e-Paper DPR RI

Menghentikan ekspor gas ke negara yang tak sejalan dengan Indonesia diharapkan tak sekadar gertak sambal. Namun, apakah siap dengan konsekuensinya?

Oleh Nina Susilo

JAKARTA, KOMPAS — Ancaman untuk menghentikan ekspor gas ke negara-negara yang tidak sejalan mulai disuarakan oleh pemerintah. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia dalam kondisi survival menghadapi banyak negara yang ingin menyerang. Namun, apa sikap itu bisa menjadi kenyataan di tengah saling ketergantungan antarnegara yang makin kuat?

Ancaman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada saat wartawan menanyakan tanggapannya atas arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam Sidang Kabinet yang dihadiri semua menteri, wakil menteri, kepala lembaga dan badan, penasihat, dan Dewan Pertimbangan Presiden itu, Prabowo mengingatkan bahwa bangsa Indonesia selalu menghadapi serangan keras jika berusaha bangkit. Hal ini disebabkan Indonesia sangat kaya dan kekayaan ini telah dirampok bertahun-tahun bahkan ratusan tahun.

Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (21/10/2026).

Untuk itu, menurut Prabowo, saat ini Indonesia berada dalam kondisi harus survival. ”Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” tuturnya.

Hal serupa, lanjutnya, dialami banyak negara. Untuk itu, menurut Presiden, yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Bahlil membenarkan Indonesia harus mampu bertahan. ”Pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival. Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati,” katanya.

Dia pun mulai memikirkan untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga. ”Karena harus survival, kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri, ya,” tuturnya kepada wartawan, Rabu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha (kanan) memberikan keterangan seusai mengikuti rapat tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Hadir pula dalam rapat energi nasional ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2025 tiga negara pengimpor LNG Indonesia terbesar adalah Jepang, China, dan Singapura. Masing-masing, secara berurutan, mengimpor 3,798 juta ton, 3,789 juta ton, dan 3,215 juta ton. Adapun total LNG yang diekspor Indonesia pada 2025 sebesar 7,1 juta ton.

Jangan cuma gertak sambal

Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Emir Chairullah pun mengapresiasi pernyataan Bahlil jika hal tersebut dilatari semangat kemandirian. Apalagi, selama ini, pemerintah menyebut ekspor Indonesia selalu dalam bentuk mentah dan harganya pun terlalu murah.

”Kalau memang berani (melakukannya), ya, bagus. Kan, selama ini memang kita kekurangan pasokan energi. Selain itu, seringkali katanya (produk Indonesia), kan, dijual dengan harga murah. Kalau cuma gertak sambal, ini yang kita khawatirkan,” tuturnya, Kamis (22/10/2026).

Untuk merealisasikan sikap tersebut, menurut Emir, pemerintah tentu perlu mempersiapkan kemandirian Indonesia di sektor energi. Apakah Indonesia sudah mampu memenuhi BBM sendiri atau setidaknya memiliki alternatif dari negara pemasok lain.

Petugas PT Pertamina Gas (Pertagas) di Stasiun Kompresor Gas Pangkalan Brandan mengecek indikator kualitas gas dalam proses penyaluran gas dari Aceh sampai ke Medan berlangsung lancar. Foto diambil Kamis (24/9/2026).

Selain itu, lanjut Emir, jika Indonesia menerapkan pembatasan ekspor, berarti Indonesia harus siap dengan "aksi balasan" dari negara tersebut. Misalnya, Indonesia sudah memiliki alternatif pasokan komoditas selain dari negara tersebut dengan harga lebih murah.

"Kita apresiasi tapi jangan cuman sekadar gertak sambal, apalagi setelah itu para elite membuat deal sendiri. Akhirnya cuma sekadar membangun opini nasionalisme, tidak diatur-atur negara lain, tapi malah transaksi di bawah tangan. Jangan sampai seperti itu," tutur Emir.

Memang, lanjutnya, Indonesia menghadapi kecaman di media-media Singapura dan Malaysia akibat kebakaran hutan dan lahan yang memberi dampak asap ke negara-negara tersebut beberapa hari ini. Namun, diharapkan Indonesia bisa lebih tegas dan betul-betul siap dengan rencana kemandirian energinya.

Pengamat energi Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal jika benar-benar akan merealisasikan pernyataan tersebut.

"Saya melihat ini masih jauh untuk sampai menjadi kebijakan yang kemudian dilaksanakan. Ini mungkin hanya merespons dinamika yang terjadi di Sidang Kabinet," tuturnya.

Jika betul-betul akan menjadi kebijakan penghentian ekspor gas kepada negara tertentu, lanjut Pri Agung, tentu banyak aspek yang harus dipertimbangkan, bukan hanya aspek energi tetapi juga aspek ekonomi lainnya.

"Saya yakin itu lebih merupakan mungkin pernyataan sikap saja atau (penegasan) positioning Indonesia saja," ujarnya.

Pri Agung memperkirakan, pernyataan itu lebih sebagai instrumen tawar-menawar. Kenyataannya, saat ini tidak ada satu negara pun yang mampu hidup sendiri. Karenanya, Amerika Serikat yang berusaha memberi sanksi kepada Rusia pun akhirnya melunak.

Seorang pekerja melintasi saluran pipa-pipa di instalasi pengolahan regaisfikasi gas alam cair (LNG) di terminal regasifikasi dan hub PT Perta Arun Gas (PAG), Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam, Senin (27/2/2023).

Mmenurut Pri Agung, pernyataan itu mungkin diperlukan dalam konteks diplomasi tetapi tidak bisa serta-merta menjadi kebijakan. Selain karena Indonesia juga mengimpor bahan bakar minyak dari Singapura, menghentikan ekspor bisa saja mengganggu hulu (upstream) lapangan gas Indonesia. Sementara itu, infrastruktur pipa gas di Indonesia belum terlampau mumpuni.