e-Paper DPR RI

Pembangunan bendungan juga berperan penting dalam ketahanan pangan dan air. Jumlah bendungan tercatat meningkat dari 150 unit (existing) pada 2014 menjadi 240 unit yang beroperasi pada 2026. Peningkatan ini bisa menambah ketersediaan air sepanjang musim.

Beragam capaian tersebut berpengaruh pula pada daya saing global Indonesia. Laporan IMD World Competitiveness Ranking 2026 menyebut, daya saing Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 negara, sementara khusus pada sektor infrastruktur menempati peringkat ke-58 dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat kelima, di bawah Singapura (1), Malaysia (15), Vietnam (27), dan Thailand (30).

Efisiensi dan biaya logistik

Meskipun pembangunan infrastruktur terus meningkat, masih ada beragam tantangan ke depan yang perlu dicermati. Salah satu persoalan yang kemudian muncul adalah apakah peningkatan infrastruktur tersebut mampu meningkatkan efisiensi logistik, daya saing industri, serta ketahanan fiskal untuk jangka panjang?

Jika melihat lebih jauh, salah satu parameter efisiensi investasi adalah incremental capital output ratio (ICOR). Saat ini, ICOR Indonesia masih tertahan pada kisaran 5,8-6,5. Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara yang berada di bawah 4,5. 

ICOR adalah indikator ekonomi yang mengukur tingkat efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau tambahan output. Tingginya ICOR ini mengindikasikan setiap rupiah yang diinvestasikan tidak mampu menghasilkan output optimal. Tingginya ICOR ini disebabkan antara lain biaya logistik yang mencekik, birokrasi yang berbelit, hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Biaya logistik menjadi tantangan berikutnya. Data terbaru menunjukkan, biaya logistik Indonesia masih berada di angka 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di atas rata-rata negara maju yang hanya berkisar 8-10 persen. Artinya, setiap barang yang diproduksi di Indonesia harus menanggung beban biaya distribusi yang lebih besar sehingga membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar global ataupun domestik.

Persoalan klasik

Selain efisiensi dan biaya logistik, persoalan lain yang masih membelit pembangunan infrastruktur di Tanah Air berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan. Meski pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur, jumlahnya dinilai masih jauh untuk mencukupi kebutuhan dana infrastruktur nasional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan dana untuk infrastruktur diperkirakan mencapai 625 miliar dolar AS atau setara Rp 10.151 triliun.

Infografik

Sementara itu, menurut laporan PwC’s Global Infrastructure Outlook 2025–2050, kebutuhan infrastruktur Indonesia diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam 25 tahun ke depan. Investasi tahunan diproyeksikan meningkat dari sekitar 117 miliar dolar pada 2025 menjadi lebih dari 291 miliar dolar AS pada 2050.

Masih menurut laporan PwC, Indonesia diperkirakan akan muncul sebagai salah satu pasar infrastruktur utama di kawasan karena didorong oleh urbanisasi, pembangunan ekonomi, transformasi digital, dan meningkatnya permintaan akan layanan penting.

Di sisi lain, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur bisa semakin terbatas akibat perubahan alokasi anggaran ke berbagai program prioritas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan di luar APBN agar proyek-proyek infrastruktur strategis tetap bisa berjalan.

Akibat keterbatasan anggaran, pemerintah kemudian berupaya menggandeng sektor swasta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Meski dianggap efektif untuk mempercepat pembangunan, kebijakan KPBU tersebut tetap menyimpan persoalan tersendiri, mulai dari risiko politik, ketidakpastian proyeksi keuntungan, hingga persoalan lahan yang tidak mudah diselesaikan. 

Selain masalah pembiayaan, mutu konstruksi juga menjadi tantangan berikutnya. Dalam beberapa kasus, ada jembatan yang rusak hanya beberapa bulan setelah diresmikan atau jalan yang cepat berlubang meski baru diperbaiki. Umumnya persoalan ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan atau pemilihan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis. 

Pembebasan lahan juga menjadi persoalan klasik. Dalam beberapa kasus, ada sebagian masyarakat yang menolak menyerahkan lahannya karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran kehilangan lahan atau kompensasi yang dinilai kurang memadai. Kondisi ini menegaskan, pembangunan infrastruktur butuh pendekatan sosial yang bijak. Ada baiknya masyarakat dilibatkan agar tidak merasa diabaikan dalam proyek infrastruktur tersebut.

Dari sisi lingkungan, dampak pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan hingga saat ini. Pasalnya, pembangunan infrastruktur membutuhkan kajian yang memadai sehingga tidak memunculkan persoalan baru, seperti deforestasi, pola tata air yang berubah, hingga potensi peningkatan risiko longsor di daerah perbukitan. Di sejumlah wilayah pertanian, pembangunan waduk atau saluran irigasi baru kadang mengubah aliran sungai hingga lahan di sekitarnya menjadi kering. 

Di era perubahan iklim seperti sekarang, hal ini menjadi tantangan yang serius. Setiap proyek semestinya dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan (amdal) yang benar-benar diterapkan, bukan sekadar formalitas administratif. Pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam justru akan menimbulkan masalah baru di masa depan.

Ketimpangan manfaat juga masih menjadi pekerjaan rumah berikutnya. Proyek besar di wilayah perkotaan sering kali mendapat prioritas tinggi, sementara daerah perdesaan harus menunggu giliran. Padahal, masyarakat di desa-desa terpencil justru sangat bergantung pada infrastruktur sederhana, seperti jalan rabat beton, jembatan kecil di atas sungai irigasi, atau saluran air yang layak.

Pekerjaan rumah

Selama satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur memang telah memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan sejati tidak bisa diukur hanya dari panjang jalan yang dibangun atau banyaknya jembatan dan bendungan yang diresmikan. 

Pembangunan infrastruktur semestinya bisa menyentuh kehidupan masyarakat, memperpendek jarak antarwilayah, dan memperkecil kesenjangan sosial. Untuk mencapai harapan ini, dibutuhkan reevaluasi agar investasi dan anggaran yang telah dikeluarkan mampu menekan angka ICOR, menurunkan biaya logistik, dan menjaga kesehatan pembiayaan negara.

Seiring Indonesia bergerak maju menuju visi Indonesia Emas 2045, penguatan pelaksanaan proyek infrastruktur, peningkatan skala solusi pembiayaan inovatif, dan pengembangan sistem infrastruktur yang lebih terhubung, tangguh, dan siap menghadapi masa depan akan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kemampuan nasional.

Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat dibutuhkan agar setiap pembangunan dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat sekaligus bisa meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. (LITBANG KOMPAS)