e-Paper DPR RI

Tujuh puluh tiga tahun lalu, tepatnya pada 7 November 1953, Presiden Sukarno mengangkat anggota Panitia Pemilihan Indonesia. Dari kelembagaan sederhana itu lahir Pemilu 1955, sebuah tonggak sejarah yang mencatatkan tingkat partisipasi politik rakyat hampir mencapai 90 persen. Pemilu itu diselenggarakan di tengah keterbatasan sarana, infrastruktur, dan keamanan negara yang baru merdeka.

Perjalanan sejarah elektoral berikutnya mengajarkan satu pelajaran berharga. Bahwa pemilu yang berada di bawah kendali kekuasaan akan kehilangan makna hakikinya. Pengalaman enam kali pemilu di era Orde Baru di bawah wadah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menjadi bukti bagaimana kemandirian dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan.

Gelombang Reformasi kemudian melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1999. Penegasan institusional tersebut diperkokoh melalui Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 22E Ayat (5), yang mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Kendati demikian, setelah lebih dari seperempat abad melangkah di era demokratisasi, sebuah realitas mendasar harus diakui secara jujur dan terbuka bahwa mandiri saja tidak cukup.

Kemandirian institusional hanya menjawab pertanyaan mengenai dari siapa pemilu harus dilindungi. Namun, ia belum menjawab pertanyaan yang jauh lebih esensial dan menentukan keberlangsungan demokrasi, yaitu mengapa kita harus percaya?

Dalam doktrin tata kelola pemilu (electoral governance), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menempatkan kemandirian sebagai salah satu dari tujuh prinsip utama penyelenggara pemilu, berdampingan dengan imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan orientasi pelayanan.

Prinsip-prinsip ini tidak berdiri secara terisolasi, tetapi bekerja sebagai satu ekosistem yang saling menguatkan. Kemandirian tanpa keterbukaan hanya akan memicu kecurigaan dan konspirasi. Kemandirian tanpa integritas moral berisiko tergelincir menjadi bentuk kekuasaan baru yang abai terhadap kontrol sosial.

Demikian pula, kemandirian tanpa kepakaran profesional dan orientasi pelayanan hanya menghasilkan lembaga yang secara hukum bebas dari intervensi, tetapi tidak mampu mengeksekusi tugas-tugas teknis yang rumit.

Pippa Norris melalui konsep Electoral Integrity Project (2012) mengingatkan bahwa integritas pemilu tidak hanya dinilai pada hari pemungutan suara, tetapi diuji secara terus-menerus di sepanjang siklus pemilu (electoral cycle), mulai dari pendaftaran pemilih, penyusunan regulasi teknis, penetapan calon, manajemen logistik, hingga penyelesaian sengketa hasil.

Artinya, kemandirian bukanlah sekadar status yuridis yang sekali diberikan oleh konstitusi lalu selesai. Kemandirian adalah modal awal yang harus dibuktikan dan diperbarui setiap hari melalui kinerja yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Konstruksi Pemilu 2024 menghadirkan kompleksitas tata kelola elektoral yang belum pernah ada tandingannya di dunia, yaitu melayani lebih dari 204 juta pemilih terdaftar, mengelola lebih dari 820.000 TPS, mendistribusikan lima jenis surat suara, dan mengoordinasikan lebih dari 5,7 juta penyelenggara ad hoc.

Kemudian bersambung dengan pilkada serentak di 545 daerah yang hanya berselang sembilan bulan. Skala administrasi yang padat ini menjadi cermin di mana kemandirian bekerja dan di mana batas-batasnya perlu diuji.

Ujian kemandirian paling nyata hadir dalam pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dimaksudkan sebagai komitmen transparansi untuk memublikasikan foto formulir C. Hasil dari setiap TPS agar dapat diakses publik secara real-time.

Kendati demikian, kendala teknis optical character recognition (OCR), kesalahan konversi angka, serta keputusan menghentikan tampilan grafik statistik sempat memicu disinformasi, kecurigaan publik, dan tuntutan audit.

Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bahwa niat baik transparansi berisiko tergerus jika ketahanan sistem digital dan manajemen komunikasi publik tidak dipersiapkan secara matang. KPU merespons masukan tersebut dengan melakukan pembenahan arsitektur komputasi, peningkatan kapasitas peladen, penambahan arithmetic guard (pengaman aritmetika) untuk pilkada, serta mempertegas posisi hukum bahwa rekapitulasi manual berjenjang tetap menjadi basis utama penetapan hasil pemilu yang sah.

Menyongsong Pemilu 2029, tantangan KPU bergerak ke ranah kewenangan dan hubungan antarlembaga. Tugas konstitusional KPU adalah bersiap secara adaptif, yaitu memetakan dinamika norma hukum, menyusun rancangan peraturan KPU (PKPU), menyimulasikan berbagai skenario teknis, serta memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan.

Di sisi lain, relasi dengan DPR dan pemerintah dimaknai sebagai sarana koordinasi dan tata kelola (institutional checks), bukan sebagai instrumen yang mereduksi independensi KPU dalam merumuskan peraturan KPU secara mandiri dan obyektif.

Itulah mengapa konstitusi menganugerahkan status mandiri kepada KPU bukan sebagai perisai elite untuk melindungi penyelenggara dari kritik, melainkan sebagai benteng hukum untuk melindungi murninya suara pemilih.

Ukuran keberhasilan penyelenggara pemilu tidak dihitung dari seberapa kebal lembaga ini dari kritik eksternal, tetapi dari seberapa besar kepercayaan publik (public trust) yang mampu dirawat dan dipertanggungjawabkan. Memperingati 7 November 1953 sebagai tonggak sejarah hadirnya penyelenggara pemilu di Indonesia adalah momen untuk melakukan refleksi secara jujur bahwa kemandirian adalah langkah awal dalam melayani pemilih menuju kedaulatan rakyat.

Mochammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia