Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Jebakan Profesionalisme TNI
Tanggal 29 Oktober 2026
Surat Kabar Kompas
Halaman -
Kata Kunci TNI (Tentara Nasional Indonesia)
AKD - Komisi I
Isi Artikel

Banyak pembahasan tentang remiliterisasi hari ini mengupas daftar yang sama: perwira aktif di jabatan sipil, revisi Undang-Undang TNI, dua belas kodam baru dalam dua tahun, ratusan batalion teritorial pembangunan, dan dapur makan bergizi gratis yang diurus kodim. Hampir semuanya berakhir pada resep yang sama pula: kembalikan TNI kepada profesionalismenya. Resep itu terdengar benar, dan justru di situlah jebakannya.

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto tidak sedang merusak profesionalisme TNI. Pemerintah sedang menulis ulang artinya. Selama kita terus menuntut sesuatu yang diklaim istana sudah dipenuhi, perdebatan ini kalah sebelum dimulai.

Untuk melihat jebakan itu, kita perlu kembali ke asal kata. Samuel Huntington, dalam The Soldier and the State (1957), mengikat profesionalisme militer pada tiga unsur: keahlian mengelola kekerasan, tanggung jawab kepada negara, dan kesadaran korporat (corporateness). Dari situ lahir gagasan kendali sipil obyektif: biarkan militer otonom dan unggul di wilayahnya, dengan imbalan menjauhi politik.

Tawar-menawar ini menyimpan satu syarat yang jarang diperiksa. Batas ”wilayah militer” harus sudah tetap dan disepakati. Profesionalisme hanya bekerja sebagai batas selama semua pihak sepakat tentang apa yang bukan urusan tentara.

Syarat itulah yang runtuh. Alfred Stepan (1973), membaca Brasil di bawah rezim militer, menamai gejalanya ”profesionalisme baru”: keahlian militer yang diarahkan ke keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional. Profesionalisme lama membatasi; profesionalisme baru memperluas, karena setiap persoalan sosial bisa dibaca sebagai persoalan keamanan yang membutuhkan keahlian militer.

Indonesia mengenal versi lokalnya dengan nama dwifungsi dan kekaryaan, yang seperti di Brasil lahir dari barak. Versi hari ini berbeda asal: ia diturunkan dari istana, dengan kosakata baru berupa efisiensi, disiplin, dan jangkauan.

Sebuah tulisan RSIS di Singapura (Maret 2025) bahkan menilai peran TNI dalam program makan bergizi bukan perluasan berlebihan, melainkan ”profesionalisme baru” di bidang pertahanan dan kesejahteraan. Maka, ketika Presiden menepis kekhawatiran soal kembalinya dwifungsi dengan satu kata, nonsense, ia tidak sedang berdusta menurut kerangkanya sendiri. Ia memakai definisi lain.

Para pembela definisi baru itu akan berlindung pada sistem pertahanan rakyat semesta, padahal Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Profesionalisme baru membalikkan logika itu: tentaralah yang kini menjadi tenaga pendukung urusan sipil.

Mesin yang menggerakkan profesionalisme baru adalah konsep ancaman yang terus melar. Revisi UU TNI 2025 menambah tugas operasi militer selain perang dari 14 menjadi 16, lalu menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Menteri Pertahanan membenarkan ratusan batalion baru demi stabilitas program pembangunan dan pengamanan kilang minyak. Pangan, gizi, kilang, begal, ruang siber, hingga perang di Timur Tengah kini dibicarakan dalam bahasa ancaman.

 

Kajian keamanan menamai proses ini sekuritisasi: sebuah persoalan dinyatakan ancaman agar tindakan luar biasa terasa wajar. Ketika ancaman tak lagi berbatas, pengerahan pasukan pun kehilangan alasan untuk berhenti.

