Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Pelanggaran Etik, MKD Berhentikan Ade Komarudin dari Ketua DPR |
| Tanggal | 30 Nopember 2016 |
| Surat Kabar | Seputar Indonesia |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Pimpinan - Mahkamah Kehormatan Dewan |
| Isi Artikel | JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk memberhentikan Ade Komarudin dari posisinya sebagai Ketua DPR. Politikus Partai Golkar itu dianggap terbukti melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini dilaporkan oleh 36 anggota Komisi VI karena Ade Komarudin menyetujui rapat sembilan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi XII tanpa sepengetahuan Komisi VI selaku mitra kerja perusahaan tersebut. Pelanggaran etik lainnya atas laporan dari anggota Badan Legislasi (Baleg) karena Ade Komarudin sebagai Ketua DPR mengulur waktu dan tidak membawa RUU Pertembakauan ke Paripurna. "Dan diberi sanksi teguran tertulis," ujar Dasco dalam jumpa pers di MKD DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016). Dia menambahkan, MKD juga memerintahkan kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU tentang Pertembakauan dalam rapat Paripurna. Laporan ini akan disampaikan secepatnya untuk mendapatkan persetujuan. "Keputusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan MKD pada Rabu 30 November 2016 dalam rapat bersifat tertutup yang dihadiri pimpinan dan anggota MKD," ucapnya. |
| Kembali ke sebelumnya |