Program lumbung pangan atau food estate nasional di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo. Namun, hingga kini masyarakat kebanyakan belum mengerti bagaimana konsep lumpung pangan itu.

BPMI SETPRES/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan lumbung pangan nasional di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (27/10/2020).

Pemerintah diminta mengomunikasikan konsep lumbung pangan sejak awal secara menyeluruh. Lumbung pangan harus mengakui hak ulayat, melibatkan masyarakat sekitar, melindungi komoditas pertanian lokal, dan menjaga kualitas lingkungan Danau Toba. Lumbang pangan juga jangan menambah konflik agraria di Sumut.

”Presiden Joko Widodo sudah meresmikan program food estate di Humbang Hasundutan. Namun, hingga kini masyarakat belum mengerti konsepnya seperti apa,” kata Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi, Kamis (29/10/2020).

Delima mengatakan, hingga kini, masyarakat belum tahu bagaimana konsep kepemilikan lahan, pengelolaan, pelibatan masyarakat, dan peran investor dalam program food estate di Humbang Hasundutan. ”Masyarakat hanya mendengar akan ada sejumlah investor yang mengelola lumbung pangan. Namun, bagaimana porsinya dan apa peran masyarakat belum jelas seperti apa,” kata Delima.

HUMAS PEMPROV SUMUT

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Daerah Sumatera Utara Sabrina (dari kiri ke kanan), Sabtu (20/6/2020).

Presiden meresmikan kawasan lumbung pangan nasional seluas 60.000 hektar di empat kabupaten di Sumatera Utara yakni Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat, pada Selasa (17/10/2020). Presiden pun meninjau langsung program lumbung pangan perdana di Desa Siria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan.

Program lumbung pangan di Humbang Hasundutan dilaksanakan di dataran tinggi di sekitar Danau Toba dengan mengembangkan komoditas kentang, bawang merah, dan bawang putih.

Delima mengatakan, pada prinsipnya masyarakat mendukung program ketahanan pangan yang dilaksanakan pemerintah, tetapi harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Salah satu persoalan yang disorot masyarakat adalah tentang kepemilikan lahan

Konflik agraria

Sebagian areal lumbung pangan di Sumut disiapkan pemerintah dengan mengurangi konsesi PT Toba Pulp Lestari, perusahaan berbasis hutan tanaman industri di Sumut. Pada 28 Juli 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam surat keputusannya nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 mengurangi area Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Toba Pulp Lestari seluas 16.574 hektar.

Dalam surat keputusan itu ditulis, pengurangan itu dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah menyiapkan usulan lokasi ketahanan pangan seluas 14.826 hektar, pengembangan kebun raya seluas 1.120 hektar, kawasan hutan dengan tujuan khusus dan kemenyan masyarakat seluas 618 hektar, pengembangan herbal pemerintah daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan, serta TPA sampah Kabupaten Simalungun seluas 10 hektar.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Masyarakat Adat Panduman Sipituhuta menunjukkan hutan adat kemenyan di Kabupaten Humban Hasudutan, Sumatera Utara, Senin (26/8/2013).

Selama ini, sebagian areal konsesi yang dikurangi itu adalah obyek konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan. Selain untuk areal lumbung pangan, pelepasan sebagian konsesi juga untuk menyelesaikan konflik agraria. ”Karena itu, pengadaan lahan untuk lumbung pangan harus mengakui hak ulayat agar tidak menimbulkan konflik baru,” kata Delima.

Karena itu, pengadaan lahan untuk lumbung pangan harus mengakui hak ulayat agar tidak menimbulkan konflik baru. (Delima Silalahi)

Peta lokasi lumbung pangan di Humbang Hasundutan pun sudah dibuat pemerintah. Namun, masyarakat tidak mengetahui kawasan mana di desanya yang menjadi lumbung pangan. Di Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, misalnya, ditetapkan kawasan lumbung pangan seluas 280 hektar. ”Namun, masyarakat tidak tahu di mana kawasan lumbung pangan itu,” kata Delima.

Padahal, masyarakat di dua desa itu sudah 11 tahun terlibat konflik agraria dengan PT TPL karena hutan adat mereka juga diklaim sebagai area konsesi. Masyarakat adat pun mendapat angin segar ketika Presiden Jokowi mengundang mereka ke Istana dan mengukuhkan 5.172 hektar Tombak Haminjon (hutan kemenyan) sebagai hutan adat. Kawasan itu pun dikeluarkan dari konsesi PT TPL.

KOMPAS

Presiden Joko Widodo (kanan) disaksikan Menko Polhukam Wiranto (kiri) menerima sematan kain ulos khas Batak dari perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipitu Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, seusai acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

”Namun, pengukuhan itu seharusnya ditindaklanjuti dengan surat keputusan penetapan hutan adat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, hingga kini masyarakat belum mendapatkannya,” kata Delima.

Petani kemenyan

Kepala Desa Pandumaan Edismar Nainggolan mengatakan, dalam peta kawasan lumbung pangan terdapat 280 hektar areal lumbung pangan di desa mereka. ”Namun, hingga kini kami belum tahu wilayah mana di desa kami yang menjadi lumbung pangan. Belum pernah ada yang komunikasi kepada kami,” kata Edismar.

Edismar mengatakan, pemerintah juga seharusnya melihat komoditas unggulan mereka. Selama ini, Humbang Hasundutan bukan penghasil kentang, bawang merah, atau bawang putih. Wilayah yang berada di ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut itu merupakan penghasil kopi arabika dan kemenyan.

Kopi arabika sumatera lintong yang berasal dari Humbang, misalnya, telah mendapat sertifikat indikasi geografis. Kopi itu juga cukup dikenal hingga ke luar negeri. Selain itu, Humbang Hasundutan juga merupakan daerah penghasil kemenyan yang merupakan tanaman endemik di sekitar Danau Toba. ”Warga desa kami hampir semuanya merupakan petani kemenyan dan kopi. Kami tidak pernah bertani kentang dan bawang,” katanya.