Merdeka.com - Komisi VII DPR RI sepakat untuk menambah usulan kuota solar subsidi sebesar dua juta kiloliter (kl) untuk tahun 2022 menjadi total 17 juta kl. Hal ini menjadi salah satu hasil kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan bersama Ditjen Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina, ditulis Rabu (30/3).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan, penambahan kuota solar bersubsidi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan tren pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung.

"Terdapat kesepakatan menambah kuota solar subsidi dua juta kiloliter berdasarkan kondisi real di lapangan atas paparan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina. Ini selanjutnya akan diagendakan pembahasan dengan Menteri ESDM," katanya.

Meski begitu, Komisi VII DPR meminta Pertamina Dirjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan melakukan penindakan tegas atas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar.

Lebih lanjut, Komisi VII juga mendesak supaya Dirjen Migas Kementerian ESDM menyiapkan roadmap dan infrastruktur cadangan minyak strategis atau Strategic Petroleum Reserves (SPR) guna mewujudkan cadangan BBM Nasional dalam menunjang ketahanan energi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menambah kuota BBM jenis Solar bersubsidi pada tahun 2022. Menyusul, tingginya permintaan konsumsi solar subsidi di awal tahun ini.

"Mungkin perlu juga dikaji kemungkinan untuk mereview kembali dengan melihat real demand yang sampai dengan bulan ini. Itu mohon dukungan (DPR) juga," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Nicke mencatat, realisasi penyaluran Solar subsidi secara nasional per bulan Februari 2022 telah melebihi kuota sekitar 10 persen. Dan tren ini diprediksi terus berlanjut hingga akhir tahun ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menambah kuota BBM jenis Solar bersubsidi pada tahun 2022. Menyusul, tingginya permintaan konsumsi solar subsidi di awal tahun ini.

"Mungkin perlu juga dikaji kemungkinan untuk mereview kembali dengan melihat real demand yang sampai dengan bulan ini. Itu mohon dukungan (DPR) juga," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Nicke mencatat, realisasi penyaluran Solar subsidi secara nasional per bulan Februari 2022 telah melebihi kuota sekitar 10 persen. Dan tren ini diprediksi terus berlanjut hingga akhir tahun ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.