BIRO PERS ISTANA

Presiden Joko Widodo bersama rombongan memantau persiapan penanaman perdana di kawasan Lumbung Pangan (Food Estate), Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (8/10/2020).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Megaproyek lumbung pangan nasional dimulai. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi penanaman perdana di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, untuk memastikan kesiapan program tersebut. Program itu terus berjalan meski tuai banyak kritik.

Presiden Jokowi datang ke Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, Kalteng, Kamis (8/10/2020) pagi lalu langsung menuju Desa Belanti Siam di Kabupaten Pulang Pisau menggunakan helikopter. Jokowi didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Pelaksana Tugas Gubernur Kalteng Habib Said Ismail.

Presiden Jokowi meninjau sekaligus mengumumkan dimulainya megaproyek lumbung pangan atau yang dikenal dengan sebutan Food Estate. Program ini direncanakan akan dilaksanakan di dua kabupaten pada tahap pertama, yakni Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Rinciannya, seluas 10.160 hektar berada di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kapuas. Wilayah program itu 13 kecamatan di dua kabupaten tersebut.

BIRO PERS ISTANA

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai melakukan peninjauan di Desa Belanti Siam, Kamis (8/10/2020).

Di sela-sela peninjauan itu, Joko Widodo mengungkapkan, proyek tersebut akan dilaksanakan di total lahan 168.000 hektar. Lahan itu seluruhnya akan ditanami komoditas padi dan komoditas lainnya.

”Kita juga mengombinasikan antara sawah (tanaman padi) dan di pinggir tanaman jeruk. Kemudian, ada lagi bawang merah, kelapa, bahkan nanti hasilnya bukan hanya padi, tetapi juga jeruk, plus bawang merah,” ungkap Jokowi.

Baca juga : Penanaman Perdana Food Estate Disiapkan

Jokowi menjelaskan, pada saluran irigasi juga akan dimanfaatkan untuk budidaya ikan keramba. Menurut dia, dengan cara seperti itu, akan meningkatkan pendapatan petani.

”Tidak hanya dari padi, tetapi juga jeruk, bawang, kelapa, ikan, itik, dan lainnya. Ini kombinasi, model bisnis seperti ini akan kita coba dulu, nanti kita lihat hasilnya. Jika bagus, kita coba di tempat lain per 1.000 hektar lahan,” kata Presiden Jokowi.

BIRO PERS ISTANA

Presiden Joko Widodo bersama rombongan memantau persiapan penanaman perdana di kawasan Lumbung Pangan, Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (8/10/2020).

Presiden Jokowi menjelaskan, pihaknya menggunakan drone dan traktor apung untuk penanaman. Ia nilai teknologi akan membuat pengerjaan jauh lebih efektif. ”Bisa mengerjakan kira-kira 1-2 hektar per hari dengan dua kecepatan karena mengerjakan dua hamparan yang luas, sehingga dibutuhkan mekanisasi alat-alat modern hingga kecepatan itu betul-betul ada,” katanya.

Kita juga mengombinasikan antara sawah dan di pinggir tanaman jeruk. Kemudian, ada lagi bawang merah, kelapa, bahkan nanti hasilnya bukan hanya padi, tetapi juga jeruk, plus bawang merah. (Presiden Joko Widodo)

Siang itu, disiapkan lahan di kawasan Center of Excellence (CoE) Food Estate Desa Belanti Siam yang luasnya mencapai 1.025 ha. Kawasan itu terletak di REI (blok) 5-29, dengan 538 rumah tangga petani di dalamnya.

Baca juga : Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Lingkungan dari Food Estate di Kalteng

Beberapa teknologi diaplikasikan di kawasan CoE, seperti teknologi pengelolaan air, perbaikan kualitas air, dan pemanfaatan air di lahan pasang surut untuk usaha tani padi unggul dan hortikultura, baik sayuran maupun buah-buahan, termasuk untuk budidaya ikan dan perkebunan.

