Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Sejumlah Alasan Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Bebas Visa |
| Tanggal | 23 Desember 2016 |
| Surat Kabar | Seputar Indonesia |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi III - Komisi IX |
| Isi Artikel | JAKARTA - Kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia bagi warga negara asing (WNA) untuk 169 negara, dinilai telah menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Terlebih pada hari-hari belakangan ini semakin banyak tenaga kerja asing (TKA) yang menyalahgunakan visa masuk tersebut untuk bekerja. Maka itu, Pemerintah diminta evaluasi dan menghentikan kebijakan bebas visa bagi WNA ke Indonesia. "Fakta ini sebetulnya tidak bisa dibantah begitu saja," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Jumat (23/12/2016). Kata Saleh, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), imigrasi, dan kepolisian telah banyak melakukan penangkapan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran. "Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia berpendapat, ada beberapa alasan mengapa kebijakan bebas visa itu harus dicabut. Pertama, tujuan bebas visa untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara terbukti tidak berhasil. Kedua, kebijakan bebas visa itu telah menghilangkan potensi penghasilan negara bukan pajak (PNBP) sebesara 1,3 triliun. Dengan kebijakan bebas visa, penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival menjadi hilang. Ketiga, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terharap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Akibatnya lanjut dia, ada banyak temuan di mana visa kunjungan wisata digunakan untuk kerja. "Begitu juga, koordinasi antarkementerian lembaga terkait dinilai belum berjalan dengan baik," ungkapnya. Dia menambahkan, pemerintah harus lebih fokus menciptakan lapangan kerja bagi WNI. Karena itu, investasi asing yang masuk semestinya dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. "Dengan begitu, pengiriman TKI ke luar negeri bisa diminimalisir," pungkasnya. (maf) |
| Kembali ke sebelumnya |