Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Demo Mahasiswa, Program Pemerintah Jangan Rugikan Rakyat
Tanggal 13 Januari 2017
Surat Kabar Suara Pembaruan
Halaman 20
Kata Kunci
AKD - Komisi II
- Komisi III
- Komisi X
Isi Artikel [SEMARANG] Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak pencabutan subsidi list r i k d i depan Kan t or Gubernur Jateng, Jalan Pah l awan , Sema r ang , Kamis (12/1) berlangsung ricuh. Puluhan mahasiswa dan polisi sempat bentrok. Bentrokan terjadi saat polisi menyita atribut dan ban bekas yang rencananya akan dibakar. Tak terima dengan penyitaan itu, mahasiswa lalu mendorong barisan blokade polisi untuk masuk pintu gerbang mengambil atribut yang disita. Se j uml ah pe r s one l polisi memukul mundur para pendemo. Beberapa ma h a s i s w a d i p u k u l i hingga kedua belah pihak tersulut emosi. Aksi saling dorong yang terus berlangsung. Melalui pengeras suara, polisi meminta mahasiswa tak mendobrak pintu gerbang. Jadug Trimulyo, koordinator pengunjukrasa, mengecam keras kebijakan pemerintah yang seenaknya mencabut subsidi listrik serta menaikan berbagai macam kebutuhan pokok dan biaya STNK. “Program pemerintah benar-benar merugikan rakyat. Terjadi kenaikan tarif STNK, bahan bakar minyak sampai mencabut subsidi listrik,” ujar Jadug. Di Surabaya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, berjanji meneruskan lima tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi ke Pemerintah Pusat. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jatim merupakan perwakilan dari pusat. “Kami menyambut baik a s p i r a s i ma h a s i s wa . Silakan adik-adik melanjutkan perjuangan. Aspirasi ini diteruskan kepada Pemerintah Pusat,” kata Gus Ipul, panggilan akrab Sa i f u l l ah Yusu f , s aa t menerima peserta unjuk rasa BEM, di depan Kantor Gu b e r n u r J a t i m , d i Surabaya, Kamis siang. Tuntutan sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Universitas Brawijaya (Univbraw) Malang, BEM Universitas Trunojoyo Madura (UTM), meliputi kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) golongan 900 VA, harga BBM hingga penerapan PP No 60 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait kenaikan biaya urus SIM, STNK. Kenaikan terse- but dinilai memberatkan masyarakat. Saat mereka melanjutkan unjuk rasa di depan DPRD Jatim di Surabaya, seorang mahasiswa UTM, Fadoli, terpaksa diamankan aparat kepolisian, karena diketahui menjadi pemicu terjadinya aksi dorong antara mahasiswa dengan aparat keamanan. “Dia tidak kami amankan, hanya diidentiikasi saja. Sete- lah itu Fadoli, melanjut- kan aksinya,” ungkap Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi M Iqbal. Lebih Besar Sementara itu, aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi 121 Su l awes i Tengah (Sultng) di depan kantor DPRD Provinsi Sulteng, Jalan Sam Ratulangi Palu, Kamis, kecewa lantaran hanya ditemui oleh satu anggota DPRD setempat. Massa pun berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. “Kami ingin anggota dewan lain yang masih berada di dalam supaya keluar dan mendengar tuntutan massa. ” kata kordinator lapangan pengunjukrasa, Sofyan. Massa aksi yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Palu dan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulteng itu sempat memanas karena hanya ditemui oleh salah satu anggota dewan, namun situasi dapat terkendali berkat ketatnya pengamanan dari aparat kepolisian. Massa pun berjanji akan melakukan aksi susulan dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Dalam orasinya, Sofyan mengatakan, kebijakan pemerintahan Jokowi-Jk melalui PP No 60 tahun 2016 terkait naiknya tarif administrasi STNK justru mengakibatkan rakyat semakin menderita. Ditambah lagi dengan disahkannya PP No 59 yang mana membuka keran sebesar-besarnya bagi organisasi asing beroperasi di Indonesia. “Kami ma s s a aks i menuntuk agar segera cabut PP No. 60 tahun 2016, dan cabut PP No. 59 tahun 2016, tindak tegas Tenaga Kerja Asing ilegal dan turunkan harga BBM,” ujar Sofyan. [TG/142/159]
  Kembali ke sebelumnya