e-Paper DPR RI

Investor membutuhkan pasar yang berintegritas, sementara rakyat berhak mengetahui bahwa uang pajak mereka dikelola dengan benar.

Oleh Ismail Khozen

Jumat, 16 Oktober 2026, IHSG turun tajam hingga otoritas terpaksa menghentikan perdagangan sementara di bursa (trading halt). Pemicu utamanya adalah pengumuman MSCI mengenai konsultasi usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Sederhananya, emerging market adalah kelompok pasar saham negara berkembang yang sudah cukup terbuka dan mudah diakses investor global, sedangkan standalone market adalah pasar yang tidak masuk kelompok utama negara maju, berkembang, ataupun perbatasan dalam klasifikasi MSCI. Jika usulan ini disetujui, Indonesia berisiko kehilangan tempat dalam indeks acuan yang digunakan banyak investor global untuk menentukan ke mana uang mereka ditanamkan.

Keputusan final lembaga penyedia indeks tersebut memang belum diambil, tetapi pesannya cukup telak. Investor tidak lagi cukup diyakinkan oleh janji reformasi. Mereka menuntut bukti bahwa aturan benar-benar ditegakkan.

MSCI mempersoalkan ketertutupan struktur kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi di bursa kita. Otoritas telah mengumumkan sejumlah pembenahan. Namun, pasar tidak hidup dari konferensi pers. Jika persoalan mendasar terus dibiarkan, kredibilitas pasar modal Indonesia yang dipertaruhkan.

Arus modal keluar

Risiko reklasifikasi ini tidak boleh disepelekan. Riset Burnham, Gakidis, dan Wurgler (2018) berjudul ”Investing in the Presence of Massive Flows” membedah secara mendalam bahaya dari reklasifikasi semacam ini. Dari 17 kasus reklasifikasi yang diteliti, para peneliti menemukan bahwa perubahan klasifikasi dapat memicu tekanan harga yang tajam.

Dalam sembilan kasus perpindahan ke indeks yang menjadi acuan lebih sedikit investor, rata-rata imbal hasil tercatat minus 12,5 persen antara pengumuman dan tanggal efektif. Tekanan harga itu berkaitan dengan penyesuaian portofolio investor terhadap perubahan indeks.

Dalam kasus-kasus tersebut, tekanan harga tidak semata-mata mencerminkan kepanikan sesaat, tetapi juga penyesuaian portofolio manajer investasi terhadap perubahan indeks acuan. Memang, riset yang sama juga mencatat potensi pemulihan harga rata-rata sebesar 23,3 persen pada rentang tahun berikutnya. Namun, angka tersebut bukan ramalan bagi Indonesia, apalagi jaminan bahwa harga akan pulih.

Kepercayaan pemodal asing yang hilang akibat buruknya transparansi pasar teramat sulit untuk ditarik kembali. Modal asing dapat beralih ke pasar lain ketika investor menilai risiko tata kelola tidak sebanding dengan peluang imbal hasil.

Karena itu, jawaban pemerintah tidak cukup berupa penambahan aturan atau janji reformasi. Transparansi kepemilikan, kejelasan free float, pengawasan transaksi, dan penindakan dugaan manipulasi harus dibuktikan dalam praktik.

Kredibilitas fiskal

Krisis kepercayaan di bursa memang bukan akibat langsung dari persoalan anggaran negara. Namun, pasar modal dan pengelolaan fiskal sama-sama menuntut institusi yang dapat dipercaya. Pemerintah tidak bisa terus menuntut kepatuhan wajib pajak, sementara di lain sisi menganggap pertanggungjawaban penggunaan uang publik sebagai urusan administratif belaka.

Kepercayaan pasar internasional terhadap sebuah negara tidak hanya diukur dari proyeksi pertumbuhan ekonomi atau besaran populasinya. Riset yang dipublikasikan IMF pada 2019 terhadap 89 negara berkembang dan negara berpendapatan menengah ke bawah mendapati bahwa tata kelola fiskal yang lebih baik berkaitan dengan akses pembiayaan eksternal yang lebih kuat, peringkat kredit yang lebih baik, dan biaya pinjaman yang lebih rendah. Kredibilitas pemerintah dalam mengelola uang publik menjadi tolok ukur bagi kelayakan sebuah negara di mata investor.

Sayangnya, standar akuntabilitas yang ketat tersebut masih jauh panggang dari api jika kita melihat realitas operasional. Pada 13 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional mengumumkan suspend khusus terhadap 91 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum menuntaskan pengembalian dana ke kas negara berdasarkan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan tersebut menambah alasan untuk mempertanyakan kesiapan desain dan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal, terutama ketika program berskala nasional dijalankan dengan kebutuhan anggaran yang begitu besar. Jika persoalan mendasar baru akan ditangani setelah temuan audit muncul, patut ditanya apakah perencanaan dan mitigasi risikonya sudah dilakukan secara serius sebelum program diluncurkan. Uang publik tidak boleh menjadi taruhan dari kebijakan besar yang dipaksakan berjalan padahal sistem pengaman dan pertanggungjawabannya belum siap.

Di tengah sistem pengawasan yang masih rapuh ini, pemerintah justru terus menjalankan deretan program raksasa baru. Ambisi populis berskala masif seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat terus didorong tanpa memberikan rincian mitigasi risiko yang memadai.

Pemerintah bahkan mewacanakan skema penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu opsi. Padahal, skema yang melibatkan dana bernilai besar semestinya didahului kajian terkait kapasitas operasional, keamanan transaksi, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawabannya. Jangan sampai ambisi memperluas peran koperasi mendahului kesiapan sistem yang menjamin keamanan dana.

Niat mulia untuk memberdayakan roda ekonomi sama sekali tidak boleh menabrak prinsip dasar kehati-hatian fiskal. Kebijakan publik yang dibiayai oleh uang pajak masyarakat tidak sepantasnya dijadikan ajang uji coba gagasan oleh para elitenya.

Jangan sekadar janji

Reklasifikasi indeks MSCI memang tidak secara langsung diakibatkan oleh sengkarut operasional program MBG atau lemahnya disiplin anggaran. Masalah di lantai bursa dipicu oleh lambannya otoritas dalam memperbaiki transparansi kepemilikan saham dan menindak dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Namun, kedua krisis ini bermuara pada satu kebutuhan yang sama, yakni hadirnya institusi yang sanggup membuktikan penegakan aturan secara memadai.

Pemerintah sudah tidak bisa lagi menerapkan standar ganda dalam mengelola roda perekonomian bernegara. Negara tidak boleh galak saat menagih pajak, tetapi mendadak melunak dan berlindung di balik dalih administratif ketika rakyat menagih bukti pertanggungjawabannya.

Investor membutuhkan pasar yang berintegritas, sementara rakyat berhak mengetahui bahwa uang pajak mereka dikelola dengan benar. Kepercayaan tidak tumbuh dari pidato dan slogan. Kepercayaan bisa tumbuh dari keberanian menegakkan aturan, menuntaskan temuan, dan mengakui kegagalan untuk kemudian diperbaiki.

Negara yang hanya pandai menagih tetapi gagal mempertanggungjawabkan sedang menggerogoti kepercayaannya sendiri.

Ismail Khozen Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI