| Isi Artikel |
Suasana konferensi kerja nasional PGRI di Batam, Jumat(2/2).
BATAM, KOMPAS — Moratorium pengangkatan guru pegawai negeri sipil pada 2005 mengakibatkan masifnya kekurangan guru di sekolah negeri yang berstatus pegawai pemerintah. Tahun ini, pemerintah berencana mengangkat sekitar 100.000 guru berstatus pegawai pemerintah untuk menggantikan guru-guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang pensiun.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kekurangan guru secara nasional mencapai 988.133 guru untuk sekolah negeri. Adapun guru pensiun sebanyak 295.779 guru.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada acara Konferensi Kerja Nasional V Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (3/2), mengatakan, rencana mengangkat guru aparatur sipil negara (ASN) sedang digodok. ”Pada prinsipnya, wakil presiden sudah setuju pengangkatan PNS untuk mengganti guru pensiun tahun ini plus 50 persen. Diperkirakan sekitar 100.000 guru bisa diangkat,” ujar Muhadjir.
Pada prinsipnya, wakil presiden sudah setuju pengangkatan PNS untuk mengganti guru pensiun tahun ini plus 50 persen. Diperkirakan sekitar 100.000 guru bisa diangkat.
Untuk pengangkatan guru pemerintah, kata Muhadjir, ada komitmen untuk memprioritaskan guru honorer. Sebab, di sekolah negeri saja saat ini terdapat 735.825 guru honorer. ”Guru-guru honorer di sekolah negeri ini banyak yang belum memenuhi syarat, terutama syarat memiliki sertifikat pendidik. Karena itu, masih dicari solusi yang tepat,” kata Muhadjir.
Meskipun terjadi kekurangan guru PNS di sekolah negeri, ujar Muhadjir, pemerintah tetap berkomitmen tidak menarik guru PNS yang ditugaskan di sekolah swasta. Karena di kawasan timur misalnya, hampir 90 persen sekolah-sekolah swasta memiliki guru berstatus PNS. Guru PNS di sekolah swasta terdata sebanyak 104.325 orang.
Belum bermartabat
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosydi mengatakan, guru Indonesia belum bermartabat. Masih banyak kendala administrasi dan birokrasi yang menghambat guru untuk menjadi sosok guru yang profesional dan bermartabat. Guru yang profesional dan bermartabat dibutuhkan bangsa untuk menyiapkan generasi muda yang berani berimajinasi dan bermimpi besar tentang kemajuan bangsa.
KOMPAS/Ester Lince Napitupulu
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.
”Kami terus mengajak guru yang tergabung di PGRI untuk berubah. Bahkan, kami berkomitmen mewujudkan guru Indonesia yang mau terus belajar dan menguasai teknologi digital. Hal ini kami wujudkan dengan pendirian PGRI Learning Center di Gedung Guru,” ujar Unifah.
Namun, menurut Unifah, guru juga harus didukung suasana kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung profesionalisme mereka. Beban administrasi guru cukup tinggi, padahal tuntutan pada guru masa kini untuk mendidik begitu besar. (ELN)
|
