e-Paper DPR RI

ingga hari ini, kabut asap pekat masih menyelimuti tanah Kalimantan, mengaburkan cakrawala, dan mengubah udara bersih menjadi kepulan polusi yang menyesakkan dada. Hutan dan lahan yang terus membara melahirkan nestapa panjang yang tak kunjung usai, memaksa jutaan warga hidup di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan yang nyata.

Setiap hirupan napas kini terasa berat, meninggalkan rasa perih di tenggorokan sekaligus kepedihan mendalam di hati masyarakat yang kehilangan hak paling mendasar mereka, yakni udara yang sehat untuk bertahan hidup.

Di tengah kepungan jerebu atau asap yang mencekam ini, anak-anak Kalimantan menangis dalam diam di balik masker-masker kecil mereka. Kebahagiaan masa kecil mereka terenggut seketika karena tidak lagi bisa berlari bebas di luar rumah, belajar di sekolah, atau sekadar melihat birunya langit. Air mata mereka adalah simbol kepasrahan sekaligus jeritan minta tolong dari generasi muda yang terpaksa tumbuh bersama pekatnya asap, mempertanyakan kapan mereka bisa kembali bernapas dengan lega tanpa rasa takut.

Hari ini, asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar fenomena alam atau sekadar ”bencana musiman”. Ia telah menjelma menjadi sebuah teror eksistensial yang merenggut hak paling mendasar dari generasi masa depan pulau ini, yakni hak untuk bernapas dengan merdeka, menghirup udara yang bersih.

Bagi publik umum yang menyepuh kenyamanan di kota-kota besar dengan udara yang relatif bersih, angka-angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menembus batas ”Sangat Tidak Sehat” hingga ”Berbahaya” mungkin hanya deretan statistik di layar gawai. Namun, di tapal batas Kalimantan, angka-angka itu adalah vonis harian. Ketika ISPU melampaui ambang 300, itu berarti setiap tarikan napas seorang anak balita di pedalaman Kapuas, Barito, atau sesepuh di pinggiran Mahakam setara dengan mengisap puluhan batang rokok sekaligus dalam sehari.

Kita sedang menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan yang berulang, sebuah pengabaian struktural yang dilegalisasi oleh waktu. Esai ini bukan sekadar ratapan atas pohon-pohon yang tumbang menjadi arang, melainkan sebuah pembongkaran kritis-reflektif atas nasib anak-anak manusia yang dikorbankan di atas altar ambisi ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan kegagalan kolektif kita dalam membaca tanda-tanda zaman.

Kalimantan, yang secara historis dijuluki sebagai salah satu ”Paru-Paru Dunia” (The Lungs of the World), kini terjebak dalam ironi ontologis yang getir. Bagaimana mungkin organ tubuh yang bertugas memproduksi oksigen bagi planet Bumi justru menjadi episentrum dari asfiksia massal? Jawabannya tidak terletak pada takdir geografis, melainkan pada bagaimana manusia memperlakukan bentang alamnya, khususnya lahan gambut.

Kubah-kubah gambut Kalimantan adalah keajaiban ekologi. Mereka adalah penyimpan karbon raksasa yang terbentuk selama ribuan tahun dari pelapukan materi organik. Dalam kondisi alaminya, gambut adalah spons raksasa yang selalu basah dan jenuh air. Gambut menahan air di kala hujan dan mencegah banjir, serta menjaga kelembaban di kala kemarau. Namun, lanskap ini berubah drastis ketika logika pembangunan ekstraktif mulai merambah pedalaman pada dekade 1980-an dan mencapai puncaknya pada era milenium.

Kanal-kanal raksasa digali atas nama ”pengeringan” untuk membuka jalan bagi perkebunan monokultur skala besar dan konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri). Ketika air dialirkan keluar, gambut kehilangan sifat alaminya. Ia mengering, mengerut, dan berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar di bawah permukaan tanah. Kebakaran gambut bukanlah kebakaran biasa. Api menjalar di bawah tanah, membara dalam diam tanpa kobaran besar, tetapi memuntahkan asap tebal yang kaya akan karbon monoksida, metana, dan partikulat beracun.

