| Isi Artikel |
JAKARTA — Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum menca-
pai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi. Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan secara historis
realisasi yang berpotensi diperoleh pemerintah hanya Rp1.200-an triliun apabila reformasi perpajakan tidak ditegakkan. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan penerimaan APBN 2017 dari sisi perpajakan sebesar Rp1.498,9 triliun.“Pemotongan anggaran bisa terjadi lagi akibat shortfall dari target perpajakan sekitar Rp200 triliun—Rp300 triliun.
Sementara, pemangkasan anggaran dapat menganggu potensi pertumbuhan ekonomi di level 5%-5,2%,” katanya, akhir pekan lalu.
Dia menilai reformasi perpajakan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia berpendapat
wajib pajak (WP) mau membayar pajak dengan tarif yang terjangkau. Dengan begitu,
orang akan berbondong-bondong untuk membayar pajak. Menu
rutnya, tarif yang tinggi di pajak justru bisa membuat WP enggan membayar pajak.
“Upayanya mereformasi rate pajak supaya orang yang bayar pajak banyak. Termasuk menurunkan rate perusahaan yang sekarang digarap,” ucapnya.
Sepanjang tahun ini, pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran dengan
total Rp137,6 triliun, yang terdiri dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp72,9 triliun serta anggaran kementerian dan lembaga Rp64,7 triliun.Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang mendapat pemangkasan anggaran terbesar dengan nilai Rp7,3 triliun. Selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipangkas Rp6,9 triliun dan anggaran Kementerian Pertanian
dikurangi Rp5,9 triliun.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mendapat jatah pemotongan anggaran sebesar Rp5,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp4,7 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp3,9 triliun, serta Kementerian Kelautan dan
Perikanan dipotong Rp3 triliun.
WAJIB PAJAK
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah WP mengalami peningkatan mencapai 32 juta, namun pemerintah hanya memiliki 40 ribu aparat pajak. Jumlah itu hanya naik 5.000 dibandingkan 10 tahun lalu yang mana kala itu jumlah WP hanya sekitar 6 juta. “Jumlah WP naik lima kali lipat tapi aparat pajaknya enggak naik sebanyak itu. Rasio antara petugas WP terhadap aparat pajak makin besar,” katanya.
Dia mengatakan upaya penarikan pajak dengan basis potensi yang besar terus dikerek naik seperti yang dilakukan melalui program amnesti pajak. Dia meminta agar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saling menyinkronkan data sehingga reformasi pajak akan tetap terus positif setelah momentum amnesti pajak usai. “Tidak perlu Pak Heru dan Pak Ken duduk secara fisik, tapi datanya duduk, stafnya bisa saling akses. Orang pajak enggak perlu cari-cari siapa importir, berapa kegiatan impornya,” ujarnya. Menilik data realisasi pajak per 31 Oktober 2016, penerimaan perpajakan mencapai Rp986,6 triliun atau 64,1% dari target APBN P 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun. Realisasi pajak lebih itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp893,9 triliun dari Rp1.489,3 triliun.
|
