Judul | Soal Kursi Pimpinan Dewan, PAN Juga Tolak Keinginan Gerindra Dan PKB |
Tanggal | 16 Januari 2017 |
Surat Kabar | Rakyat Merdeka |
Halaman | - |
Kata Kunci | |
AKD |
- Pimpinan - Badan Legislasi |
Isi Artikel | RMOL. PAN juga menolak keinginan PKB dan Gerindra untuk dapat jatah pimpinan DPR dan MPR dalam revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias MD3. Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menegaskan, hasil rapat Baleg sudah memutuskan bahwa revisi UU MD3 dilakukan secara terbatas. Penambahan kursi pimpinan itu hanya untuk PDIP, sebagai pemenang Pemilu 2014. "Jumlah pimpinan pun sudah disepakati hanya enam," kata Yandri, kemarin. Bila ada fraksi selain PDIP latah mau kursi pimpinan parlemen, tidak sesuai dengan kesepakatan Baleg. Sebab, dalam pembahasan di Baleg, tidak ada fraksi lain yang meminta penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR selain PDIP. "Jadi, kalau ada yang meminta tambahan kursi pimpinan DPR dan MPR selain PDIP, tentu di luar kesepakatan." Anggota Baleg itu juga memastikan, usulan penambahan kursi selain PDIP takkan diproses. Apalagi bila usulan itu hanya sikap perorangan, bukan sikap resmi dari fraksi. Sebab, penambahan kursi pimpinan untuk PDIP telah disepakati oleh seluruh anggota Baleg dalam rapat harmonisasi. "Sikap di Baleg sudah jelas, baik disampaikan secara lisan oleh jubir fraksi, maupun tertulis melalui dokumen sah. Jadi, tidak ada lagi penambahan," tandasnya. Keinginan PKB untuk dapat jatah pimpinan DPR dilontarkan kader di Komisi II DPR, Lukman Edy. Eks Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini mengaku setuju dengan usulan PDIP tentang penambahan kursi pimpinan, asalkan penambahannya masing-masing dua. "PKB setuju kalau ada fraksi yang usulkan tidak hanya satu penambahan, tapi dua," ucapnya. Edy memang tidak secara vulgar bilang PKB ingin kursi pimpinan DPR. Dia mencoba mengemasnya dengan embel-embel dukungan fraksi lain. "Kalau fraksi-fraksi lain dukung PKB untuk isi posisi itu, PKB siap saja," ucapnya. Dari Gerindra, keinginan untuk mendapat jatah kursi pimpinan MPR disampaikan kadernya, Ahmad Riza Patria. Anggota Komisi II ini menganggap partai berhak mendapat kursi pimpinan MPR untuk melengkapi kursi pimpinan DPR yang sudah dipegangnya selama ini. "Kan kalau bagi Gerindra ini kan posisinya tidak di eksekutif, ada di parlemen, jadi sebagai penyeimbang. Posisi Gerindra kemarin itu mestinya ada di MPR. Kemarin menang dalam paket kan. Tapi kan kami beri kesempatan buat yang lain," ucapnya. [zul] |
Kembali ke sebelumnya |