Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Said Aqil: Rakyat Sangat Tersinggung
Tanggal 03 Desember 2015
Surat Kabar Kompas
Halaman 1
Kata Kunci
AKD - Pimpinan
- Mahkamah Kehormatan Dewan
Isi Artikel JAKARTA, KOMPAS — Isi rekaman pembicaraan yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (2/12), di Jakarta, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj sangat menyinggung rakyat. Mereka yang bicara dalam rekaman itu tidak pantas lagi mewakili rakyat. KOMPAS/LASTI KURNIAMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjadi saksi pertama yang diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/12). Sudirman dihadirkan sebagai pengadu atas laporannya tentang pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Said menuturkan, rakyat sangat tersinggung karena di tengah beratnya kehidupan rakyat saat ini, ada orang-orang, termasuk wakil rakyat, yang berambisi meraih keuntungan triliunan rupiah dari kekayaan alam Indonesia. ”Dia sudah kaya, tetapi sepertinya masih kurang terus. Sebenarnya kekayaan Indonesia cukup untuk menyejahterakan 250 juta rakyat Indonesia, tetapi kekayaan Indonesia tidak cukup untuk seorang yang tamak model seperti itu,” kata Said. Pernyataan ini disampaikan terkait isi rekaman pembicaraan yang semalam diperdengarkan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Rekaman pembicaraan 8 Juni 2015 itu diduga terjadi antara Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Rekaman itu dibawa oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang kemarin dimintai keterangan oleh MKD terkait pengaduannya bahwa ada dugaan permintaan saham PT FI dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam rekaman itu, orang yang diduga Setya antara lain menyatakan, ”Kita happy,Pak, kalau Bung Riza yang mengatur.” Perdebatan Sebelum rekaman pembicaraan itu diputar, perdebatan mewarnai sidang MKD yang dimulai pada pukul 13.15. Sejumlah anggota MKD juga mempertanyakan motivasi Sudirman melaporkan masalah itu ke MKD dan kedudukan hukum dia sebagai pelapor. Sudirman juga beberapa kali terkesan dipojokkan oleh sebagian anggota MKD Sudirman menegaskan, langkahnya melaporkan kasus itu ke MKD untuk memuliakan Dewan. ”Orang yang mengadu seharusnya dilindungi, dimuliakan, tidak dijadikan seperti orang yang bersalah,” katanya sebelum rapat ditutup sekitar pukul 21.00. Handoko Gani, praktisi forensik kebohongan, menilai gerak tubuh dan ekspresi wajah Sudirman selama persidangan MKD amat meyakinkan. Rekaman percakapan yang dibuka di MKD, lanjutnya, bisa jadi adalah kebenaran. Jalannya sidang MKD ini tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebelum menggelar pertemuan tertutup di Istana Merdeka yang dimulai pukul 14.45, Presiden dan Wapres melihat tayangan televisi yang menyiarkan langsung sidang MKD.   KOMPASTVSejumlah anggota mempertanyakan motivasi proses pelaporan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormantan Dewan. Anggota MKD dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ahmad Bakri, mempertanyakan kenapa laporan Sudirman Said, tidak diarahkan langsung ke penegak hukum. Salah satu materi yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup selama sekitar 45 menit dengan Presiden, menurut Kalla, adalah kasus yang sedang disidangkan di MKD. Pemerintah sudah memiliki informasi yang lengkap terkait kasus ini. Kalla yang mendukung langkah Sudirman melaporkan kasus itu ke MKD menyatakan, Sudirman sudah melaporkan kasus itu beberapa kali kepada Presiden dan kepadanya. ”Justru jika dia (Sudirman) tidak melapor, dia yang salah,” kata Kalla. Siap hadir Hari ini, sidang MKD dijadwalkan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Maroef Sjamsoeddin dan Riza Chalid. ”Saya siap memberikan penjelasan sesuai fakta yang ada sejelas-jelasnya. Integritas saya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah luntur,” kata Maroef di Tembagapura, Mimika, Papua. Berita Terkait Freeport dan Pemimpin KitaCetak | 3 Desember 2015 Sidang MKD Perburuk Citra DPRCetak | 3 Desember 2015 Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang namanya disebut 66 kali dalam rekaman pembicaraan yang kemarin diputar di sidang MKD juga menyatakan siap jika dipanggil MKD. Luhut mengakui pernah bertemu dengan salah satu pendiri Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, James R Moffett (Jim Bob), di Amerika Serikat pada 2012. Dalam pertemuan itu, dia berposisi sebagai pengusaha. ”Waktu itu, dia (Moffett) mau divestasi, lalu dia pilih tiga perusahaan yang qualified dan salah satunya perusahaan saya. Kebetulan saya sedang di Amerika Serikat, maka saya diundang,” katanya. Pertemuan itu, lanjut Luhut, juga berkaitan dengan adanya huru-hara di sekitar lokasi PT FI pada waktu itu. Moffett, yang juga merupakan Presiden Komisaris PT FI, menganggap latar belakang Luhut sebagai mantan anggota TNI mampu menuntaskan konflik itu. Sejumlah fraksi di DPR mengapresiasi langkah MKD yang memutuskan menggelar sidang terbuka dan membuka rekaman pembicaraan 8 Juni 2015. Proses terbuka ini diharapkan terus dipertahankan agar kebenaran dapat ditegakkan dan kredibilitas DPR dapat dikembalikan. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menuturkan, rekaman yang akhirnya dibuka kepada publik itu menunjukkan, selain Setya Novanto, ada tokoh dan politisi ternama yang juga terlibat dalam skandal itu. DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, kasus itu semestinya menjadi momentum untuk merevolusi perilaku yang berdampak pada runtuhnya kredibilitas elite di parlemen. ”Harus ada perubahan paradigma dalam berpolitik. Perilaku politik saat ini harus yang bermartabat dan memiliki adab,” kata Haedar. Kasus itu, lanjutnya, menunjukkan ada pelajaran berbangsa yang belum selesai. ”Kalau ingin selesai, semua elite, termasuk DPR, jangan lagi memperagakan sandiwara berbangsa. Di depan seolah membela masyarakat, di belakang tetap memainkan kesepakatan untuk kepentingan tertentu,” tutur Haedar. (ANT/AGE/NTA/IAN/NDY/SAN/RYO/OSA/GAL)   KOMPASTV-   KOMPASTV-   KOMPASTV- Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Desember 2015, di halaman 1 dengan judul "Said Aqil: Rakyat Sangat Tersinggung".
  Kembali ke sebelumnya