Ketika asap mengepung, asap tidak memilih korbannya berdasarkan status sosial. Namun, anatomi biologis anak-anak membuat mereka menjadi kelompok yang paling rentan. Secara fisiologis, frekuensi napas anak-anak lebih cepat daripada orang dewasa. Volume udara yang mereka hirup per kilogram berat badan jauh lebih besar. Ditambah dengan sistem kekebalan tubuh dan saluran pernapasan yang masih dalam tahap perkembangan, anak-anak Kalimantan berada di garis depan pertempuran biologis yang tidak seimbang ini.

Menghukum mereka untuk menghirup asap tahun demi tahun adalah bentuk kekerasan struktural yang tak terbantahkan.

Dampak dari kepungan asap ini tidak berhenti ketika hujan pertama turun dan membersihkan langit. Kerusakan yang ditimbulkan oleh karhutla bersifat jangka panjang, kumulatif, dan lintas generasi. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hanyalah puncak dari gunung es manifestasi klinis yang tampak di permukaan rumah sakit daerah.

Di bawah permukaan, paparan kronis terhadap PM 2,5 pada usia dini memiliki korelasi kuat dengan penurunan fungsi paru-paru yang permanen. Anak-anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang asap memiliki risiko lebih tinggi terkena asma kronis, penyakit jantung di usia muda, hingga gangguan perkembangan kognitif. Partikel halus tersebut mampu menembus baringan darah-otak (blood-brain barrier), memicu inflamasi sistemik yang mengganggu plastisitas saraf.

Secara reflektif, kita harus bertanya, Generasi seperti apa yang sedang kita persiapkan untuk menyongsong visi ”Indonesia Emas” jika anak-anak di salah satu pulau terbesar kita mengalami reduksi kapasitas intelektual dan fisik akibat udara beracun? Ini adalah bentuk pemiskinan modal manusia (human capital) yang terjadi secara sistematis. Kebijakan pendidikan yang digadang-gadang inklusif menjadi tidak berarti ketika sekolah-sekolah di Kalimantan harus diliburkan berminggu-minggu karena udara di luar kelas dianggap mematikan.

Proses belajar-mengajar digantikan oleh ”belajar dari rumah-BDR” yang dalam realitas lapangan sering kali berarti ”berdiam diri di dalam rumah yang juga penuh asap” tanpa akses internet atau fasilitas daring yang memadai. Masa depan anak-anak ini menjadi rabun, sependek jarak pandang di jalan-jalan Trans-Kalimantan yang tertutup jerebu. Mereka kehilangan hak bermain, hak bersosialisasi, dan hak untuk mengeksplorasi alam terestrial mereka yang kaya. Jiwa kanak-kanak mereka dikungkung oleh ketakutan akan udara luar.

Untuk memahami mengapa tangis anak-anak Kalimantan terus berulang, kita harus berani menatap langsung ke dalam koridor kekuasaan dan bisnis yang mengendalikan tata guna lahan. Karhutla di Kalimantan bukanlah fenomena cuaca El Nino murni. El Nino hanyalah amplifikator, pemicu kondisi kering yang ekstrem. Akar masalahnya bersifat antropogenik, yakni tindakan manusia yang digerakkan oleh motif ekonomi.

Pembersihan lahan dengan cara membakar (slash-and-burn) tetap menjadi pilihan yang paling rasional secara finansial bagi banyak aktor, baik korporasi hitam maupun spekulan tanah skala besar. Biaya pembukaan lahan secara mekanis tanpa bakar memerlukan investasi ratusan juta rupiah per hektar, sedangkan korek api gas hanya berharga beberapa ribu rupiah. Dalam kalkulus kapitalistik yang pincang, kelestarian lingkungan dan kesehatan publik dinilai sebagai ”eksternalitas” yang biayanya dibebankan kepada masyarakat luas.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, mulai dari moratorium izin kelapa sawit hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), implementasi di lapangan kerap kali membentur tembok tebal kepentingan politik-ekonomi lokal. Hubungan patronase antara pengusaha ekstraktif dan elite politik daerah acap kali menciptakan ruang impunitas. Proses hukum terhadap korporasi pembakar lahan sering kali berjalan lambat, berakhir dengan denda yang tidak sebanding dengan kerusakan ekologis, atau mandek di tingkat pembuktian materiil.

