| Isi Artikel |
Bambang Soesatyo diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali sebagai Ketua DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang saat ini tersandung masalah korupsi KTP elektronik.
Bambang Soesatyo, Senin (15/1) sekitar pukul 16.30, dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Setya Novanto. Pelantikan ini terjadi di tengah sejumlah dinamika politik, seperti soal hubungan antara DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terakhir ditandai dengan adanya Panitia Angket DPR terhadap KPK.
Di antara unsur pimpinan lembaga negara yang kemarin menghadiri pelantikan Bambang dalam Rapat Paripurna DPR, tidak terlihat pimpinan KPK. Padahal, KPK merupakan mitra kerja Komisi III DPR, yang sebelumnya diketuai Bambang.
”Semua diundang. Namun, undangannya mendadak, baru dikirim sekitar pukul 14.00. Akibatnya, ada yang tidak bisa hadir. Namun, meski tak bisa hadir, semua (unsur) pimpinan KPK sudah berkomunikasi lewat WhatsApp. Mereka menyampaikan, selamat bertugas, semoga hubungan baik DPR dan KPK bisa tercipta. Jadi, tugas saya adalah memulai komunikasi DPR yang selama ini terkesan buruk dengan KPK,” kata Bambang yang segera melepas keanggotannya di panitia angket.
Berikut petikan wawancara dengan Bambang di ruang kerjanya setelah dia dilantik jadi Ketua DPR.
Sebagai Ketua DPR, Anda bisa menjamin bahwa rekomendasi panitia angket tidak akan melemahkan KPK?
Tak akan ada pelemahan KPK. Tidak akan ada rekomendasi untuk revisi UU KPK. Namun, kami berharap pimpinan KPK dapat melakukan pembenahan internal.
Ya, tak akan ada pelemahan KPK. Tidak akan ada rekomendasi untuk revisi UU KPK. Namun, kami berharap pimpinan KPK dapat melakukan pembenahan internal.
Terkait revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, apakah juga akan segera diselesaikan dengan tambahan kursi pimpinan DPR untuk PDI-P?
Saya akan berusaha menyelesaikan di masa sidang ini, yang berakhir 14 Februari, dengan penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDI-P. Sebab, janggal juga, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 tidak ada di kursi pimpinan di parlemen.
Selama jadi anggota DPR, Anda cenderung bersikap kritis, termasuk terhadap pemerintah. Apakah sikap itu akan dipertahankan saat jadi Ketua DPR?
Setiap zaman ada perkembangan. Saya yakin kedewasaan politik saya makin hari semakin bertambah. Tugas saya adalah menjaga keseimbangan, bukan mempertentangkan perbedaan.
Sejumlah ketua DPR tak lolos untuk duduk di parlemen dalam pemilu berikutnya. Apakah hal itu juga terpikirkan?
Saya tidak pernah memikirkannya. Semua mengalir saja. Saya juga belum memutuskan akan mencalonkan diri lagi atau tidak di pemilu mendatang. Sinyalnya, sih, (keluarga) keberatan kalau saya maju lagi.
Ada target politik selanjutnya setelah jadi Ketua DPR, misalnya jadi calon wakil presiden atau ketua umum Golkar?
Saya tidak ada keinginan ke sana. Ketua DPR adalah capaian tertinggi saya. Saya penikmat kehidupan, (setelah tak jadi Ketua DPR) ingin banyak waktu berkumpul dengan keluarga.
Sejak pertengahan Desember 2017, di media sosial, Anda beberapa kali mengunggah foto Anda bersama Presiden Joko Widodo. Apakah ini bagian dari sinyal Anda di tengah polemik pergantian Ketua DPR?
Tidak. Namanya juga zaman now, tiap pertemuan di-posting. Apalagi pertemuan dengan Presiden
Sudah ada ucapan selamat dari Presiden?
Saya belum sempat baca (pesan di media sosial) lagi.
(AGE/SAN/NWO)
|
