| Isi Artikel |
YOGYAKARTA - Baru lima hari beroperasi, dewan perwakilan rakyat daerah dan warga mempertanyakan kebijakan pemerintah kota dalam mengelola rumah sakit tanpa kelas atau rumah sakit pratama. Dewan mempertanyakan mekanisme operasional rumah sakit kelas III dengan fasilitas luks tersebut. Sementara itu, warga RW 18 dan 19 Karanganyar, Kecamatan Mergangsan, yang berada di sekitar rumah sakit, mempersoalkan rekrutmen pegawai rumah sakit yang tak memberi peluang kepada warga sekitar.
"Kami mencium adanya ketidakberesan soal rekrutmen pegawai," kata Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto dalam pertemuan dengan warga dan pemerintah kota di Gedung Dewan, kemarin. Dalam rencana anggaran, kata dia, rekrutmen pegawai alih daya akan dilakukan melalui tender. "Ternyata ada laporan penunjukan langsung."
Dalam rencana kerja anggaran tahun ini disebutkan bahwa belanja jasa petugas keamanan, kebersihan, dan pengemudi sebesar Rp 700 juta untuk satuan tahun. Namun, kata Fokki, pemerintah memecah-mecah pengalokasian anggaran itu menjadi termin empat bulan dan delapan bulan.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M. Ali Fahmi mempertanyakan biaya yang harus disediakan untuk merawat fasilitas luks rumah sakit. "Subsidi APBD hanya untuk rumah sakit kelas III," ujarnya.
Adapun perwakilan warga Karanganyar yang berada di belakang rumah sakit, Didik Kusantoro, menyatakan mendukung pengoperasian rumah sakit tanpa kelas. Namun dia mempertanyakan mengapa pemerintah tak merekrut warga sekitar sebagai pekerja di rumah sakit. "Kami menjadi penonton, padahal banyak yang bisa terserap jika pihak rumah sakit dan pemerintah memberi kesempatan," kata dia.
Pemerintah, kata Didik, pernah menjanjikan akan merekrut 20 persen tenaga rumah sakit dari kampung terkena dampak. "Sekarang hanya satu warga yang diberi tempat dan itu melalui tes, bukan rekomendasi wilayah," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Vita Yulia mengatakan pemerintah masih melihat perkembangan kebutuhan tenaga rumah sakit. "Sasaran kami di operasionalisasi pertama ini efisiensi, lihat dulu animo masyarakat, sehingga untuk ketersediaan bangsal sampai tenaga kerja, kami pertimbangkan matang," kata Vita.
Dia membantah anggapan bahwa pemerintah kota menunjuk langsung pengadaan tenaga alih daya untuk rumah sakit. "Tak mungkin kami macam-macam karena seluruh penggunaan anggaran juga diketahui Dewan," tuturnya.
Pemerintah kota menggelontorkan dana sebesar Rp 21 miliar untuk pengoperasian tahap pertama rumah sakit. Tahun depan, kata Vita, pihaknya akan mengusulkan anggaran sebesar Rp 40 miliar jika animo masyarakat tinggi. Jumlah bangsal juga akan ditambah, dari 45 menjadi 75 buah.
Vita menjelaskan, rumah sakit tanpa kelas menganut prinsip dua perawat melayani tiga bangsal. Penambahan bangsal akan diikuti penambahan pegawai kesehatan. Dia menyatakan akan melakukan mediasi dengan warga sekitar yang tertampung bekerja di rumah sakit. PRIBADI WICAKSONO
|
