Cari Isi e-Paper
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Panitia Khusus
- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Persidangan Paripurna
- Ketua
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
- Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan
- Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Komisi XII
- Komisi XIII
- Badan Aspirasi Masyarakat
Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | Polkam dan HAM Fahri Tolak Minta Maaf |
| Tanggal | 01 Februari 2017 |
| Surat Kabar | Media Indonesia |
| Halaman | 5 |
| Kata Kunci | |
| AKD |
- Pimpinan - Mahkamah Kehormatan Dewan |
| Isi Artikel | WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menolak meminta maaf secara langsung kepada perwakilan buruh migran terkait dengan cicitannya yang dinilai menyinggung tenaga kerja Indonesia (TKI). Ia malah mendukung proses pelaporan terhadapnya terus diproses ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut Fahri, ia sudah meminta maaf lewat akun Twitter @Fahrihamzah atas cicitan yang diunggah pada 24 Januari lalu. “Ini kan di Twitter, minta maafnya juga di Twitter juga dong,” ujarnya seusai bertemu dengan perwakilan buruh di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Cicitan Fahri yang menuai kecaman itu ialah soal TKI yang menjadi babu dan mengemis di negeri orang. ‘Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela’. Tulisan itu sudah dihapus dari lini masa, tetapi tetap menuai kecaman. Kelompok buruh migran Indonesia bahkan telah melaporkan politikus PKS itu ke MKD. “Kami LACI, koalisi 55 organisasi buruh migran yang ada di Hong Kong, telah melapor ke MKD,” ungkap Ketua LACI Nurhalimah di kompleks parlemen, Senin (30/1). Selain LACI, Koalisi Masyarakat sipil untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia juga telah melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Pelaporan itu dilakukan pada Jumat (27/1). Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah selaku perwakilan koalisi mengatakan ucapan Fahri telah melukai dan merendahkan martabat para buruh migran di luar negeri. Terkait dengan dua pelaporan tersebut, Fahri berjanji tidak akan mengintervensi kasusnya di MKD. “Itu tetap jalan, enggak ada masalah. Jangan khawatir soal itu,” kata Fahri. Adapun mengenai pertemuan dengan perwakilan buruh migran, kemarin, ia selaku Ketua Tim Pengawas TKI DPR berjanji serius menangani masalah TKI yang tidak selesai sampai hari ini. Salah satunya ialah dengan revisi UU Perlindungan Buruh Migran. (MTVN/P-5) - See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/90148/fahri-tolak-minta-maaf/2017-02-01#sthash.WuUUzELj.dpuf |
| Kembali ke sebelumnya |