Pemantapan nilai kebangsaan di wilayah rawan ini juga akan menyasar wilayah seperti Wadas di Semarang dan Papua. Untuk itu, BPIP dan Lemhannas perlu memperkuat sinergitas pemahaman bersama tentang wawasan kebangsaan.
JAKARTA, KOMPAS - Sama-sama memiliki tugas fungsi memperkuat wawasan kebangsaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas berkomitmen memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di manapun termasuk ibukota negara yang baru, Nusantara, di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Dalam aspek wawasan kebangsaan, Lemhannas berharap bisa melakukan pemantapan nilai kebangsaan di wilayah yang memang rawan.
“Kami butuh petanya, di seputaran Poso, di wilayah sekitar IKN (Ibu Kota Negara). Ini dilakukan untuk mewaspadai kemungkinan terjadi friksi sosial,” kata Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto dalam keterangan tertulis di laman resmi Lemhanas usai menggelar kunjungan ke Gedung BPIP di Jalan Veteran Jakarta Pusat, pada Jumat (11/3/2022).
Pemantapan nilai kebangsaan di wilayah rawan ini juga akan menyasar wilayah seperti Wadas di Semarang dan Papua. “Jadi di Lemhannas sering saya memberikan analogi, jangan sampai kita menyiram kebun yang sudah disiram hujan, siramlah kebun yang butuh disiram,” lanjut Andi.
Menurut Andi, BPIP dan Lemhanas perlu memperkuat sinergitas dalam pemahaman bersama tentang wawasan kebangsaan dengan dasar Ideologi Pancasila. "Di hari ke-20 saya bekerja sebagai Gubernur Lemhannas ini, kunjungan ke BPIP adalah kunjungan formal pertama dari kementerian lembaga lain saat periode saya dengan format pendamping pejabat yang relatif lengkap,” kata Andi.
Harapannya, Andi menyatakan, Lemhannas RI dan BPIP bisa bersinergi dalam menjalankan amanat Presiden. Sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, menurut Andi, BPIP dan Lemhannas harus bertransformasi. “BPIP harus bertransformasi untuk metode-metode kekinian, seperti memanfaatkan aplikasi belajar daring yang sangat berkembang saat ini. Berisi materi ketahanan nasional atau pemahaman Pancasila,” ucap Andi.
Sebelum dilantik pada 21 Februari 2022, Andi menyebut memperoleh dua arahan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri. Megawati menginginkan agar masyarakat mendapatkan pemahaman bangsa yang utuh tentang Pancasila. “Beberapa kelompok masyarakat saat ini mendapatkan pemahaman yang berbeda tentang Pancasila. Sementara di Lemhannas, pemahaman tentang Pancasila menjadi satu rujukan pembelajaran bagi calon pimpinan strategis bangsa,” kata Andi.
Megawati Dewan Pengarah juga berharap adanya materi berisi pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Terkait pemikiran Bung Karno, menurut Andi, materi ini bisa disusun dari PDI Perjuangan atau keluarga besar Bung Karno. “Kami tidak ingin Lemhannas yang menyusun, karena kompetensi dan kepakarannya bukan di Lemhannas,” ujar Andi menceritakan pesan Ketua Pengarah BPIP.
Terkait pemikiran politik dan gerakan Islam, misalnya, Andi melihat perlunya sinergi dari berbagai pihak. “Saya sudah berinteraksi dengan beberapa tokoh untuk berdiskusi, seperti dengan Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil membicarakan bagaimana pemikiran politik dan gerakan Islam moderat,” tambah Andi.
Ketika berjumpa dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Federasi Para Waligereja se-Indonesia di Kantor Waligereja Indonesia (KWI), Lemhanas juga membicarakan sinergi untuk menyusun kontribusi dan peran gereja bagi kebangsaan.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut BPIP dan Lemhannas berkomitmen memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. BPIP dan Lemhannas juga akan menggandeng Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat direalisasikan. “Saya berharap MoU yang ditandatangani oleh Pak Wakil kepala BPIP waktu itu saat menjadi Plt Kepala segera dilakukan,” ujar Yudian.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Hariyono menegaskan bahwa yang paling penting dalam kerjasama itu adalah menyamakan persepsi tentang materi Ideologi Pancasila di kementerian atau lembaga Pemerintah. Sehingga tidak ada lagi versi-versi lain atau tafsir yang beragam, apalagi yang bertentangan.
“Salah satu isi dari MoU itu adalah upaya mempersatukan materi atau tafsir-tafsir tentang Pancasila yang ada di lembaga pemerintahan sehingga tidak ada versi-versian soal Pancasila”, tegas Hariyono.
Ia menyebut masyarakat dan lembaga negara melihat Pancasila harus menjadi falsafah Dasar Negara, Ideologi Negara yang dikeluarkan oleh lembaga negara yaitu sinergitas antara BPIP dan Lemhannas maupun MPR. “Nah mudah-mudahan dengan sinergitas ini, posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak ada lagi tafsir-tasir lain, Pancasila mulai lahir 1 Juni dan dirumuskan oleh panitia 9,” ujarnya.
Hariyono juga mengatakan penjabaran Pancasila merupakan bagian dari praktik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lemhannas dinilai memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan tentang nilai-nilai Pancasila. “Mudah-mudahan BPIP dan Lemhannas tidak hanya sinergi dalam menyelesaikan Pancasila tetapi mulai bersinergi dalam pemahaman dan pengembangan wacana-wacana Pancasila dan aktualisais-nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo mengapresiasi Lemhannas lantaran telah siap berkolaborasi dan bergotong royong menyatukan pemahaman serta pembumian Pancasila. Ia juga mendorong program-program tersebut tidak menjadi konsep dan rencana melainkan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini terutama kerja sama dengan MPR.