Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Komisi XII
- Komisi XIII
- Badan Aspirasi Masyarakat
- Ketua DPR RI
- Ketua DPR RI
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Eko Patrio Belum Putuskan Bawa Tujuh Media ke Polisi atau Dewan Pers |
| Tanggal | 20 Desember 2016 |
| Surat Kabar | Seputar Indonesia |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi I - Mahkamah Kehormatan Dewan |
| Isi Artikel | JAKARTA - Anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio belum memutuskan untuk membawa tujuh media online yang mencatut namanya ke kepolisian dan Dewan Pers. "Belum dilaporkan. Kita ada dua pilihan lapor ke polisi atau Dewan Pers. Saat ini data lagi dikumpulkan siapa saja (media) yang menyampaikan permohonan maaf lagi disortir oleh IT (teknologi informasi) di tim lawyer," kata kuasa hukum Eko Patrio, Firman Nurwahyu di Jakarta, Selasa (20/12/2016). Menurut Firman, timnya akan cermat menyikapi persoalan ini. Menurut dia, apabila sudah dilaporkan ke polisi maka tidak bisa melaporkan ke Dewan Pers. "Kita harus memilih apakah lapor ke Dewan Pers atau polisi. Dewan pres tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian. Jadi Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang diajukan ke kepolisian atau pengadilan. Kecuali pihak pengadu, artinya klien bersedia mencabut pengaduannya (polisi atau pengadilan) untuk diselesaikan Dewan Pers," tuturnya. (dam) |
| Kembali ke sebelumnya |