Bagi lembaga keuangan, dokumen usaha menjadi rujukan utama dalam menilai kelayakan kredit. Pengajuan pinjaman memiliki daya dorong lebih kuat apabila didukung rekam jejak historis transparan Kenapa? Hal itu membantu membedakan usaha yang prospektif dengan yang volatilitasnya tinggi.

Bagi korporasi besar, keberadaan faktur, catatan produksi, jadwal pengiriman, dan dokumen pengendalian mutu memperlancar evaluasi dalam rantai pasok. Di sisi lain, dokumen penggajian serta kontrak kerja merefleksikan profesionalisme tata kelola bisnis. Bagi pemilik usaha sendiri, pencatatan semacam itu membantu memetakan produk dengan margin tertinggi, jam operasional yang optimal, hingga profil pelanggan paling loyal. Dokumentasi memang bukan jaminan mutlak keberhasilan, tetapi tanpa dokumentasi, ruang gerak untuk bertumbuh akan sangat terbatas.

Kapabilitas dokumentasi merupakan fondasi fundamental dalam mendorong formalisasi UMKM. Selama ini, registrasi usaha, kepatuhan pajak, jaminan sosial, serta kontrak kerja tertulis kerap dipandang sebagai beban administratif yang berdiri sendiri, dan cara pandang keliru ini perlu segera diluruskan.

Tolok ukur keberhasilan kebijakan sering kali diukur dari kuantitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan. Padahal, kepemilikan NIB belum tentu merefleksikan peningkatan kapasitas usaha. Sebuah entitas bisnis bisa saja mengantongi legalitas hukum, tetapi masih rapuh secara organisasi karena nirpembukuan, nirpencatatan pajak yang memadai, atau abai terhadap jaminan sosial pekerja. Oleh sebab itu, membantu UMKM membangun kapabilitas dokumentasi adalah fundamental untuk mengakselerasi formalisasi sekaligus membuka jalan bagi terciptanya pekerjaan dengan upah layak.

Tapi ada satu realita yang tidak bisa dimungkiri. Orientasi UMKM tidak melulu berpijak pada titik sama. Banyak usaha didirikan semata-mata bertahan hidup. Kelompok usaha seperti ini umumnya tidak melihat urgensi atas upaya peningkatan kapasitas, termasuk memperbaiki sistem pencatatan.

Pemerintah perlu menyesuaikan pendekatan bagi UMKM karena ragam kebutuhan mereka yang kontras. Kelompok survival berfungsi sebagai jaring pengaman sosial tanpa hasrat ekspansi sehingga cukup dijamin aksesnya pada layanan dasar dan perlindungan hukum. Sebaliknya, program peningkatan kapasitas yang intensif harus diprioritaskan bagi kelompok growth yang menunjukkan dorongan kuat untuk menaikkan skala bisnis.

Implementasi transformasi ini memerlukan empat langkah strategis yang terukur. Pertama, kapabilitas dokumentasi UMKM perlu dipetakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah, dan lanjut sebagai basis intervensi yang obyektif. Kedua, penguatan catatan bisnis wajib dikaitkan langsung dengan insentif ekonomi nyata, didukung oleh pendampingan lapangan yang berkelanjutan dari penyusunan saldo awal hingga evaluasi berkala.

Ketiga, sektor perbankan dan korporasi besar perlu dilibatkan secara aktif untuk memperjelas instrumen kredit serta membuka akses rantai pasok. Keempat, peningkatan dokumentasi harus diintegrasikan dengan perbaikan standar perlindungan pekerja agar ekspansi bisnis berjalan seirama dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Meningkatkan kapabilitas dokumentasi barangkali isu yang kurang seksi dan kerap diabaikan oleh para pembuat kebijakan yang gemar pada program instan, seperti subsidi kredit atau bantuan modal langsung. Padahal, ada risiko mengintai. Pinjaman yang dikucurkan tanpa pencatatan memadai berisiko kredit macet, sementara bantuan tanpa penguatan organisasi berpotensi sia-sia.

Melalui sistem dokumentasi yang andal, negara dapat memastikan intervensi publik tepat sasaran pada usaha yang benar-benar potensial. Pendekatan ini menekan risiko gagal bayar, melindungi anggaran dari pemborosan, sekaligus menghadirkan dampak yang jauh lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasar bagi perumus kebijakan bukanlah seberapa banyak UMKM yang telah mengantongi izin di atas kertas, melainkan seberapa banyak yang telah memiliki kapasitas organisasi untuk memahami bisnisnya, membaca performanya, merawat kredibilitasnya, dan tumbuh bersama para pekerjanya.

Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Apindo; CEO Sintesa Group