Lebih jauh lagi, terjadi stigmatisasi yang tidak adil terhadap masyarakat adat dan petani tradisional Kalimantan. Mereka sering dijadikan kambing hitam utama penyebab karhutla. Padahal, kearifan lokal masyarakat Dayak, misalnya, memiliki sistem pembukaan lahan yang sangat ketat (manugal) dengan sekat bakar dan pengawasan ketat dari komunitas. Mengambinghitamkan peladang tradisional adalah pengalihan isu dari dosa besar konversi skala masif yang mengubah bentang hidrologi gambut secara permanen.

Dari sudut pandang filosofis, bencana kabut asap yang tiada akhir ini merupakan manifestasi dari paradigma antroposentrisme radikal yang merasuki kebijakan pembangunan kita. Paradigma ini memandang alam Kalimantan semata-mata sebagai komoditas, gudang bahan baku yang siap dieksploitasi demi pertumbuhan angka produk domestik bruto (PDB) dan akumulasi kapital.

Dalam pandangan ini, hutan bukan lagi ruang hidup (living space) bagi beragam hayati dan komunitas manusia, melainkan tegakan kayu yang harus ditebang atau lahan kosong yang harus ditanami sawit dan akasia. Keseimbangan ekologis dikorbankan demi mengejar target ekspor dan penerimaan negara bukan pajak. Pendekatan utilitarisme yang dangkal ini melupakan bahwa alam memiliki batas daya dukung (carrying capacity) yang jika dilampaui akan memicu keruntuhan sistemik.

Krisis asap di Kalimantan adalah bentuk ”ketidakadilan lingkungan” (environmental injustice). Pihak yang menikmati keuntungan finansial terbesar dari eksploitasi lahan—para pemegang saham korporasi yang duduk di ruang-ruang ber-AC di Jakarta atau Singapura—tidak pernah menghirup partikel PM 2,5 yang mematikan itu. Sebaliknya, anak-anak petani, anak-anak nelayan sungai, dan komunitas adat di Kalimantan yang tidak menikmati tetesan kue ekonomi tersebut secara adil, justru harus membayar biayanya dengan kesehatan dan nyawa mereka.

Kita perlu bergeser menuju paradigma ekosentrisme atau setidaknya antroposentrisme tercerahkan. Sebuah kesadaran bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem tempat ia bernaung. Ketika kita merusak paru-paru bumi di Kalimantan, kita sebenarnya sedang melakukan tindakan bunuh diri kolektif secara perlahan.

Di tengah ketidakberdayaan menghadapi kepungan asap, masyarakat Kalimantan tidak sepenuhnya tinggal diam. Lahir gerakan-gerakan ketahanan dari akar rumput yang digerakkan oleh rasa cinta dan keputusasaan yang mendalam. Kelompok-kelompok pemuda, komunitas perempuan, dan organisasi lingkungan lokal bahu-membahu mendirikan ”ruang bersih asap” mandiri, membagikan masker respirator standar N95 kepada anak-anak di jalanan, dan mengorganisasi posko kesehatan darurat.

Para sukarelawan pemadam kebakaran api dari masyarakat (Masyarakat Peduli Api-MPA) bertaruh nyawa masuk ke dalam hutan yang terbakar dengan peralatan seadanya. Mereka menghadapi medan gambut yang menipu. Di permukaan tampak padam, tetapi beberapa sentimeter di bawah tanah api membara dengan suhu ratusan derajat celsius, siap menjerumuskan kaki siapa saja yang lengah.

Namun, ketahanan (resiliensi) masyarakat ini adalah ketahanan yang melelahkan. Ada kejengkelan yang mendalam ketika menyadari bahwa setiap tahun mereka harus melakukan ritual penyelamatan yang sama tanpa ada tanda-tanda perubahan struktural dari pemegang otoritas. Mengapa beban mitigasi dan adaptasi dari kejahatan lingkungan ini harus dipikul oleh para korban?

Anak-anak Kalimantan mengekspresikan perlawanan mereka lewat coretan gambar di kertas-kertas gambar sekolah mereka yang kusam. Gambar gunung yang tak lagi biru, matahari yang berwarna hitam, dan figur manusia yang mengenakan masker gas. Ini adalah dokumen kebudayaan yang mengadili zaman kita. Mereka merekam kegagalan generasi orang dewasa dalam menjaga warisan ekologi.

