e-Paper DPR RI

Setelah sekian tahun dibahas dan diperdebatkan, rencana perubahan atas UU Penyiaran sepertinya akan mencapai titik akhir. Pemerintah dan DPR merencanakan pengesahan perubahan tersebut pada akhir tahun 2026. Salah satu kebaruan dalam RUU Penyiaran kali ini adalah pengaturan siaran platform digital. Sebuah terobosan penting untuk melembagakan tanggung jawab platform digital atas konten yang mereka sebarkan di ruang maya.

Selama ini, platform digital ditempatkan sebagai perantara penyebaran konten yang tidak perlu bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan. Kasus-kasus hukum atas penyebaran hoaks selalu berakhir dengan pemidanaan atas si pembuat konten atau si pemilik akun. Padahal, konten tersebut tidak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak disebarkan oleh platform. Platform yang turut mengambil keuntungan dari penyebaran konten tersebut seperti mendapatkan impunitas hukum.

RUU Penyiaran mengambil langkah domestifikasi platform digital global. Mereka tidak hanya harus bertanggung jawab atas penyebaran konten, tetapi juga diwajibkan melakukan pendaftaran kepada Menteri Komunikasi dan Digital, memiliki perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses pengguna Indonesia, serta tunduk pada yurisdiksi hukum dan regulasi perpajakan Indonesia. Mereka juga harus menyediakan mekanisme pelaporan, moderasi, dan penghapusan konten yang melanggar hukum disertai transparansi laporan penanganan konten, mekanisme pengaduan, dan sistem audit algoritma.

Definisi konten digital

Beberapa catatan perlu disampaikan atas rencana mendomestifikasi platform digital global itu. Catatan pertama adalah bagaimana menentukan cakupan konten siaran digital. Dalam pengertian konvensional, penyiaran atau broadcasting bertumpu pada penyampaian program audio dan audiovisual kepada khalayak luas. Di sisi lain, platform media sosial menyajikan beragam format konten, bukan hanya video dan audio, melainkan juga teks dan gambar. Dalam konteks ini, kita menemukan ketidaksinkronan antara definisi konten digital dan cakupan layanan penyiaran digital.

Pasal 1 angka 19 RUU Penyiaran mendefinisikan konten digital secara luas, meliputi kontan suara, gambar, teks, grafik, audiovisual, atau bentuk lainnya yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Namun, Pasal 34A Ayat (4) merumuskan layanan penyiaran plaftorm digital terdiri dari siaran langsung, siaran tunda, layanan video, dan layanan audio berdasarkan permintaan. Pasal 34A ini mengeluarkan layanan berbasis teks dan gambar dalam cakupan pengaturan RUU Penyiaran. Padahal, penyebaran konten berbasis teks dan gambar oleh platform media sosial tidak kalah problematis dalam konteks penyebaran hoaks, insinuasi, dan ujaran kebencian yang merugikan publik.

Di sini, kita menghadapi resiko pengaturan konten digital dalam UU Penyiaran. Tidak semua jenis konten digital dapat tercakup dalam konsep penyiaran. Idealnya, konten digital atau tanggung jawab platform digital diatur melalui regulasi tersendiri. Katakanlah merujuk pada Network Enforcement Act di Jerman, Online Safety Act di Britania Raya, atau Digital Services Act (DSA) di Uni Eropa. Namun, pembentukan regulasi tersendiri semacam ini jelas membutuhkan waktu. Sementara secara faktual ada kesenjangan pengaturan antara penyiaran free to air dan penyiaran platform digital yang perlu segera diatasi.

Membiarkan kesenjangan tersebut terus berlangsung berarti mempertahankan ketimpangan beban tanggung jawab antara lembaga penyiaran dan platform digital. Dalam konteks ini, pengaturan layanan platform digital dalam revisi UU Penyiaran semestinya ditempatkan sebagai solusi jangka pendek untuk menyehatkan ruang publik digital serta menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam ranah penyiaran. Secara paralel, perlu segera disiapkan pengaturan yang lebih komprehensif dalam undang-undang tersendiri.

Moderasi oleh platform, pengawasan oleh regulator

Persoalan penting berikutnya adalah pengawasan atas platform berbasis konten pengguna atau user-generated content (UGC), seperti Youtube, Facebook, Tiktok, dan Instagram, semestinya dilakukan berdasarkan pendekatan co-regulation. DSA Uni Eropa memberikan rujukan penting di sini.

Pertama, DSA menetapkan tujuan pengaturan, kewajiban dasar platform digital, dan mekanisme pengawasannya. Kewajiban dasar tersebut, antara lain, menyediakan mekanisme moderasi konten, pengaduan dan penanganan konten ilegal, menjelaskan alasan pembatasan konten, serta menerbitkan laporan yang transparan.

Kedua, otoritas resmi (Komisi Eropa dan European Board for Digital Services) memfasilitasi keterlibatan platform, asosiasi industri, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain dalam penyusunan kode perilaku untuk mendukung pelaksanaan kewajiban platform tersebut. Kode perilaku tersebut memuat komitmen platform, sasaran penanganan konten ilegal, indikator kinerja, skema pelaporan, dan mekanisme evaluasi.

Ketiga, proses moderasi dan penanganan pengaduan atas konten ilegal dilaksanakan oleh platform. Platform wajib memeriksa laporan dan memutuskan penanganannya secara tepat waktu, cermat, obyektif, dan tidak sewenang-wenang. Platform juga harus menyediakan mekanisme keberatan atas keputusan moderasi atau penghapusan konten.

