| Isi Artikel |
JAKARTA, KOMPAS — Sehari setelah membekukan kegiatannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha kembali bekerja. Langkah ini diambil setelah Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya kembali memperpanjang masa jabatan komisioner KPPU. Melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2018, masa jabatan komisioner KPPU periode 2012-2017 ini diperpanjang hingga 27 April 2018.
Sejalan dengan itu, Presiden mengimbau DPR segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon komisioner KPPU yang telah diseleksi oleh pemerintah. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (28/2).
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, dengan adanya keppres itu, KPPU akan terus melanjutkan agenda kerja. ”Dengan keppres, kami memiliki legitimasi untuk bekerja dan mendukung program strategis pemerintah,” kata Syarkawi.
Sekretaris Jenderal KPPU Charles Panji Dewanto menambahkan, agenda kerja KPPU yang akan dilanjutkan, antara lain, adalah pemeriksaan 11 perkara terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU juga akan mendorong percepatan pembahasan revisi UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Menyikapi masalah KPPU, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi VI DPR. Pada rapat itu, akan dibahas percepatan proses uji kelayakan dan kepatutan pada 18 calon komisioner yang sudah diseleksi dan diserahkan nama-namanya oleh pemerintah, November 2017.
”Presiden sudah menerbitkan keppres sampai dua kali. Kami berkoordinasi dan sepakat mengevaluasi proses yang selama ini berlangsung di Komisi VI, serta mempercepat mekanisme uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPPU,” kata Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan. (FER/NDY/AGE/APA/DD15)
|
