Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Pencabutan Subsidi Listrik: DPR Khawatir Daya Beli Masyarakat Turun
Tanggal 05 Januari 2017
Surat Kabar Suara Pembaruan
Halaman 4
Kata Kunci
AKD - Komisi II
- Komisi VI
- Pimpinan
Isi Artikel [JAKARTA] Awal tahun 2017 masyarakat dikejutkan dengan pencabutan subsidi listrik terhadap 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA, serta kenaikan tarif pengurusan berkas-berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, berbagai kenaikan itu sebagai bukti jika pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah terus-menerus menaikkan tarif listrik tiap memasuki awal tahun.Akhir tahun 2015, misalnya, pemerintah memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900VA(Volt Ampere) untuk pindah menjadi golongan 1300 VA. “Kini, giliran tarif golo- ngan 900 VA mau dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123%, atau lebih dari dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti, kenaikan itu akan makin menekan daya beli masyarakat,” ujar Fadli Zon, Rabu (4/1). Begitu juga dengan kenaikan tarif jasa penerbitan suratsurat kendaraan bermotor yang kenaikannya berkisar antara 100%hingga 233%, atau lebih dari dua hingga tiga kali lipat. Menurut Fadli, itu adalah angka kenaikan yang fantastis. Kata Fadli, pihaknya paham jika realisasi pendapatan negara terus-menerus turun. Di 2016, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan hanya Rp 1.283,6 triliun pada 2016 atau sekitar 83,4 persen dari targetAPBNP 2016. Meski persentasenya lebih besar dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2015, yang mencapai 81,5%. “Namun jangan lupa, realisasi itu disokong kebijakan extraordinary bernama tax amnesty. Dalam perhitungan saya, jika tidak menyertakan hasil tax amnesty hingga periode dua, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2016 hanya ada di kisaran 73% dari target yang dipatok pemerintah sendiri,” ulasnya. Koreksi Bagi dia, seharusnya pemerintah mengoreksi struktur APBN, terutama mengkoreksi berbagai proyek infrastruktur yang tidak perlu. Namun, pemerintah malah berusaha mempertahankan struktur anggaran dengan menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melalui penghapusan berbagai subsidi untuk rakyat tadi. “Ujungnya, daya beli masyarakat akan semakin tertekan, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya. Bagi dia, mempertahankan daya beli masyarakat itu penting. Sebab tergerusnya daya beli masyarakat merupakan salah satu dari tiga faktor internal yang telah memperlemah perekonomian Indonesia, di luar faktor perlambatan ekonomi dunia dan dicabutnya berbagai subsidi untuk rakyat, terutama subsidi energi. Jadi, kombinasi itu telah menyebabkan konsumsi sektor rumah tangga hanya tumbuh 5,05%. Padahal, konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintahmestinyamendahulukan penyelamatan ekonomi rakyat sebelum menyelamatkan keuangan negara. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir, menyesalkan kurangnya sosialisasi dari PT PLN terkait kenaikan tarif listrik golongan 900VAterhitung sejak 1 Januari kemarin. Masyarakat kini terkaget-kaget karena kenaikan tarif listrik itu tidak pernah disosialisasikan. “Seharusnya PLN menyosialisasikan tentang kenaikan listrik bertahap ini kepada masyarakat,” kata Inas, Rabu (4/1). [MJS/H-12]
  Kembali ke sebelumnya