e-Paper DPR RI

Ada sebuah pepatah Belanda berbunyi, ”uit het oog, uit het hart”. Secara harfiah berarti ’hilang dari pandangan, hilang dari hati’. Maknanya, sesuatu yang jauh dari pandangan cenderung luput dari perhatian. Begitu pula respons kita yang beragam terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari titik kebakaran, karhutla mungkin terasa sebagai persoalan orang lain. Apalagi ketika langit masih cerah dan udara masih nyaman dihirup. Padahal, tidak menghirup asap bukan berarti terbebas dari dampaknya.

Ada bahaya laten lain yang perlu diwaspadai. Bahaya ini dapat menghampiri tempat yang selama ini dianggap tak terdampak. Bahkan, di lokasi terdampak sekalipun, bahaya tidak hilang meski hujan telah menyapu asap di beberapa lokasi.

Ini karena bahaya tidak melulu berupa asap. Daya rusak karhutla bisa berupa gangguan pada kualitas pangan yang kita konsumsi. Ya, isi piring kita bisa ikut terdampak meski kita berjarak ratusan kilometer dari titik api. Persoalannya, seberapa jauh kita menyadari ancaman yang tidak selalu terlihat ini?

Karhutla menghasilkan asap dari kebakaran vegetasi atau tumbuhan. Di dalamnya terkandung campuran yang terdiri atas uap air, gas, partikulat, dan berbagai senyawa organik. Salah satunya dapat berupa senyawa berbahaya dari pembakaran yang tidak sempurna.

Yang membuat situasi menjadi kompleks adalah fakta bahwa polutan tidak selamanya berada di udara. Sebagian dapat mengendap pada tanah dan tanaman, atau terbawa hujan menuju perairan. Robert Angus Smith (1852) menggunakan istilah ”deposisi atmosfer” untuk menjelaskan proses ini.

Dari sana, sejumlah kontaminan dapat masuk ke rantai pangan. Bahkan, zat tertentu dapat terakumulasi dalam jaringan hewan ternak. Itulah sebabnya, hilangnya asap dari pandangan tidak selalu berarti hilangnya potensi risiko terhadap pangan.

Sebuah studi di Australia mengungkap dampak kebakaran semak (bushfires) terhadap tubuh sapi yang terpapar asap. Kebakaran tersebut ini ternyata dapat memengaruhi tingkat keasaman (pH) daging sehingga menyebabkan perubahan warna dan mutu daging.

Pembakaran sampah rumah tangga (backyard burning) juga terungkap dapat memengaruhi kualitas telur. Ayam petelur yang dipelihara tidak jauh dari lokasi pembakaran menghasilkan telur dengan kadar senyawa kimia beracun (dioksin) yang tinggi. Studi lain di Danau Moab, Alberta, Kanada, menunjukkan, kebakaran hutan dapat meningkatkan akumulasi merkuri pada ikan air tawar. Bahkan, kandungan merkuri pada seluruh tubuh ikan trout meningkat hingga lima kali lipat setelah kebakaran.

Bagaimana mungkin kebakaran hutan memengaruhi ikan yang hidup di danau? Rupanya kebakaran tidak hanya melepaskan polutan ke udara. Perubahan lingkungan setelah kebakaran juga memengaruhi kualitas air dan rantai makanan. Merkuri dapat terbawa aliran air dari wilayah terbakar.

Paparan asap juga dapat mengubah komposisi kimia sejumlah buah dan sayuran. Dalam percobaan skala laboratorium pada sebelas jenis komoditas, stroberi menunjukkan akumulasi senyawa asal asap tertinggi. Peningkatan senyawa serupa juga ditemukan pada bayam, tomat, dan paprika.

Tentu saja, kita perlu berhati-hati membaca temuan-temuan tersebut. Kebakaran semak, hutan, dan sampah menghasilkan karakteristik polutan berbeda. Namun, ada benang merah yang menarik, yakni gangguan fisiologis tanaman atau ternak akibat asap dapat memengaruhi produk pangan yang dihasilkannya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki kawasan pertanian, peternakan, dan perikanan yang terhubung dengan bentang alam rawan karhutla. Kalimantan Selatan, misalnya, menghasilkan hampir 700.000 ton beras pada 2025. Padahal, lebih dari 27.000 hektar lahan di provinsi ini terdampak karhutla.

Di Sumatera Selatan, produksinya bahkan mencapai 2,08 juta ton beras pada 2025. Provinsi ini juga termasuk wilayah yang berulang kali menghadapi karhutla. Belum lagi Lampung, yang menjadi salah satu pusat penggemukan sapi dan industri pakan ternak.

Artinya, wilayah produksi pangan dan bentang alam yang menghadapi risiko kebakaran tidak selalu terpisah. Tentu, keberadaan karhutla di suatu provinsi tidak serta-merta membuktikan komoditas pertanian yang dihasilkan telah tercemar. Ini kita perlu sepakat.

Meski begitu, temuan ilmiah tentang perpindahan polutan melalui tanah, air, dan rantai makanan semestinya membuat kewaspadaan baru soal dampak karhutla terhadap kualitas pangan. Terlebih, pangan dari kawasan itu tidak selalu berakhir di meja makan masyarakat setempat.

Perhatian penanganan karhutla saat ini tertuju pada jumlah titik panas, luas lahan terbakar, dan kualitas udara. Semua itu penting. Namun, ada satu pertanyaan yang belum banyak mendapat tempat. Apa yang terjadi pada lingkungan produksi pangan setelah kebakaran?

Langkah pertama adalah memperluas pemantauan karhutla hingga ke kawasan produksi pangan. Peta sebaran kebakaran dan pergerakan asap perlu dihubungkan dengan lokasi sawah, perkebunan, peternakan, serta perairan.

Kita sebenarnya tidak memulai dari nol. Indonesia telah memiliki sistem pemantauan titik panas dan luas kebakaran melalui satelit. Data spasial pertanian juga tersedia. Tantangannya adalah menghubungkan berbagai informasi tersebut menjadi dasar penilaian risiko terhadap sistem pangan.

Langkah kedua adalah memastikan pengawasan kualitas pangan. Pada wilayah dengan risiko paparan tinggi, pemeriksaan perlu mencakup tanah, air, hingga produk pangan akhir. Jenis pemeriksaannya tentu disesuaikan dengan karakteristik karhutla dan polutan yang mungkin dihasilkan.

Pendekatan ini bukan sesuatu yang asing. Khusus soal dioksin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya pemantauan pada pakan dan pangan. Alasannya sederhana. Sebagian besar paparan dioksin pada manusia justru berasal dari makanan, terutama produk hewani.

Di Indonesia, data karhutla dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas. Selanjutnya, hasil pengujian dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang proporsional, termasuk memberikan informasi kepada semua pemangku kepentingan.

Sekali lagi, tidak semua kawasan yang terkena asap harus dianggap mengalami gangguan kualitas pangan. Pembatasan distribusi tanpa bukti justru dapat merugikan petani dan menimbulkan keresahan. Karena itu, pengawasan mesti berbasis risiko dan didukung pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Orang Indonesia mengenal pepatah ”sedia payung sebelum hujan”. Dalam konteks ini, memastikan keamanan pangan jauh lebih bijaksana daripada menunggu bukti bahwa makanan di meja makan kita telah tercemar asap.

M Ikhsan Shiddieqy
Peneliti dan Mahasiswa Doktoral Wageningen University, Belanda; Petugas Belajar Badan Riset dan Inovasi Nasional