Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | DPR Akan Bentuk Pansus Pekerja Asing Ilegal |
| Tanggal | 24 Desember 2016 |
| Surat Kabar | Seputar Indonesia |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi IX - Panitia Khusus |
| Isi Artikel | JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisi IX DPR telah mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah terkait penanganan banyaknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Sejumlah rekomendasi itu di antaranya, Panja meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa. Panja Komisi IX DPR juga mendorong pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) dan menambah jumlah pengawas pekerja asing. Bahkan pemerintah juga diminta mendata pergerakan orang asing secara online. "Rekomendasi kita serahkan minggu lalu," ujar Ketua Komisi IX Dede Yusuf dalam acara diskusi Polemik SINDOtrijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016). Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, pihaknya masih menunggu respons pemerintah atas rekomendasi tersebut. Dia mengingatkan, Panja pekerja asing ilegal Komisi IX DPR bisa berkembang menjadi Panitia Khusus (Pansus) jika keadaan semakin rumit. "Kita harus gabung dengan Komisi III bidang hukum, Komisi I bidang intelijen, Komisi X bidang pariwisata, hingga Komisi II yang membidangi pemda," ucapnya. |
| Kembali ke sebelumnya |