| Isi Artikel |
Transformasi Masih Terbatas
Data Rumah Tangga Miskin Dimutakhirkan
JAKARTA, KOMPAS — Pada 2017, pemerintah mulai melakukan transformasi program penanggulangan kemiskinan dengan skala yang masih sangat terbatas. Namun, secara umum, masih melanjutkan program yang dilakukan selama ini, antara lain berupa subsidi barang.
Program lain berupa pembangunan infrastruktur pedesaan, kredit usaha rakyat dan pemberdayaan koperasi, serta rumah murah. Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat, dari Rp 70,1 triliun pada 2012 menjadi Rp 214 triliun pada tahun ini.
Namun, jumlah penduduk miskin relatif stagnan selama periode tersebut. Mengacu data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada periode 2012-2016 sekitar 28 juta jiwa.
Undang-undang tentang APBN 2017 menargetkan angka kemiskinan 10,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini hampir sama dengan target 2016 sebesar 10,6 persen. Adapun target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 9-10 persen. Namun, angka kemiskinan tahun ini diperkirakan 11 persen.
Deputi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iryanti, di Jakarta, Jumat (4/11), menyatakan, secara umum program pengentasan kemiskinan 2017 sama dengan yang telah dilakukan selama ini. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah memutakhirkan basis data dan menajamkan program.
Hingga tahun lalu, pemerintah masih menggunakan basis data penduduk miskin hasil survei 2011. Namun, data tersebut selalu dimutakhirkan setiap tahun. Untuk meningkatkan ketepatan, mulai tahun ini pemerintah menggunakan basis data terbaru, yakni hasil survei 2015.
Hasil cek silang menunjukkan, 90 persen rumah tangga miskin hasil survei 2015 memiliki nomor induk kependudukan. "Kunci ada di pendataan. Di negara mana pun, tidak ada data yang sempurna 100 persen. Dengan basis data terbaru ini, ke depan diharapkan semakin baik," kata Rahma.
Dalam hal program, Rahma melanjutkan, tidak banyak berbeda dengan program yang telah dilakukan selama ini. "Yang terpenting program yang sudah ada dipertajam," katanya.
Dipertajam
Penajaman program yang dilakukan pemerintah misalnya bantuan beras untuk rakyat miskin. Bantuan yang selama ini diwujudkan dalam bentuk beras subsidi akan diganti dengan kupon elektronik bagi rumah tangga miskin. Kupon ini hanya bisa dibelikan beras.
Tahun ini, pemerintah pada 2016 mengadakan proyek percontohan di 44 kota. Rumah tangga miskin bisa menukarkan kupon elektronik ke agen penjual sesuai beras yang diinginkan.
Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Revrisond Baswir menyatakan, persoalan kemiskinan merupakan persoalan struktural. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan juga mesti didesain untuk mengatasi persoalan struktural.
APBN sebagai instrumen fiskal, lanjut Revrisond, sangat penting. Namun, program-programnya perlu didesain agar lebih efektif. Secara normatif, program yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan adalah program yang langsung menyasar kelompok masyarakat termiskin. (LAS)
|