Menyelesaikan krisis karhutla dan menyelamatkan masa depan anak-anak Kalimantan membutuhkan lebih dari sekadar pidato retoris atau pembagian masker gratis saat bencana terjadi. Diperlukan rekonstruksi kebijakan yang radikal, menyeluruh, dan konsisten dari hulu hingga hilir.

Pertama, restorasi hidrologi gambut total. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk harus diberikan kewenangan eksekutif yang lebih kuat dan anggaran yang memadai untuk melakukan pembasahan kembali (rewetting) lahan-lahan gambut yang telah dikeringkan oleh korporasi. Sekat-sekat kanal (canal blocking) harus dibangun secara masif dan dipantau menggunakan teknologi satelit secara real-time. Gambut yang basah tidak akan terbakar.

Kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Asas strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diterapkan secara konsisten. Korporasi yang di dalam konsesinya terjadi kebakaran harus langsung dikenai sanksi pencabutan izin usaha, penyitaan aset untuk biaya pemulihan lingkungan, dan tuntutan pidana bagi jajaran direksinya. Hukum tidak boleh tajam ke bawah kepada peladang kecil dan tumpul ke atas kepada raksasa bisnis.

Ketiga, audit perizinan dan penataan Ruang. Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi kelapa sawit dan HTI di Kalimantan. Lahan-lahan yang berada di kawasan kubah gambut dalam harus diputihkan dan dikembalikan fungsinya sebagai kawasan konservasi air. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menempatkan aspek keselamatan ekologis di atas kepentingan ekspansi lahan.

Keempat, transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Kalimantan harus mulai beralih dari ekonomi yang bergantung pada ekstraksi sumber daya alam mentah (resource-based economy) menuju ekonomi yang berbasis pada jasa lingkungan, ekowisata, pertanian berkelanjutan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Insentif fiskal harus diberikan kepada daerah-daerah yang berhasil menjaga hutannya tetap lestari.

Kelima, infrastruktur mitigasi kesehatan anak. Di setiap desa dan kecamatan di kawasan rawan karhutla harus dibangun ”Puskesmas Ramah Anak Bebas Asap” yang dilengkapi dengan fasilitas penyaring udara (air purifier) skala industri, pasokan oksigen yang cukup, dan tenaga medis yang terlatih dalam menangani trauma pernapasan dan psikologis pada anak-anak.

Esai ini bermula dari tangis seorang anak di tepian Sungai Kapuas dan harus berakhir pada sebuah komitmen moral yang tegas. Kita, sebagai sebuah bangsa, memiliki utang ekologis yang teramat besar kepada tanah Kalimantan dan anak-anak yang tumbuh di atasnya. Selama bebeberapa dekade, kekayaan alam pulau ini telah dikuras untuk menggerakkan roda pembangunan di bagian lain republik ini, tetapi yang ditinggalkan bagi anak-anaknya adalah ampas beracun berupa asap dan kerusakan lingkungan.

Anak-anak Kalimantan tidak membutuhkan belas kasihan yang datang setahun sekali bersamaan dengan paket bantuan sosial. Mereka membutuhkan keadilan. Keadilan untuk dapat berlari di bawah langit yang biru, keadilan untuk menghirup udara yang bersih tanpa rasa takut, dan keadilan untuk tumbuh menjadi manusia yang utuh dan sehat.

Jika kita terus berpaling, membiarkan egoisme sektoral dan ketamakan ekonomi mendikte masa depan ekologi kita, maka jerebu pekat yang menyelimuti Kalimantan suatu hari nanti tidak hanya akan membakar paru-paru anak-anak itu. Ia juga akan membakar habis legitimasi moral kita sebagai sebuah bangsa yang beradab. Tangis anak-anak Kalimantan di tengah kepungan asap adalah alarm keras yang sedang berdering di ruang tamu kebangsaan kita. Pertanyaannya adalah Apakah kita akan bangun dan bertindak, atau memilih kembali tertidur di dalam selimut kepalsuan yang nyaman?

Y Priyono Pasti, Guru SMP/SMA St Fransiskus Asisi, Pontianak, Kalimantan Barat