Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menunggu panggilan dari DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Sambil menanti, ia akan menyiapkan visi, misi, dan rencana ke depan TNI.
TERNATE, KOMPAS — Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menanti panggilan dari DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Sementara menunggu, ia menyiapkan diri agar siap melalui tahapan pengujian tersebut.
Saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, seusai diberikan gelar kehormatan adat Kesultanan Ternate, Jumat (25/11/2022), Yudo mengaku senang mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk menjadi calon Panglima TNI.
Adapun surat presiden berisi usulan nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 akan diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani, Senin (28/11/2022). Kepada Kompas, Pratikno membenarkan nama yang diusulkan Presiden adalah KSAL (Kompas, 25/11/2022).
Yudo saat ini masih menunggu panggilan dari DPR yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. ”Tentunya kita siapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan),” kata Yudo.
Baca juga: Yudo Margono Bakal Ditunjuk Presiden Jadi Calon Panglima TNI
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
KSAL Laksamana Yudo Margono
Yudo enggan menjelaskan secara detail persiapannya untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan. Yang jelas, ia akan menyiapkan visi misi sebagai Panglima TNI dan siap menjawab pertanyaan apa pun terkait tugas TNI. Yudo juga akan menyampaikan kepada publik visi, misi, serta rencananya ke depan sebagai Panglima TNI, setelah uji kelayakan dan kepatutan.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad masih akan membicarakan soal usulan calon Panglima TNI dari Presiden dalam rapat pimpinan. Selain itu, DPR juga akan melihat kesiapan-kesiapan dari komisi teknis terkait, terutama Komisi I DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
”Karena kami masih belum tahu matriksnya Komisi I, apakah ada kunjungan atau kegiatan lain, sehingga kami serahkan nanti kepada Komisi I bagaimana pelaksanaannya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Seusai pembukaan Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Sriti Convention Hall Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali menegaskan bahwa pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden.
Baca juga: Laksamana Yudo Margono, KSAL dengan Segudang Pengalaman Operasi
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Presiden Joko Widodo diyakini telah memiliki pilihan terhadap calon Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal (TNI) Andika Perkasa tersebut.
”Saya kira saya sudah bilang itu hak prerogatif Presiden. Tentu, kita tunggu saja. Saya yakin Pak Presiden sudah ada pilihannya,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada sesi tanya jawab (25/11/2022).
Gelar kehormatan
Sementara terkait gelar kehormatan adat Kesultanan Ternate untuk Yudo Margono, Sultan Ternate Ke-49 Hidayatullah Sjah memberikan gelar Sangaji Ori Ma Ahi Malamo yang artinya penguasa yang menguasai lautan yang terbesar. Ia mendoakan Yudo agar kedudukannya akan dinaikkan dan ditinggikan oleh Allah.
KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono (kiri) diberikan gelar kehormatan adat Kesultanan Ternate oleh Sultan Ternate ke-49 Hidayatullah Sjah (kanan) di Kedaton Kesultanan Ternate, Maluku Utara, Jumat (25/11/2022). Yudo mendapatkan gelar Sangaji Ori Ma Ahi Malamo yang artinya penguasa yang menguasai lautan yang terbesar.
Qadhi (Hakim Agung Imam Besar) Kesultanan Ternate Hidayatussalam Syehan menambahkan, pemberian gelar kehormatan sudah menjadi tradisi Kesultanan Ternate yang diberikan kepada pembesar, baik dari Indonesia maupun negara asing. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Sebelumnya, gelar kehormatan adat Kesultanan Ternate juga pernah diberikan kepada Presiden Joko Widodo.
Melalui pemberian gelar ini, kata Hidayatussalam, diharapkan Yudo diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam mengemban segala tugas dan amanah menjaga kedaulatan bangsa dan negara dalam wilayah maritim. Sebelum pemberian gelar ini, ada sidang khusus antara sultan, menteri, dan Qadhi. Mereka saling memberikan masukan dan melihat secara historis makna filosofis dari pemberian gelar tersebut.
”Kami meyakini ada kekuatan spiritual di dalam setiap proses pemberian gelar kesultanan kepada orang-orang tertentu yang kami anggap terhormat memiliki kapasitas dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Ini bagian dari bentuk dukungan Kesultanan Ternate, dukungan moril Kesultanan Ternate kepada seluruh pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.
Yudo merasa terhormat dan bangga dengan pemberian gelar tersebut. Menurut Yudo, pemberian gelar ini bukan hal yang ringan karena ada konsekuensi dan tanggung jawab moral yang harus ia laksanakan setelah diberikan gelar tersebut.
Baca juga: Terima Gelar Kesultanan Ternate, Presiden Tekankan Jaga Kebinekaan
KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono (kanan) menerima ucapan selamat setelah diberikan gelar kehormatan adat Kesultanan Ternate oleh Sultan Ternate ke-49 Hidayatullah Sjah (tengah) di Kedaton Kesultanan Ternate, Maluku Utara, Jumat (25/11/2022).
Ia bersama dengan perangkatnya harus ikut membawa kemajuan dan kesejahteraan Kesultanan Ternate sehingga hubungan erat antara Kesultanan Ternate dan TNI AL bisa terjalin dalam memajukan negara Indonesia. Melalui gelar tersebut, kata Yudo, ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kedaulatan wilayah Nusantara.
”Jadi, laut yang membentang luas tiga perempat luas wilayah kita adalah lautan. Tentunya kita juga harus menjaga dari segala bentuk ancaman yang datang dari laut sehingga menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kedaulatan ini dan khususnya kepada Kesultanan Ternate ini,” kata Yudo.