Definisi baru ini sulit dilawan karena ia dihidupkan dengan memanfaatkan kegagalan sipil. Begitu kecakapan prajurit diukur dari kemampuan ”menyelesaikan pekerjaan”, setiap kegagalan lembaga sipil menjadi bukti bahwa negara butuh lebih banyak seragam.

Ketika gelombang keracunan menghantam program makan bergizi pada September 2025, Wakil Panglima TNI tampil menegaskan bahwa dapur kelolaan TNI higienis, dan kabar soal dapur yang tidak profesional tidak mencerminkan program mereka. Kegagalan sipil seketika menjadi argumen bagi barak.

Logika yang sama menggerakkan rencana 150 batalion teritorial pembangunan setiap tahun hingga ada satu di setiap kabupaten dan kota, dengan sekitar 24.000 tamtama untuk peran nontempur.

Label ”profesional” juga melenakan pengawas. Risa Brooks (2020) mencatat paradoks ini bahkan pada profesionalisme klasik: wewenang sipil teguh di atas kertas, tetapi pengawasan melemah dalam praktik karena sipil memilih mendelegasikan. Di Indonesia, kementerian mengundang tentara masuk karena lebih cepat, dan kedelapan fraksi DPR menyetujui revisi UU TNI tanpa satu pun penolakan.

Di titik ini istilah Huntington berbalik arah. Yang berlangsung bukan kendali sipil obyektif, melainkan kendali sipil subyektif: militer ditarik menjadi alat agenda kelompok sipil yang berkuasa, dan bahasa profesionalisme menjadi kostumnya. Kendali sipil tidak hilang, tetapi berubah wujud. Di puncak, istana menggerakkan tentara; di bawahnya, kementerian dan parlemen melepaskan pengawasan.

Akibatnya adalah erosi ganda, tepat di ranah inti militer: pertahanan.

Erosi pertama menyangkut kendali. Pada Maret 2026, Panglima menetapkan status siaga tinggi untuk waktu tak terbatas, tanpa mandat presiden yang diumumkan ke publik. Padahal, undang-undang menempatkan wewenang pengerahan kekuatan pada presiden, bersama DPR.

Kapan negara bersiaga perang adalah keputusan politik yang menjadi hak sipil, bukan urusan teknis komando. Entah mandat itu diberikan diam-diam atau tidak sama sekali, hasilnya sama: keputusan paling politis dalam urusan senjata berlangsung di luar jangkauan publik dan parlemen.

Erosi kedua menyangkut kecakapan. Prajurit yang dilatih bertani, beternak, dan mengurus dapur gizi adalah prajurit yang tidak sedang berlatih perang. Anggaran pertahanan yang terbatas pun ikut menanggung markas batalion baru, yang masing-masing direncanakan berdiri di atas lahan 30 hektar. Inilah paradoks paling telak dari profesionalisme baru: keahlian yang dipakai untuk membenarkan perluasan justru tergerus oleh perluasan itu sendiri.

Jalan keluarnya bukan menuntut tentara yang lebih baik, melainkan menetapkan batas yang lebih tegas. Aurel Croissant dan rekan-rekannya, dalam Democratization and Civilian Control in Asia (2013), mengukur kendali sipil bukan dari watak prajurit, melainkan dari siapa yang memutus di lima arena: rekrutmen elite, kebijakan publik, keamanan dalam negeri, pertahanan, dan organisasi militer. Dua tahun terakhir, batas bergeser di kelimanya: perwira aktif di jabatan sipil, tentara di program gizi, kodam memburu begal, siaga tanpa mandat terbuka, dan kodam yang melonjak dari 15 menjadi 27 atas perintah presiden.

Contoh terbaik ke arah sebaliknya justru datang dari dua perempuan di Sumatera Utara. Anak Lenny Damanik, siswa SMP berusia 15 tahun, tewas pada 2024 setelah diduga dianiaya seorang anggota babinsa. Pengadilan militer hanya menyebutnya ”kealpaan” dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara, lalu tingkat banding menguatkannya. Sementara itu, ayah Eva Meliani Pasaribu, wartawan Rico Sempurna Pasaribu, tewas bersama keluarganya dalam kebakaran rumah yang diduga terkait dengan pemberitaannya soal perjudian yang melibatkan prajurit.

