JAKARTA, KOMPAS — Restorasi lahan gambut di Indonesia mencapai 300.000 hektar pada 2021. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan akan diperkuat untuk mencapai target restorasi 1,2 juta hektar lahan gambut pada 2024.

”Ini bukan tugas ringan. Maka, apa yang sudah diraih di periode ini mesti ditingkatkan lagi. Kerja sama dengan semua pihak juga mesti dijalin (untuk mencapai target),” kata Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono Prawiraatmadja, Kamis (30/12/2021), pada Refleksi Akhir Tahun 2021 BRGM secara daring.

Restorasi dilakukan di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. BRGM mencatat ada 774 unit sekat kanal yang dibangun selama restorasi di 2021. Mereka juga membangun 110 unit sumur bor.

Restorasi acap kali ditolak masyarakat. Salah satu alasannya karena pembangunan sekat kanal bertentangan dengan kepentingan warga.

Adapun pada periode 2016-2020, Badan Restorasi Gambut (sekarang BRGM) telah melakukan upaya awal pembasahan ekosistem gambut di lahan seluas 835.288 hektar. BRG juga melakukan supervisi ke perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk target restorasi 538.439 hektar (Kompas.id, 30/12/2020).

BRG/JANY TRI RAHARJO

Area target restorasi gambut di Kalimantan Barat yang terdapat titik api pada kebakaran lahan 2019.

Luas lahan gambut yang direstorasi pada tahun 2022 seluas 360.000 hektar. Dari angka itu, Riau menjadi area dengan lahan gambut terluas yang mesti direstorasi, yakni 158.636 hektar. Selain Riau, restorasi juga akan dilanjutkan di Jambi (37.225 hektar), Sumatera Selatan (46.642 hektar), Kalimantan Barat (36.498 hektar), Kalimantan Tengah (68.513 hektar), Kalimantan Selatan (922 hektar), dan Papua (11.564 hektar).

Untuk mencapai target, Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan BRGM Tris Raditian mengatakan, kesatuan hidrologis gambut (KHG) akan dibentuk. Diperkirakan ada 13 KHG yang akan dibentuk dan tersebar di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng.

Libatkan warga

Tris menambahkan, restorasi lahan gambut kerap menemui sejumlah tantangan. Restorasi acap kali ditolak masyarakat. Salah satu alasannya karena pembangunan sekat kanal bertentangan dengan kepentingan warga.

Menurut Deputi Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRGM Myrna A Safitri, restorasi mesti dihubungkan dengan pembangunan desa. Masyarakat pun perlu dilibatkan agar restorasi gambut—begitu pula rehabilitasi mangrove—berkelanjutan. BRGM lalu membentuk Desa Peduli Gambut (DPG) dan Desa Peduli Mangrove (DPM).

”Masyarakat perlu disiapkan dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Edukasi terus-menerus dibutuhkan agar ada perubahan perilaku, tidak hanya perubahan mindset. Penguatan lembaga desa serta integrasi pembangunan desa dengan restorasi dan rehabilitasi pun diperlukan,” kata Myrna.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu sekat kanal yang dibuat Badan Restorasi Gambut (BRG) RI di sekitar Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (17/2).

Adapun Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen restorasi lahan gambut. Ini tampak dari alokasi dana APBDes untuk restorasi lahan gambut yang mencapai Rp 4,4 miliar.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, pihaknya juga membangun 9.860 unit sumur bor di 95 desa di 85 kabupaten. Sebanyak 2.060 warga pun diberdayakan. Selain itu, Kalteng juga membangun 3.182 unit sekat kanal di 67 desa di 8 kabupaten.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Bibit mangrove yang mulai tumbuh di sekitar tambak di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). Rehabilitasi pesisir utara di kawasan tersebut terus dilakukan untuk mencegah abrasi yang terus mengancam.

Rehabilitasi mangrove

Sementara itu, BRGM mencatat, rehabilitasi mangrove berhasil dilakukan di lahan seluas 34.911 hektar sepanjang 2021. Angka itu melampaui target rehabilitasi tahun ini, yaitu 33.000 hektar lahan. Adapun pemerintah menargetkan agar BRGM merehabilitasi 600.000 hektar lahan mangrove hingga akhir 2024.

Itu sebabnya penting untuk merancang peta jalan rehabilitasi mangrove ke depan. Menentukan lokasi prioritas rehabilitasi pun penting. Ini bisa dilakukan dengan mempelajari Peta Mangrove Nasional yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerja sama untuk berbagi data dengan berbagai lembaga pun diperlukan.

”Kesepakatan berbagi data (mangrove) harus mulai diimplementasikan (pada 2022) untuk memperlancar upaya rehabilitasi. Dengan ini, data yang komprehensif dan valid bisa didapat untuk menilai pekerjaan kami sekaligus mengidentifikasi capaian dan target,” ucap Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko.