| Isi Artikel |
JAKARTA — Otoritas akan lebih selektif memberikan lampu hijau terhadap keinginan kementerian untuk menggunakan dana sisa lelang sebagai pem
biayaan program lain yang belum dianggarkan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan penghematan ang garan dari proses lelang biasa ter jadi kendati sudah ada pemangkasan anggaran, termasuk lewat blokir mandiri (self blocking). Hal ini dikarenakan ada
perbaikan dari sisi pengadaan barang/jasa.“Mereka [kementerian/lembaga] biasanya meminta izin menggunakan anggaran itu.Nah penggunaan sisa anggaran ini kami akan hati-hati, terutama program yang tidak
direncanakan matang,” ujarnya pekan lalu.
Selain menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara, langkah Ke
menterian Keuangan ini dilakukan guna menjaga kualitas penyerapan belanja menjelang akhir tahun. Pasalnya, di sisa waktu akhir 2016, keberhasilan penyerapan belanja terutama untuk belanja modal dan ba
rang akan menjadi krusial. Hal ini dikarenakan kedua pos belanja tersebut memiliki imbas positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, otoritas fiskal mengestimasi penyerapan anggaran belanja negara tahun ini mencapai 98% dari pagu.
Dalam catatan Bisnis, pemangkas an belanja direncanakan Rp137,6 triliun. Jumlah itu diambil dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp64,7 triliun yang dilakukan dengan skema self blocking sesuai Inpres No. 8/2016
yang mengatur penghematan APBN-P. Sisanya, yakni sekitar Rp72,9 tri liun diambil dari pagu transfer ke daerah dan dana desa. Sri Mulyani mengatakan belanja negara pada kuartal IV/2016 diestimasi mencapai Rp600,6 triliun, tidak jauh berbeda dengan hitungan Bisnis sebelumnya Rp601 triliun. Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, meyakini kementerian/lembaga dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan target hingga akhir tahun, bahkan
bisa mencapai 98%. Dia berharap sektor swasta yang semakin percaya dengan ekonomi domestik dapat menyumbang lebih besar ke PDB karena reformasi struktural telah memberikan banyak efek. “Pemerintah harus berikan iklim investasi kepada pemda. Kalau kementerian/lembaga tinggal belanja yang digenjot.” Senior Economic Analyst Kenta Institute Eric Alexander Sugandi menilai dengan selektifnya pengucuran anggaran terutama untuk sisa lelang, defisit anggaran bisa dijaga.
“Selain itu, langkah ini juga mencegah belanja dengan kualitas atau spesifikasi rendah cuma untuk menghabiskan anggaran.” Sejauh ini, sejumlah kementerian dan pemerintah daerah optimistis penyerapan anggaran sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe
rumahan Rakyat (PUPR), misalnya, optimistis dapat mencapai target penyerapan anggaran hingga 93% pada akhir tahun, meskipun hingga Jumat (11/11), realisasinya baru mencapai 61,07% atau Rp60,14 tri liun dari
APBN-P 2016 sebesar Rp98,76 triliun. “Angka ini sudah lebih bagus dari pe
riode tahun lalu karena terbantu dengan lelang dini,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pekan lalu. Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengakui pemangkasan anggaran akan mengganggu kinerja kementerian secara tidak langsung. Pasalnya, proses administrasi revisi anggaran tidak mudah. Setiap kali ada pemotongan anggaran pihak-
nya harus menyesuaikan lagi dengan rencana yang sudah dicanangkan. Hal ini masih harus disesuaikan dengan rencana anggaran di daerah dan di
tingkat nasional.
“Di daerah ternyata prosesnya bisa lebih repot lagi. Kita harus yakin program yang akan dipotong belum dilaksanakan di daerah.”
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar Iwa Karniwa mengatakan dampak self blocking yang dilakukan pusat terhadap se
jumlah proyek di Jabar paling terasa ada di pembebasan lahan Tol So
reang Pasirkoja (Soroja). “Tol Soroja terpengaruh, karena dana Rp50 mi liar dari Pusat tidak mengucur,” katanya, Minggu (13/11).
DIALIHKAN KE SUMATRA
Menurutnya dana yang tadinya akan dikucurkan untuk pembebasan 80 bidang tanah di Soroja tersebut akhirnya ditalangi konsorsium Bank Syariah yang dipimpin Bank Muamalat. Iwa mengaku self blocking tersebut dila-
kukan karena kementerian memilih mengalihkan dana ke infrastruktur di
Sumatra. Iwa juga menilai anggaran yang tidak jadi dikucurkan Kementerian PUPR ke proyek di Jabar, utamanya terkait pembebasan tanah. Kasus alotnya dana pembebasan lahan dari Pusat, menurutnya, sempat terjadi di Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan. Adapun Pemprov Sumatra Barat menyatakan sekitar 112 paket lelang tahun ini ditunda karena adanya penundaan pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Dampaknya besar, banyak proyek yang sebelumnya sudah direncanakan jadi ditunda dulu,” kata Muhammad Yani, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setprov Sumbar, Minggu (13/11).
Menurutnya, penundaan pencairan anggaran juga membuat pejabat di daerah ragu-ragu untuk melakukan lelang proyek, karena tidak adanya kepastian pencairan anggaran.
|
