Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Hanura Tolak Keinginan PKB dan Gerindra Dapat Jatah Kursi Pimpinan Dewan
Tanggal 15 Januari 2017
Surat Kabar Rakyat Merdeka
Halaman -
Kata Kunci
AKD - Pimpinan
- Badan Legislasi
Isi Artikel RMOL. Keinginan PKB dan Gerindra untuk dapat jatah pimpinan DPR dan MPR dalam revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias MD3 menemui jalan terjal. Hanura dengan tegas menolak keinginan itu.     Hanura menganggap, keinginan PKB dan Gerindra itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sebab, dalam kesepakatan yang sudah dibahas bersama fraksi-fraksi dan juga diputuskan dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg), revisi UU MD3 hanya untuk menambah masing-masing satu kursi pimpinan DPR dan MPR, untuk mengakomodir PDIP yang merupakan partai pemenang Pemilu. "Saya kira tidak tepat lah (PKB dan Gerindra ikut minta jatah pimpinan DPR dan MPR). Tidak semua fraksi harus sebagai pimpinan," tegas Ketua Fraksi MPR Sarifuddin Sudding, (Minggu, 15/1). Menurut anggota Komisi III DPR ini, jika semua fraksi ingin mendapat jatah pimpinan di DPR dan MPR, struktur di parlemen akan sangat gemuk. Hal tersebut juga tidak menjamin kerja di Senayan akan lebih efektif. Sudding menegaskan, revisi UU MD3 kali ini hanya sebatas meluruskan kekeliruan yang pernah terjadi di awal periode 2014. Di awal periode 2014-2019, pimpinan ‎MPR dan DPR dimenangkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang waktu itu dimotori Golkar dan Gerindra. Padahal, idealnya partai pemenang Pemilu yang mendapat kursi pimpinan DPR dan MPR. "Publik belum lupa ketika mulai bekerja, DPR periode 2014-2019 terpecah menjadi dua kelompok, yakni KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP. Saat itu, melalui perubahan UU MD3, pemenang Pemilu tak dapat kursi di pimpinan DPR," katanya. Kalau wacana Gerindra dan PKB itu terus berkembang, Sudding khawatir akan terjadi konflik kembali. Ujung-ujungnya, pembahasan revisi UU MD3 akan alot. Keinginan PKB untuk dapat jatah pimpinan DPR dilontarkan kader di Komisi II DPR, Lukman Edy. Eks Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini mengaku setuju dengan usulan PDIP tentang penambahan kursi pimpinan, asalkan penambahannya masing-masing dua. PKB setuju kalau ada fraksi yang usulkan tidak hanya satu penambahan, tapi dua,” ucapnya. Edy memang tidak secara vulgar bilang PKB ingin kursi pimpinan DPR. Dia mencoba mengemasnya dengan embel-embel dukungan fraksi lain. Kalau fraksi-fraksi lain dukung PKB untuk isi posisi itu, PKB siap saja,” ucapnya. Dari Gerindra, keinginan untuk mendapat jatah kursi pimpinan MPR disampaikan kadernya, Ahmad Riza Patria. Anggota Komisi II ini menganggap partai berhak mendapat kursi pimpinan MPR untuk melengkapi kursi pimpinan DPR yang sudah dipegangnya selama ini. Kan kalau bagi Gerindra ini kan posisinya tidak di eksekutif, ada di parlemen, jadi sebagai penyeimbang. Posisi Gerindra kemarin itu mestinya ada di MPR. Kemarin menang dalam paket kan. Tapi kan kami beri kesempatan buat yang lain,” ucapnya. [zul]                              
  Kembali ke sebelumnya