e-Paper DPR RI

Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan usulan itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Usulan redefinisi korupsi itu merujuk pada pemaknaan korupsi dalam Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC), disesuaikan dengan standar internasional. Definisi itu dititikberatkan pada aspek penyuapan, bukan perhitungan kerugian negara (Kompas, 21/10/2026).

Sehari berselang, Luhut mengklarifikasi, unsur kerugian negara dipertahankan dan yang perlu ditegaskan adalah pembuktiannya harus jelas dan obyektif sehingga pelaku korupsi tak lolos. Seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. DEN mengusulkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas melalui adopsi delik dalam UNCAC yang belum diatur dalam hukum nasional pula. Senin (26/10/2026), DEN bertemu Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril menilai, usulan DEN itu patut dipertimbangkan.

Pemberantasan korupsi di negeri ini belum seperti yang diharapkan. Selain hukuman yang ringan untuk pelaku, terjadi pula kriminalisasi terhadap pengambil keputusan bisnis pada badan usaha milik negara (BUMN). Investasi itu mengandung risiko. Tak semua keputusan bisnis menghasilkan keuntungan. Ada investasi yang gagal karena perubahan pasar, gejolak ekonomi, atau perhitungan yang ternyata tidak sesuai kenyataan. Kerugian negara akibat keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, prosedur yang benar, tanpa penyalahgunaan kewenangan, bukan tindak pidana korupsi. Persoalannya berbeda saat kerugian negara timbul akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi.

Unsur kerugian keuangan negara dalam pemberantasan korupsi penting dipertahankan. Unsur itu adalah instrumen untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara atas uang atau kekayaan negara yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat. Menghilangkan unsur kerugian negara, tanpa menyediakan perlindungan hukumnya, berisiko membuka celah bagi penyimpangan. Apalagi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memberikan penegasan unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan begitu, masalahnya tidak hanya mempertahankan atau menghapus unsur kerugian negara, tetapi juga memastikan penegak hukum mampu membedakan kerugian akibat risiko bisnis yang wajar dengan kerugian yang disebabkan perbuatan koruptif. Hukum, termasuk aturan antikorupsi, bukan dipakai oleh kekuasaan untuk menyandera siapa pun. Di sana ada kepastian dan perlindungan hukum bagi siapa pun.