| Isi Artikel |
Ester Lince Napitupulu
Kompas/Bahana Patria Gupta
Sejumlah Siswa SMA mengikuti ujicoba pelaksanana Ujian Nasional Berbasis Komputer di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional diserukan untuk mengutamakan moda komputer. Berbagi sumber daya dengan beragam instansi daerah maupun swasta di daerah didorong demi semakin meningkatkan penyelenggaraan ujian berbasis komputer.
Namun, ujian berbasis komputer tetap bergantung pada kesiapan insfrastruktur, aplikasi, dan sumber daya yang diverifikasi oleh dinas pendidikan di daerah.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno di Jakarta, Senin (12/2), mengatakan ujian nasional (UN) yang semua soal disiapkan pemerintah pusat dilaksanakan dnegan moda UN berbasis komputer dan kertas. Demikian pula diharapkan bisa dilakukan pada ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang soal-soalnya dibuat guru dan dikombinasikan dengan 20-25 persen soal dari pemerintah pusat.
`KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Suasana ujian sekolah berbasis nasional (USBN) di SD N Rawamangun 01, Jakarta Timur, tahun lalu.
Totok mengatakan berdasarkan data per 25 Januari lalu, jumlah peserta ujian nasional (UN) untuk tingkat SMP dan SMA/SMK sederajat sekitar 8,1 juta siswa dari 99.100 sekolah. “Jika dari jumlah siswa, sebanyak 76 persen ikut UNBK. Apabila dari jumlah sekolah, cakupannya 64 persen menyelenggarakan UNBK. Semakin banyak daerah yang bisa seratus persen UNBK, baik di tingkat SMP maupun SMA/SMK sederajat. Kami yakin, ini karena ada keinginan untuk berbagi sumber daya komputer,” kata Totok.
Menurut Totok, pendataan masih berlangsung hingga akhir Februari. Daerah diharapkan semakin banyak yang siap dengan UNBK.
“Datanya masih dinamis. Semoga masih meningkat jumlah sekolah dan peserta UNBK. Tetapi ini tergantung pada kesiapan masing-masing sekolah/pemda. Jangan sampai memaksakan diri sampai terlalu menjadi beban finansial. Sebaliknya, jangan pula smapai menghindar dari UNPBK dan tetap menginginkan UN berbasis kertas,”kata Totok.
Jadwal penyelenggaraan UN SMA dan SMK ditetapkan berbeda untuk memungkinkan kerja sama sumber daya komputer. Tujuannya agar semakin banyak sekolah yang menggelar UNBK. Berdasarkan prosedur operasional standar (POS) UN yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan, UN SMK digelar pada 2-5 April, sedangkan yang SMA pada 9-12 April. Adapun UN SMP pada 23-26 April. Penyelenggaran USBN diserahkan pada kesiapan sekolah, bisa sebelum atau sesudah UN. Namun, penyelenggaraan USBN diberikan rentang waktu pada 19 Maret - 28 April.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menngingatkan daerah agar memanfaatkan hasil UN untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Evaluasi siswa ke depan semakin diperkuat lewat USBN yang soal-soalnya sebagian besar dibuat guru.
“USBN dilakukan dengan prinsip untuk mengembalikan kedaulatan guru sebagi perencana, pelaksana, dan evaluasi pembelajaran. Para guru harus terus dilatih untuk meningkatkan standar, termasuk dalam evaluasi,”kata Muhadjir.
Secara terpisah, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Iwan Hermawan mengatakan dinas pendidikan daerah harus memahami instruksi Kemdikbud, bahwa UNBK jangan dipaksa. Sebagai contoh di tingkat SMP, ketika pemerintah pusat maupun pemkab/pemkot belum memberikan sarana untuk server dan komputer, jangan ada ambisi UNSB harus massif .
Iwan mengatakan di banyak SMP saat ini ada seruan untuk menggelar UNBK. Sekolah pun berlomba-lomba menggalang sumbangan orangtua siswa untuk membeli server atau perangkat lainnya, atau menyewa server dengan laptop ke pihak swasta. “Hal ini menggunakan biaya besar yang merepotkan orangtua. Jangan sampai keinginan UNBK ini memberatkan masyarakat. Biarkan, pelaksanaan bertahap sesuai kesiapan sekolah dan daerah,”kata Iwan.
Peran lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam memindai LJUN dan pengawasan di tingkat kabupaten/kota.
melakukan hasil analisis untuk meningkatkan mutu di wilayahnya. memanfaatkan UN sebagai salah satu alat untuk pemetaan mutu pendidikan untuk melakukan perbaikan. LPMP diharapkan dapat menjadi regional assesment agency dan pengembangan keprofesian guru.
Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat Dafson Mamile mengatakan di Papua Barat, penyelenggaraan UNBK terkendala infrastruktur internet atau listrik yang belum tersedia di banyak sekolah. Dari 112 SMA/SMK di Papua Barat, hanya 30 sekolah yang menggelar UNBK. Hanya sekolah yang berada di kabupaten induk yakni Kabupaten Fakfak, Sorong dan Kabupaten Manokwari yang dapat menggelar UNBK. (ELN
|
