| Judul | Postur Militer dan Potensi Ancamannya |
| Tanggal | 07 Oktober 2026 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | TNI (Tentara Nasional Indonesia) |
| AKD |
- Komisi I |
| Isi Artikel | Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Di masa depan, potensi ancaman pertahanan tak cukup dihadapi dengan memperkuat postur militer. Pada peringatan HUT Ke-81 TNI, Senin (5/10/2026), Presiden Prabowo sekaligus meresmikan 204 satuan baru mencakup semua matra, yakni darat, laut, dan udara. Di jajaran TNI AD ada 6 komando daerah militer (kodam) baru, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan, 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan, serta tambahan batalyon kavaleri, artileri medan, dan artileri pertahanan udara. Di TNI AL ada pembentukan 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalyon infanteri marinir. Sementara itu, TNI AU mendapat tambahan kekuatan berupa 1 divisi parako II pasgat, 1 brigade parako pasgat, 3 batalyon parako pasgat, 2 skuadron udara, 2 satuan radar, dan 1 skuadron pendidikan. Kebijakan pemerintah memperkuat postur militer ini merupakan langkah lanjutan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Jika diakumulasikan, dalam rentang 14 bulan terakhir, pemerintah telah membentuk total 366 satuan baru di tubuh TNI. Tak hanya memperkuat postur militer, pemerintah juga memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI di semua matra. Pertengahan September lalu, TNI AL mendapatkan kapal induk bekas dari Italia, ITS Giuseppe Garibaldi, yang kini diubah namanya menjadi KRI Sriwijaya-100. Kedatangan KRI Sriwijaya menjadikan TNI AL sebagai kekuatan kedua di Asia Tenggara setelah Thailand yang mengoperasikan kapal induk. Indonesia pun menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang kekuatan militernya sanggup mengoperasikan kapal induk. TNI AU juga telah menerima enam Rafale dari total 42 pesawat tempur generasi 4.5 ini yang dipesan dari Perancis. Sementara TNI AD kini juga mengoperasikan rudal balistik jarak pendek buatan Turki, KHAN. Doktrin pertahanan resmi sebuah negara biasanya mengikuti hakikat ancaman yang dihadapi. Doktrin pertahanan Indonesia dari dulu mengacu pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishankamrata. Doktrin ini menekankan bahwa strategi pertahanan Indonesia harus melibatkan semua warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional secara total dan terpadu. Meski komponen utama pertahanan dan keamanan negara adalah TNI dan Polri, komponen pendukung, seperti warga negara biasa, dan komponen cadangan, yakni warga negara yang disiapkan menjadi komponen utama, tetap dilibatkan bersama untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah. Namun, dalam perang modern yang sudah terjadi di depan mata saat ini, sebuah negara dituntut menguasai model peperangan jaringan (network-centric warfare) hingga wahana nirawak dan teknologi persenjataan hipersonik. Postur militer yang besar di masa depan harus dibarengi dengan penguasaan teknologi-teknologi tersebut. Sishankamrata saja tidak akan cukup. |
| Kembali ke sebelumnya |