SEJUMLAH pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK) dan Aliansi Mahasiswa Lingkar Nusantara bersama dengan para pelaku UMKM kembali menggelar aksi.
Aksi hari ke 21 ini mereka konsisten berbagi makanan berbuka puasa kepada masyarakat umum yang melintas di depan gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta Pusat. "Sudah ke 21 hari kami datang kesini berbagi takjil kepada masyarakat, bersama para pedagang kecil, untuk meminta doa dan dukungan dari masyarakat dan sebagai bentuk konsistensi kami dalam berjuang, dalam menyuarakan dan menuntut kepada bapak ibu dewan yang terhormat, bahwa di depan mata kita sedang ada maling isi perut bumi ibu Pertiwi, mafia batubara yang sudah sangat jelas merugikan negara hingga triliunan rupiah, yang bahkan namanya sudah sempat tersebutkan dalam rapat DPR bersama Kementerian ESDM sebagai Ratu Koridor, tapi kok sampai saat ini dia masih bisa bergerak bebas, harusnya DPR RI khususnya komisi 3 dan komisi 7 segera bergerak cepat untuk menyelidiki kasus ini. Kata Koordinator Aksi dari Jaringan Aktivis Indonesia Donny Manurung, dalam keterangannya, Sabtu (16/4) Donny menjelaskan, masih tetap beroperasinya TP dalam dunia pertambangan setelah dibongkar namanya dalam rapat DPR RI sebagai seorang mafia, membuat banyak pihak bertanya-tanya dan curiga ada oknum pejabat-pejabat tinggi baik itu dari sipil ataupun aparat yang membekingi Tan Paulin ini, padahal dengan proses produksi yang begitu besar setiap bulannya harusnya ini masuk ke dalam radar pihak yang berwenang.
"Seperti yang pernah disebutkan oleh bang M. Natsir, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, TP ini namanya sudah sangat terkenal di Kalimantan Timur sana, produksi baturanya bisa mencapai 1 juta ton per bulan, dan itu tidak ada laporannya ke negara, infrastruktur yang ada disana juga pada hancur gegara dia, tapi sampai saat ini kok belum " Kepegang", belum bisa tersentuh sama sekali oleh hukum, ini ada siapa sebenarnya dibelakang TP ini, kami sangat curiga ada oknum pejabat tinggi negara baik itu sipil maupun dari TNI/Polri yang menjadi bekingan."ungkap Donny. Untuk itu Donny bersama kelompoknya menuntut juga agar Kapolri dan Panglima TNI segera melakukan penyelidikan internal dan mencopot semua oknum-oknum aparat dari TNI/Polri yang terlibat melindungi aktivitas pertambangan ilegal dari TP. "Ada kecurigaan besar di kami, bahwa yang membekingi Tan Paulin ini buka orang sembarangan sampai dia bisa sekuat dan selicin ini, setidaknya ada oknum perwira berbintang yang melindunginya, maka kami menuntut kepada bapak Kapolri dan bapak Panglima TNI yang terhormat, tolong segera lakukan penyelidikan internal, cari dan segera copot para jenderal yang mencoba melindungi Tan Paulin."ujar Donny. Selain itu Donny juga menyoroti kerusakan alam, infrastruktur juga taksiran kerugian negara akibat ulah dari TP dan meminta kepada Kementrian ESDM untuk segera mencabut IUP dari TP juga meminta kepada Dirjen Pajak untuk segera menyelidiki kejahatan dan penggelapan pajak oleh Tan Paulin. "Orang ini memang sangat layak digelari mafia, karena malingnya engga kaleng-kaleng, terlihat begitu rapih, dia punya Izin Usaha Pertambangan atau IUP sendiri, tapi itu cuman sebagai modus saja biar keliatan legal kan, padahal mah operasinya pake dokumen orang/perusahaan lain, inilah yang kita kenal dengan modus dokumen terbang, oleh karena itu kami meminta kepada Kementrian ESDM agar segera mencabut IUP dari Tan Paulin, dan juga kepada Dirjen Pajak, segera selidiki dan ungkap kejahatan dan penggelapan pajak dari TP."terang Donny. (OL-13)