Pada 15 Oktober, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan keduanya: yurisdiksi peradilan militer ditentukan oleh kekhususan perkara, bukan status pelaku. Mereka tidak meminta tentara menjadi lebih baik. Mereka menegaskan batas.

Presiden mungkin tidak akan mendengar. Masukan tetap harus diajukan, karena harga dari mengabaikannya akan dibayar republik, jauh melampaui satu masa jabatan.

Kepada pemerintah: setiap pengerahan nontempur, dari dapur gizi hingga batalion pembangunan, wajib punya tenggat, anggaran terpisah, dan rencana alih kelola ke lembaga sipil. Perluasan struktur teritorial perlu dibekukan sampai ada kajian pertahanan yang menimbang ancaman secara terbuka. Tanpa itu, kapasitas sipil akan mengering, dan presiden berikutnya mewarisi negara yang tak bisa bekerja tanpa seragam.

Kepada DPR, dan inilah bagian tersulit, karena wakil rakyat justru ikut mengamini profesionalisme baru. Pengawasan yang bergantung pada kemauan oposisi tak akan bekerja di parlemen yang dikuasai koalisi gemuk; ia harus dikunci dalam prosedur. Komisi I dapat menahan anggaran kodam dan batalion baru sampai pemerintah menyerahkan kajian ancaman yang bisa diuji publik.

Setiap operasi nontempur perlu tampil sebagai pos anggaran tersendiri yang diaudit BPK. Pertimbangan DPR atas operasi nontempur, yang oleh revisi UU TNI dialihkan ke PP atau perpres, harus dipulihkan; setiap perubahan status siaga wajib dilaporkan ke Senayan. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer harus rampung sebelum tenggat dua tahun dari Mahkamah Konstitusi, bukan diperlakukan sebagai masa tunggu.

Jika DPR enggan memakai kewenangannya, ia sedang membesarkan tentara yang patuh kepada siapa pun yang berkuasa. Partai-partai di Senayan semestinya ingat: koalisi berganti, sedangkan kebiasaan dalam urusan senjata jauh lebih sulit dicabut daripada undang-undang.

Kepada masyarakat sipil: berjejaring saja tidak cukup. Dampingi korban menempuh jalur hukum, karena putusan Mahkamah Konstitusi membuktikan batas bisa ditegakkan oleh warga biasa. Bangun data tandingan: catat setiap pengerahan tentara di ranah sipil, dan gunakan hak atas informasi publik untuk membuka anggaran dapur dan batalion. Rangkul perwira dan purnawirawan reformis yang ikut gelisah melihat kesiapan tempur tergerus; mereka sekutu, bukan lawan.

Yang terpenting, keluar dari bahasa elite. Perlawanan paling meyakinkan datang dari mereka yang langsung terdampak, seperti para perempuan yang turun ke jalan membawa perkakas dapur pada Juni lalu. Tanpa itu, kritik akan tetap moral dan urban, mudah diabaikan, sementara narasi efisiensi istana menang di desa-desa tempat tentara datang membawa makanan.

Survei Indikator Januari 2026 masih menempatkan TNI sebagai lembaga paling dipercaya, 93 persen, meski sudah turun dari di atas 95 persen. Modal yang mulai terkikis itu tak boleh dihabiskan di dapur yang gagal dan sawah yang tak panen.

Profesionalisme tidak pernah menjaga republik dengan sendirinya. Yang menjaganya adalah batas yang ditetapkan oleh sipil dan tak bisa ditawar, bahkan oleh tentara yang paling baik sekalipun.

Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45)

  Kembali ke sebelumnya