BIRO PERS ISTANA

Presiden Joko Widodo berbincang dengan pengendara traktor di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (8/10/2020).

Pada teknologi budidaya padi di lahan pasang surut, telah diaplikasikan teknologi Rawa Intensif Super Aktual (Raisa) berupa aplikasi bahan-bahan organik, baik pada tanah maupun benih padi unggul yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, seperti varietas Inbrida Padi Rawa dan Inbrida Padi Irigasi.

Sementara itu, di kawasan Lumbung Pangan lainnya di Desa Bentuk Jaya, Kabupaten Kapuas, pemerintah sudah mulai memperbaiki saluran irigasi, baik primer, tersier, maupun sekunder. Kepala Desa Bentuk Jaya Barsuni mengungkapkan, perbaikan itu dilakukan dengan cara memperdalam saluran irigasi.

”Tapi belum bisa tanam karena lahannya belum siap, saat ini masih penyemprotan, habis itu tanahnya diolah dengan cara dibolak-balik karena tidak boleh dibakar,” ungkap Barsuni.

Baca juga : Lumbung Pangan di Kalteng agar Tidak Berakhir Bencana Seperti Proyek Lainnya

Barsuni menjelaskan, di desanya disiapkan lahan 1.300 hektar untuk proyek tersebut. ”Kalau benih dan pupuk belum ada, jadi masa tanamnya pasti geser. Harusnya sekarang waktu yang tepat, tetapi kan belum selesai irigasinya,” katanya.

Melihat hal itu, Koordinator Nasional Pantau Gambut Iola Abas mengungkapkan, program Lumbung Pangan tidak membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan dan ikut mengawasi. Mulai dari perencanaan hingga implementasi dilakukan secara tertutup.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Tardi, warga Desa Belanti Siam, membersihkan lahan di sawah milik orang yang mengupahnya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Jumat (4/9/2020). Kawasan Lumbung Pangan itu, menurut rencana, bakal dikembangkan pemerintah menjadi pusat Lumbung Pangan Nasional.

”Perencanaan harusnya dimulai dari tingkat tapak, tapi terkesan dipinggirkan oleh pemerintah, pelibatan masyarakat lokal yang minim juga hanya akan menimbulkan banyak masalah,” kata Iola.

Menurut Iola, praktik mekanisasi yang disebutkan Presiden Jokowi tidak menjelaskan apakah ramah gambut atau tidak. Apalagi lahan yang digunakan dalam proyek itu semuanya berada di atas bekas Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) tahun 1995.

”Pengelolaan lahan gambut di kawasan budidaya itu bukan perkara mudah, rekan-rekan akademisi dan lembaga lain sudah banyak membuat kajian ilmiah untuk memberi masukan proyek ini,” kata Iola.

Senada dengan Iola, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novia Hartono mengungkapkan, proyek ini belum jelas dasar hukumnya. Banyak proses dilakukan dengan tidak transparan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Warga Sanggang melintas di jembatan di atas kanal atau saluran irigasi, Jumat (4/9/2020). Kanal besar itu merupakan sisa dari proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) tahun 1995 yang baru-baru ini diperbaiki oleh pemerintah dalam rangka Lumbung Pangan.

”Sebaiknya Presiden mencabut kembali dorongan proyek ini, lebih baik lakukan pendataan, pengakuan, dan perlindungan lahan petani atau peladang yang saat ini masih terkendala dalam pengelolaannya karena faktor kawasan hutan dan terancam investasi,” kata Dimas.

Dimas menambahkan, pemerintah belum memberikan ruang kelola wilayah untuk masyarakat. Hal itu jauh lebih penting daripada dorongan Lumbung Pangan yang belum jelas pengerjaan dan peran juga dampaknya untuk masyarakat.

”Bukan kepentingan investasi di balik Food Estate, jauh lebih penting hak masyarakat yang masih terancam kawasan hutan dan investasi,” kata Dimas.