e-Paper DPR RI

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta publik tidak mengkhawatirkan penurunan Indeks Negara Hukum dari laporan World Justice Project 2026. Ia menegaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk menegakkan hukum di negeri ini. Baginya, laporan itu sekadar menangkap persepsi tanpa menyuguhkan bukti nyata.

World Justice Project (WJP) 2026 menerbitkan laporan soal Indeks Negara Hukum itu pada 22 Oktober 2026. Tahun ini, Indeks Negara Hukum Indonesia kembali turun dibandingkan dengan setahun lalu. Pada 2026, skor indeks mencapai 0,51 atau turun 0,01 poin ketimbang 2025.

Capaian tersebut membuat peringkat Indonesia merosot dari posisi ke-69 menjadi ke-75 dari total 143 negara yang diukur indeksnya. Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara yang skor indeksnya menurun signifikan. Penurunan itu juga dialami negara-negara lain sejalan menguatnya gejala otoritarianisme.

Indeks itu diukur dari delapan indikator berbeda. Hanya satu indikator yang tidak menurun di Indonesia, yakni absennya korupsi. Sejumlah indikator lain yang menampilkan angka penurunan paling banyak antara lain aspek pembatasan kekuasaan pemerintah, pemenuhan hak-hak dasar, dan peradilan perdata. 

”Tidak usah terlalu khawatir dengan hal tersebut. Pasti kita akan terus memperjuangkan. Semakin hari, percayalah indeks itu pasti akan naik karena sistem tata kelola pemerintah sekarang lagi dibenahi,” kata Supratman, di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (26/10/2026). 

Supratman membuktikan komitmen pemerintahan untuk membenahi tata kelola itu tampak dalam sederet upaya pemberantasan korupsi. Semasa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan korupsi berjalan masif dan tegas. Kasus-kasus korupsi yang masih terus ditemukan menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan memang tidak mudah. 

Ihwal laporan itu, Supratman justru menyoroti soal pembatasan kekuasaan yang disebut sebagai salah satu indikator yang penurunannya paling signifikan. Dalam pandangannya, negara ini telah menerapkan pembatasan kekuasaan. Presiden dan jajarannya menjalankan tugas masing-masing sesuai konstitusi yang berlaku. 

”Jadi, jangan suka terlalu terpengaruh dengan persepsi-persepsi yang dibangun. Kadang kala tujuannya kita enggak tahu, tetapi kadang kala itu dalam rangka memberikan citra negatif kepada kita,” kata Supratman. 

Di sisi lain, sebut Supratman, kebebasan berpendapat juga selalu diberikan ruang. Ia mencontohkan akun media sosialnya yang kerap kali penuh caci maki ketika melakukan tindakan keliru. Komentar-komentar itu pun didiamkannya tanpa berupaya mengekang pihak-pihak yang menyerangnya. 

Contoh lain, soal tidak adanya aktivis yang ditangkap aparat penegak hukum hanya karena mengutarakan pendapatnya. Sekalipun ada orang-orang yang sempat ditangkap, pada akhirnya mereka juga akan dilepaskan.

Ia juga menyinggung keputusan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti bagi orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran UU ITE. 

”Di sini jangan terpengaruh dengan laporan. Laporan itu tetap kita pegang. Tetapi, kita harus lihat buktinya,” kata Supratman.

Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona mengungkapkan, penilaian WJP 2026 sudah merepresentasikan situasi hukum di Indonesia. Aspek pembatasan kekuasan menjadi indikator yang paling disorotinya.

Ia menilai, ada gejala sentralisasi kekuasaan yang terus menguat dari hari ke hari. Sentralisasi kekuasaan itu ditunjukkan dengan dominannya kendali eksekutif pada lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk parlemen yang mestinya mengawasi.

Alih-alih berfungsi menjalankan pengawasan, parlemen juga dinilai gagal mengerjakan tugas-tugas legislasinya. Hal itu ditunjukkan dari minimnya UU yang diproduksi.

”Kita lihat per hari ini sedikit sekali UU yang sudah dibuat. Padahal, target Prolegnas (Program Legislasi Nasional) itu banyak. Selain kuantitasnya sedikit, UU ini kebanyakan prosesnya juga tidak partisipatif dan kebut-kebutan,” kata Yance. 

Penurunan indeks itu, menurut Yance, juga disertai menguatnya gejala otoritarianisme. Penyelenggaraan pemilu lebih terasa seperti otokrasi elektoral. Warga seolah menyalurkan pilihannya, tetapi pemilu telah didesain sedemikian rupa untuk memenangkan calon-calon yang dikehendaki kalangan elite. Selain itu, komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu yang benar-benar akuntabel, dipertanyakan.

Ia mengkritisi sikap pemerintah yang tak kunjung mengumumkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang seharusnya sudah dilakukan sejak 12 Oktober lalu. Keterlambatan yang sudah lebih dari dua pekan memberikan kesan tertutupnya mekanisme seleksi sejak awal. 

”Jadi kalau dibilang sebenarnya ada pemilu, tidak juga kelihatan komitmen untuk menjadikan pemilu sebagai sarana demokrasi,” kata Yance.