Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Duit Dobel hingga Tiket Fiktif Kunjungan Kerja
Tanggal 04 September 2017
Surat Kabar Koran Tempo
Halaman 1
Kata Kunci
AKD - Pimpinan
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Mahkamah Kehormatan Dewan
Isi Artikel JAKARTA - Setiap tahun, audit Badan Pemeriksa Keuangan selalu menemukan persoalan dalam pelaksanaan program kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Tak hanya pada anggaran untuk wakil rakyat, penyelewengan penggunaan uang negara juga sering ditemukan dalam biaya bagi tenaga ahli yang mendampingi anggota DPR. Audit laporan keuangan DPR tahun anggaran 2015, misalnya. Hasil uji petik BPK menemukan sejumlah anggota Dewan tercatat berkunjung ke Paris, Prancis, pada Desember 2015. Namun, pada saat bersamaan, para wakil rakyat tersebut juga tercatat berkunjung ke beberapa daerah sehingga mereka mengantongi uang saku dari pos anggaran berbeda untuk hari kerja yang sama. Akibatnya, ada kelebihan biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp 40,5 juta. Masih dari audit yang sama, BPK menemukan perjalanan dinas para tenaga ahli- pergi mendampingi anggota DPR- yang ternyata tak sesuai dengan data manifes maskapai penerbangan. Nilai pemberangkatan fiktif ini mencapai Rp 945,49 juta. Dalam laporan audit tersebut, Sekretaris Jenderal DPR dikatakan telah mengembalikan ke kas negara Rp 308,01 juta. Masih ada sisa Rp 637,48 juta yang harus dikembalikan. Kejadian tersebut mengulang temuan 2014. Kala itu, keberangkatan tenaga ahli yang tak sesuai dengan manifes penerbangan bahkan menelan biaya Rp 2,12 miliar. Pada audit yang sama, BPK juga menilai ada kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri DPR sebesar Rp 63,81 juta. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, tak menampik ada banyak masalah pada kunjungan kerja di dalam maupun luar negeri. Salah satunya, kata dia, jadwal kunjungan kerja kerap bertabrakan satu sama lain. "Itu sering sekali terjadi," ujarnya ketika dihubungi kemarin. Pelaksana harian Sekretariat Jenderal DPR, Damayanti, juga tak menampik temuan BPK selama ini. Hingga saat ini, kata dia, masih ada anggota Dewan maupun tenaga ahli yang mencoba "memainkan" harga tiket atau diam-diam tidak jadi berangkat. "Tapi kami sudah minta duitnya diganti. Kalau tidak, dana kunjungan mereka yang lain tidak bisa keluar," ujarnya. HUSSEIN ABRI DONGORAN
  Kembali ke sebelumnya