| Isi Artikel |
Kompas/Ester Lince Napitupulu
Kerua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi memberi sambutan dalam pembukaan konferensi kerja nasional PGRI di Batam, Jumat (2/2).
Para guru dapat membantu agar tiap anak Indonesia punya imajinasi atau impian. Imajinasi itu diharapkan mendorong lahirnya gagasan menuju perubahan.
BATAM, KOMPAS – Pemerintah daerah diminta mengelola pendidikan secara efektif dan efisien. Anggaran pendidikan harus dioptimalkan untuk mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam pembukaan Konferensi Kerja Nasional V Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (2/2), mengatakan, dengan alokasi minimal 20 persen dari APBN, dana pendidikan secara nasional terus meningkat. Alokasi anggaran pendidikan harus digunakan secara terarah.
ARIS SETIAWAN YODI UNTUK KOMPAS
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
”Tolong supaya APBD di daerah bisa disisihkan untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, juga untuk tenaga kesehatan, terutama di daerah perbatasan,” ujar Tjahjo.
Imajinasi
Menurut Tjahjo, guru dan tenaga kependidikan punya peran strategis dalam mendukung peningkatan mutu SDM. Guru dapat membantu agar tiap anak di Indonesia punya imajinasi atau impian. ”Bung Karno pernah mengatakan, tiap manusia, tiap warga negara harus punya impian atau imajinasi sehingga mampu melahirkan konsepsi atau gagasan menuju perubahan,” ujar Tjahjo.
Bung Karno pernah mengatakan, tiap manusia, tiap warga negara harus punya impian atau imajinasi sehingga mampu melahirkan konsepsi atau gagasan menuju perubahan.
Menurut Tjahjo, di era otonomi daerah, tata kelola guru seharusnya makin efektif. Untuk itu, Kemendagri terus berupaya membangun tata kelola pemda yang cepat dan efisien agar otonomi daerah bermakna.
Tjahjo meminta PGRI sebagai organisasi profesi dan masyarakat juga membantu menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan kehidupan bangsa yang semakin kompleks. Mulai dari tantangan maraknya radikalisme/terorisme, narkoba, ketimpangan sosial, korupsi, hingga menjaga stabilitas nasional juga perlu dipahami guru untuk dapat didiskusikan bersama siswa. Dengan demikian, di dalam diri siswa terbangun kesadaran mengenai kondisi bangsa dan terbangun semangat untuk membawa bangsa ini semakin baik di masa depan.
Konferensi kerja nasional PGRI dihadiri sekitar 2.000 guru dan pengurus dari tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dari seluruh Indonesia. Hadir pula dalam acara ini Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang juga Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, M Nurdin Abdullah.
PGRI membuat nota kesepahaman dengan Apkasi untuk meningkatkan mutu guru di daerah. PGRI juga mendapatkan dukungan dari sebuah maskapai penerbangan.
KOMPAS/Ester Lince Napitupulu
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, praktik penyelenggaraan pendidikan dengan sejumlah masalahnya, seperti perhatian terhadap guru, terutama guru tidak tetap/honorer, tata kelola bantuan operasional daerah, transisi perubahan kewenangan SMA/ SMK di sejumlah daerah yang beragam perlu dikawal. ”Kekurangan guru yang sudah lama PGRI suarakan akhirnya diakui pemerintah. Kami menyambut baik komitmen pengangkatan guru pemerintah,” kata Unifah.
Kekurangan guru yang sudah lama PGRI suarakan akhirnya diakui pemerintah.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, pihaknya meredistribusi guru yang menumpuk di kota ke pedalaman. Sekitar 1.500 guru diredistribusi dengan tambahan insentif dan peluang karier di masa depan. ”Meski sudah redistribusi, tetap saja kami masih kekurangan sekitar 1.200 guru. Tapi setidaknya sekolah di pedalaman sudah punya guru,” katanya. (ELN)
|