Keempat, pemerintah mengawasi kepatuhan platform dalam melaksanakan kewajiban dasar tersebut. Pemerintah juga memastikan bahwa masyarakat dapat menempuh mekanisme lain, di luar mekanisme yang disediakan platform digital, untuk mempersoalkan keputusan moderasi, penghapusan konten, atau sebaliknya pembiaran penyebaran konten.

Kelima, pemerintah tetap dapat memerintahkan tindakan penghapusan atau pembatasan akses atas konten ilegal. Prinsip bahwa moderasi konten diserahkan kepada platform digital [u1] tidak menghilangkan kewenangan pengadilan atau otoritas administratif untuk bertindak terhadap konten tertentu.

Satu hal yang hendak ditegaskan pemerintah tidak melakukan proses moderasi dan penanganan konten ilegal secara langsung. Pemerintah cukup mengawasi kepatuhan platform dalam menjalankan kewajiban tersebut. Campur tangan langsung pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran konten dilakukan jika proses moderasi konten oleh platform tidak memadai atau berdasarkan alasan khusus, seperti pencegahan terorisme, pelecehan anak atau perempuan, dan pelanggaran hak cipta.

Pendekatan serupa juga diterapkan di Britania Raya. Dalam menjalankan pengawasan keselamatan daring berdasarkan Online Safety Act, Ofcom berfokus pada kelayakan sistem dan prosedur platform digital dalam melindungi kepentingan pengguna. Berbeda dari pengawasan siaran televisi dan radio, Ofcom tidak menyelesaikan pengaduan individual dengan menentukan apakah konten yang diunggah di media sosial harus dihapus atau dipulihkan. Ofcom hanya mengawasi sejauhmana platform digital dapat menangani pengaduan-pengaduan tersebut secara memadai.

Mengapa proses moderasi dan penanganan konten ilegal cenderung diserahkan kepada platform digital? Karena kita di sini berhadapan dengan konten yang jumlahnya sangat besar dan penyebarannya sangat cepat. Pemeriksaan satu per satu oleh regulator tak akan dapat mengimbangi jumlah unggahan yang terus bertambah dalam hitungan detik.

Secara teknis, platformlah yang mampu melakukannya karena telah memiliki teknologi yang mendukung serta menguasai akses terhadap riwayat akun, pola penyebaran, laporan pengguna, dan hubungan antarkonten yang diperlukan untuk menentukan tindakan penanganan konten. Platform telah memperoleh manfaat ekonomi dari proses distribusi konten digital sehingga semestinya menanggung kewajiban yang lebih besar dalam penanganan risiko-risiko yang timbul.

Kuota konten lokal 25 persen

Pada prinsipnya, distribusi konten digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyiaran free to air sehingga membutuhkan pendekatan pengaturan yang berbeda. Contoh berikutnya adalah soal pengaturan konten lokal. Pasal 34D Ayat (2) Huruf b RUU Penyiaran menyatakan, ”Penyelenggara platform digital yang didirikan di luar Indonesia dan memberikan layanan penyiaran di Indonesia untuk menayangkan konten lokal minimal 25 persen dari keseluruhan konten digital”.

Secara teoretis, penetapan kuota ini sulit diterapkan pada semua layanan digital. Pada layanan seperti Netflix, karena penyelenggara memilih dan mengelola katalog program, penghitungan kuota konten lokal lebih mudah dilakukan. Namun, pada platform berbasis UGC, seperti Youtube, Facebook, Tiktok, dan Instagram, terdapat beberapa persoalan.

Bagaimana menentukan suatu konten sebagai konten lokal? Dari bahasa yang digunakan, obyek liputan, kewarganegaraan pembuat, lokasi pengunggah, atau lokasi produksi? Konten berbahasa Indonesia dapat dibuat di luar negeri. Konten tentang Indonesia dapat dibuat oleh warga asing. Oleh karena itu, perlu diperjelas kriteria tentang konten lokal yang dimaksudkan dan ini bukan masalah yang ringan.

Dalam konteks platform media sosial berbasis UGC, konten notabene diproduksi dan diunggah oleh pengguna. Jumlah dan komposisinya terus berubah mengikuti aktivitas pengguna. Konten tersebut kemudian terdistribusi ke beranda media sosial pengguna yang lain secara terpersonalisasi. Setiap pengguna memperoleh susunan rekomendasi yang berbeda berdasarkan minat, riwayat interaksi, dan pola penggunaan. Platform secara algoritmik menentukan visibilitas konten dengan mempertimbangkan profil dan kecenderungan pengguna. Oleh karena itu, bisa saja beranda media sosial warga negara Indonesia dipenuhi dengan konten-konten ”asing” sesuai dengan minat atau kebutuhan personalnya.

Distribusi konten UGC juga bersifat lintas negara. Konten tentang/dari Indonesia dapat menjangkau pengguna di negara lain, sementara pengguna di Indonesia dapat mengakses konten tentang/dari negara. Oleh karena itu, dasar penghitungan kuota konten lokal 25 persen perlu diperjelas. Apakah dihitung dari keseluruhan konten yang tersedia dan dapat diakses pengguna di Indonesia atau dari konten yang ditampilkan dan direkomendasikan kepada mereka dalam periode tertentu?

Kedua dasar penghitungan ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Ketersediaan konten tidak identik dengan keterpaparan pengguna terhadap konten. Suatu konten lokal dapat tersedia di platform digital, tetapi tidak pernah muncul dalam rekomendasi pengguna Indonesia karena memang tidak menjadi minatnya.

Di sini, perlu diperjelas apakah tujuan pengaturan kuota konten lokal adalah untuk menjamin ketersediaan konten lokal atau meningkatkan peluang konten tersebut ditemukan dan ditonton. Masing-masing membutuhkan instrumen penerapan dan mekanisme pengawasan yang berbeda.

Agus Sudibyo, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat