Judul | DPR: Pemerintah tak Perlu Khawatir Aksi Bela Rakyat 121 Red: Bayu Hermawan |
Tanggal | 12 Januari 2017 |
Surat Kabar | Republika |
Halaman | - |
Kata Kunci | |
AKD |
- Komisi III - Pimpinan |
Isi Artikel | REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tidak khawatir dengan aksi 'Bela Rakyat 121' yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), secara serentak di semua daerah pada Kamis (12/1). Fahri menilai aksi tersebut merupakan wujud kegelisahan mahasiswa terhadap situasi saat ini. "Gerakan mahasiswa muncul karena kegelisahan mereka terhadap suasana masyarakat yang semakin menderita karena berbagai kenaikan harga," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta. Fahri menjelaskan dalam teori gerakan mahasiswa, mereka tidak bisa dibayar dan disuruh-suruh sehingga tampil atas panggilan zaman. Karena itu dirinya meyakini bahwa aksi yang digelar mahasiswa itu bersumber dari kegelisahan yang independen. "Mereka tampil atas panggilan jaman atas situasi yang berkembang tiba-tiba, tidak terencana, itu bersumber dari kegelisahan yang independen," ujarnya. Fahri meminta pemerintah tidak khawatir dan menjawab semua kritik serta aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya jika mahasiswa sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah maka tuntutan mereka akan mereda. "Mahasiswa itu tidak ada pretensi pollitik, mereka bekerja dengan apa yang mereka lihat di lapangan," kata Fahri. Fahri melanjutkan, Indonesia merupakan negara dengan tradisi gerakan mahasiswa yang kuat sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Ia menilai pemerintah tinggal menjawab saja semua kritikan yang disampaikan mahasiswa tersebut. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Ketua BEM PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Fikri Azmi mengatakan aksi tersebut digelar terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB. "Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil," ujar Fikri Azmi di Jakarta, Senin (9/1). Fikri menambahkan, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat pada awal 2017, mulai dari naiknya tarif dasar listrik, biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena itu, Fikri mengajak seluruh mahasiswa yang ada di Jabodetabek untuk turut berpartisipasi dalam melakukan Aksi Bela Rakyat 121 menuntut kebijakan yang memberatkan masyarakat. Sumber : Antara |
Kembali ke sebelumnya |