Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Semua Unit Siber Perlu Diperkuat |
| Tanggal | 15 Januari 2017 |
| Surat Kabar | Media Indonesia |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Komisi III - Panitia Khusus |
| Isi Artikel | SELAIN membentuk Badan Siber Nasional, Presiden Joko Widodo mesti memperkuat unit-unit siber di tubuh Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Pertahanan. Apalagi, ancaman peretasan dan penyadapan dari luar semakin nyata. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Indonesia saat ini sudah memiliki unit Cyber Deffence di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di BIN, dan Cyber Security di tubuh Polri. "Penguatan semua unit siber itu menjadi sangat penting untuk menangkal potensi serangan siber yang marak belakangan ini, termasuk serangan yang mengganggu aspek pertahanan dan keamanan nasional, serta serangan yang berpotensi merusak ketertiban umum," ujarnya, melalui pesan singkatnya, Minggu (15/1). Bambang mengatakan, ancaman besar peretasan dari luar bisa dilihat dari keberhasilan agen rahasia Rusia menjebol pertahanan siber Amerika Serikat. Hal itu diakui CIA (Central Intelligence Agency) dan FBI (Federal Bureau of Investigation), bahwa jaringan agen rahasia Rusia berhasil membobol pertahanan mereka. Melalui serangan siber itu, Rusia mampu mengintervensi pemilihan Presiden AS, November 2016 dan sukses membantu kemenangan calon dari Partai Republik Donald Trump. "Pengalaman buruk AS itu patut dijadikan pelajaran oleh pemerintah Indonesia. Apalagi, Indonesia tidak hanya rentan akan serangan siber, tetapi juga sudah punya pengalaman buruk oleh serangan intelijen asing," imbuh Bambang. Ia memaparkan, pengalaman Indonesia itu terjadi kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, sejumlah menteri, dan pejabat tinggi negara, pernah menjadi target penyadapan oleh para agen rahasia Defence Signals Directorate Australia, selama 15 hari sepanjang Agustus 2009, melalui telepon genggam. Hal itu dibuktikan oleh pengungkapan dokumen Wikileaks. Bahwa ada 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS (laporan diplomatik yang dikirim Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Konsulat Jenderal AS di Surabaya) yang berisi informasi rahasia itu mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. - See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/87642/semua-unit-siber-perlu-diperkuat/2017-01-15#sthash.0aopRTh5.dpuf |
| Kembali ke sebelumnya |