| Isi Artikel |
ANTARA FOTO/Zabur Karuru
PANITIA Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) akan melibatkan sekitar 30 ribu petugas keamanan selama berlangsungnya perhelatan olahraga terbesar se-Asia itu, 18 Agustus-2 September. Sekitar 75% dari jumlah tersebut dari Polri dan sisanya anggota TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sumatra Selatan, dan Jawa Barat. Hal itu diungkapkan anggota Deputi IV Bidang Keamanan Inasgoc Kombes Unggul Sedyantoro, kemarin. Menurutnya, personel kepolisian yang dilibatkan berasal dari empat kepolisian daerah (polda), yaitu Polda Metro Jaya, Sumatra Selatan, Jawa Barat, serta Banten.
“Jumlah personel yang akan diturunkan selalu sesuai dengan kebutuhan. Seluruh personel akan mengamankan lokasi kompetisi dan non kompetisi. Lokasi nonkompetisi, misalnya, wisma atlet dan tempat-tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan pertandingan,” jelasnya. Pengamanan tersebut akan dibagi lagi untuk pengawalan para atlet dan ofisial dari wisma atlet menuju lokasi pertandingan. Khusus untuk di Jakarta, isu utama masih soal waktu tempuh dari Wisma Atlet Kemayoran menuju Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno yang menjadi lokasi arena pertandingan.
Lebih jauh, Unggul mengatakan, selama test event Asian Games 2018 yang sedang berlangsung saat ini, jika tidak ada hambatan, waktu tempuh dari wisma atlet ke Senayan sekitar bahkan bisa kurang dari 30 menit. “Pernah ada sejam lebih karena ada kecelakaan. Semacam itu itulah hambatannya,” kata Unggul. Saat pelaksanaan Asian Games 2018, Unggul mengungkapkan, kemungkinan akan diterapkan aturan buka-tutup lalu lintas di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Hal itu dilakukan untuk memperlancar transportasi para atlet dan ofisial menuju lokasi pertandingan.
“Tapi, kapan saja waktunya itu belum ditentukan. Kami sedang menunggu jadwal pertandingan yang sudah pasti,” kata Unggul. Selain itu, antisipasi yang kemungkinan dilakukan untuk mengurai kemacetan saat pelaksanaan Asian Games ialah dengan meliburkan sekolah-sekolah. “Tapi soal itu masih dikaji Kementerian atau Dinas Pendidikan,” kata Unggul. (Beo/R-2)
|
